Pemerataan pendidikan harus terasa sampai pulau
Pemerataan pendidikan adalah upaya memastikan anak dan keluarga di setiap wilayah dapat mengakses layanan belajar yang layak, tanpa dibatasi jarak dari pusat pemerintahan atau kota besar. Kunjungan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 12 di Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, pada Jumat, 6 November 2026, membawa agenda itu ke hadapan publik. Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian turut mendampingi peninjauan tersebut.
Sekolah Rakyat Anambas diposisikan sebagai bagian dari program untuk membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak memperoleh pendidikan yang layak. Namun, kunjungan pejabat bukan ukuran keberhasilan dengan sendirinya. Yang lebih penting ialah apakah dukungan itu berujung pada layanan yang konsisten dan bisa dijangkau keluarga di wilayah kepulauan. Karena itu, pemerataan pendidikan Kepulauan Riau sebaiknya dinilai dari pengalaman siswa dan orang tua, bukan hanya dari pernyataan komitmen.
Sekolah rintisan perlu dibuktikan lewat mutu
SRT 12 Anambas masih berstatus rintisan. Gubernur mendorong sekolah tersebut menunjukkan kinerja, kualitas pelayanan, serta tata kelola yang baik sebagai landasan keberlanjutan program. Penekanan ini tepat: akses pendidikan bukan sekadar menyediakan tempat belajar, melainkan memastikan kegiatan belajar berjalan dan kebutuhan siswa diperhatikan.
Ansar juga menyampaikan bahwa pembangunan gedung permanen diharapkan segera direalisasikan pada waktu mendatang. Rencana itu memberi harapan, tetapi warga membutuhkan tindak lanjut yang jelas agar fasilitas sementara tidak menjadi keadaan berkepanjangan. Guru dan siswa diminta bersabar serta terus bersemangat; dukungan moral itu penting, tetapi mesti berjalan beriringan dengan kerja nyata pemerintah dan pelaksana di lapangan. Ukuran akhirnya sederhana: anak-anak memperoleh layanan yang layak dan proses pendidikan tidak terhambat oleh status rintisan.
Kampus lokal mengurangi jarak sekaligus beban keluarga
Dalam kunjungan kerja yang sama, Ansar dan rombongan juga menyambangi Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas pada 6 November 2026. Kehadiran kampus di Anambas penting karena memberi pilihan melanjutkan pendidikan lebih dekat dengan rumah. Menurut gubernur, perguruan tinggi di wilayah perbatasan dapat mengurangi beban biaya besar keluarga yang selama ini perlu menyekolahkan anak ke luar daerah.
Pemerintah menyatakan memberi perhatian pada pembangunan sumber daya manusia melalui beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu dan mahasiswa berprestasi. Akan tetapi, keberadaan kampus saja belum menjamin akses setara. Informasi beasiswa harus menjangkau calon mahasiswa di pulau-pulau, sementara dukungan akademik dan mutu pembelajaran perlu membuat mereka memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan tanah kelahiran. Itulah tantangan yang menentukan apakah pilihan lokal benar-benar terbuka bagi putra-putri daerah.
Dari ruang kelas ke pembangunan daerah
Perguruan tinggi di kawasan kepulauan tidak semestinya berhenti pada kegiatan akademik. Ansar mendorong kampus berperan dalam pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan infrastruktur melalui riset, inovasi, serta kebijakan berbasis bukti. Peran itu relevan bagi Anambas: kampus dapat membantu membaca kebutuhan setempat dan menghubungkan pengetahuan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Gubernur juga menyoroti kolaborasi untuk menghadapi tantangan geografis, termasuk wilayah yang mengalami blank spot komunikasi, serta meratakan informasi beasiswa. Pada akhirnya, kunjungan ke sekolah dan kampus menggambarkan dua mata rantai yang tak boleh dipisahkan: membuka akses sejak usia sekolah dan menyediakan jalan untuk melanjutkan pendidikan. Komitmen pemerataan baru berarti ketika rencana gedung, layanan sekolah, mutu kampus, dan informasi bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada warga pulau.
