Kabut Asap, Sekolah, dan Krisis Baru dalam Dunia Pendidikan
Kabut asap yang memaksa sekolah ditutup adalah situasi ketika kualitas udara berbahaya akibat kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas belajar tatap muka dihentikan sementara, diganti pembelajaran jarak jauh demi melindungi kesehatan siswa dan guru dari risiko penyakit pernapasan dan paparan polusi berkepanjangan. Di Medan, krisis ini bukan sekadar gangguan musiman; ia menjadi ujian ketahanan sistem pendidikan yang selama ini mengandalkan kehadiran fisik di kelas. Kabut asap sekolah ditutup kini menjadi frasa yang akrab di telinga orang tua, sementara pemerintah daerah dan DPRD berpacu menyiapkan pembelajaran jarak jauh Medan sebagai skenario darurat ketika kualitas udara berbahaya kembali melonjak. Pertanyaannya: apakah sekolah kita cukup lincah beradaptasi, atau justru tersandung oleh kesenjangan akses dan koordinasi yang lemah?
DPRD Menekan, Dinas Pendidikan Menimbang: Kapan Sekolah Harus Diliburkan?
Pekatnya kabut asap akibat karhutla yang menyelimuti Medan memicu reaksi cepat dari DPRD kota dan provinsi. Wakil Ketua DPRD Medan, Sri Rezeki, mendukung wacana pembelajaran jarak jauh Medan jika kondisi udara sudah membahayakan, sambil mengingatkan perlunya persiapan matang agar PJJ tidak menambah beban orang tua, terutama terkait gawai dan kuota internet. Di level provinsi, Salman Alfarisi menegaskan bahwa keselamatan anak harus prioritas, dan jika kualitas udara terus memburuk, kegiatan belajar mengajar perlu diliburkan sementara. Ia merujuk indeks kualitas udara yang sudah mencapai 183 dan bahkan menyentuh 207 di beberapa wilayah, angka yang jelas menunjukkan kualitas udara berbahaya bagi masyarakat. Sementara itu, Dinas Pendidikan masih memilih posisi menunggu, memantau kondisi sebelum memutuskan apakah kabut asap sekolah ditutup menjadi kebijakan resmi atau tetap bertahan dengan tatap muka terbatas.
Masker, Larangan Aktivitas Luar Ruangan, dan Krisis Kesehatan Siswa
Di tengah kualitas udara berbahaya, perlindungan kesehatan siswa menjadi garis depan kebijakan. Dinas Pendidikan Medan telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan penggunaan masker dan melarang aktivitas luar ruangan bagi siswa. Anggota DPRD Reza Pahlevi Lubis mendesak instruksi resmi ke semua SD dan SMP, negeri maupun swasta, agar siswa wajib memakai masker selama kabut asap menyelimuti kota. Menurutnya, anak-anak adalah kelompok rentan terhadap gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Salman Alfarisi juga mengingatkan bahwa paparan asap dapat mengganggu saluran pernapasan dan meningkatkan risiko ISPA. Imbauan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan penggunaan masker bukan sekadar formalitas; ini adalah garis pertahanan terakhir ketika kesehatan siswa krisis, sementara keputusan meliburkan sekolah belum diambil. Di sinilah tampak jelas betapa lambatnya adaptasi kebijakan jika dibandingkan dengan kecepatan memburuknya udara.
PJJ Sebagai Jalan Tengah: Solusi atau Sumber Ketimpangan Baru?
Pembelajaran jarak jauh Medan kembali diangkat sebagai solusi darurat, tetapi pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa PJJ bukan obat mujarab. Sri Rezeki menekankan perlunya persiapan serius, terutama soal ketimpangan kepemilikan gawai dan kuota internet, agar kebijakan ini tidak malah membebani orang tua siswa. Di satu sisi, PJJ memungkinkan sekolah tetap berjalan tanpa mengekspos siswa pada kualitas udara berbahaya. Di sisi lain, ia berisiko memperlebar jurang antara siswa yang punya akses teknologi dan yang tidak. Sri berharap PJJ hanya bersifat sementara sambil pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bekerja menanggulangi sumber karhutla. Pandangan ini realistis: PJJ harus diperlakukan sebagai mode darurat yang terencana, bukan improvisasi panik setiap kali kabut asap datang. Tanpa protokol jelas, kabut asap sekolah ditutup hanya akan memindahkan masalah dari ruang kelas ke ruang keluarga.
Koordinasi Lintas Instansi dan Masa Depan Ketahanan Pendidikan
Krisis ini menyingkap satu hal penting: ketahanan pendidikan tidak mungkin berdiri sendiri. DPRD Medan mendorong sinergi ketat antara Diskominfo, BMKG, BPBD, dan Dinas Kesehatan untuk melindungi masyarakat secara menyeluruh. Dinas Kesehatan diminta sigap mengantisipasi lonjakan ISPA pada kelompok rentan, termasuk anak-anak, melalui pembagian masker, edukasi kesehatan, dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan. Di level provinsi, pemerintah diminta memantau kualitas udara secara berkala dan menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat. Ini bukan sekadar urusan kabut asap hari ini, tetapi latihan besar membangun sistem yang mampu merespons krisis lingkungan berikutnya. Kota yang serius melindungi kesehatan siswa krisis tidak cukup dengan surat edaran; ia butuh protokol jelas kapan sekolah ditutup, bagaimana PJJ dijalankan, dan siapa melakukan apa ketika indeks udara kembali menembus angka berbahaya.
