Koridor panjang dengan tenggat yang tegas
Jalan Lintas Utara Flores adalah koridor sepanjang 472,48 kilometer yang menghubungkan Labuan Bajo di Manggarai Barat dengan Maumere di Sikka serta memperkuat perjalanan dan arus barang melintasi wilayah utama Pulau Flores. Nilai proyek ini bukan semata panjang jalan, melainkan peluang mengurangi keterisolasian antardaerah dan menghubungkan warga dengan pusat kegiatan ekonomi. Namun, tenggat akhir 2028 hanya akan bermakna jika pekerjaan di lapangan bergerak konsisten, bukan sekadar tercatat sebagai target. Menteri PU Dody Hanggodo meninjau jalur tersebut pada 23 Oktober 2026 untuk melihat kondisi lapangan dan memastikan kesiapan penanganan. Penuntasan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan pascagempa di Nagekeo pada 26 Agustus 2026; Presiden menyetujui usulan gubernur untuk menyelesaikan jalur penghubung itu. Dukungan tersebut menempatkan proyek Kementerian PU ini sebagai prioritas konektivitas, tetapi ujian sesungguhnya ialah mengubah dukungan menjadi akses yang aman dan berfungsi.
Ruas tanpa aspal menjadi titik paling berat
Dari total 472,48 kilometer, 385,07 kilometer sudah beraspal, sementara 87,41 kilometer belum beraspal. Bagian tertinggal itu mencakup 33,12 kilometer di kawasan hutan, 43,51 kilometer jalan tanah, dan 10,78 kilometer jalan beragregat. Angka ini memperlihatkan bahwa pekerjaan tidak bisa diselesaikan dengan satu pola: ruas hutan menuntut persetujuan penggunaan kawasan, sedangkan jalan tanah dan agregat membutuhkan penanganan fisik. Kementerian PU telah memprogramkan 60,64 kilometer yang belum beraspal pada segmen Labuan Bajo–Pelabuhan Bari. Pada segmen Pelabuhan Bari–Kedindi, 26,77 kilometer sisanya akan ditangani bertahap hingga 2028. Rute dibagi menjadi tiga bagian: Labuan Bajo–Pelabuhan Bari sepanjang 83,52 kilometer, Pelabuhan Bari–Kedindi 57,77 kilometer, serta Wae Gongger–Maumere 331,19 kilometer. Dua segmen pertama masih memiliki ruas tanpa aspal; segmen ketiga sudah beraspal, tetapi masih perlu pelebaran. Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat persetujuan kawasan hutan akan menentukan laju pekerjaan.
Dampak ekonomi bergantung pada mutu jalan
Jalan yang tersambung dan layak dapat memperlancar perjalanan warga, distribusi hasil pertanian dan komoditas lokal, serta akses ke pusat ekonomi dan kawasan pariwisata.
