Capaian modal perlu diuji lewat dampaknya
Evaluasi dua tahun pemerintahan adalah penilaian atas capaian ekonomi sekaligus pemeriksaan apakah kebijakan publik meningkatkan kesejahteraan secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, angka investasi menjadi salah satu tolok ukur yang menonjol, tetapi bukan ukuran tunggal keberhasilan. Realisasi investasi nasional tercatat Rp 3.923,2 triliun untuk periode Oktober 2024 hingga September 2026. Angka itu menunjukkan besarnya aktivitas penanaman modal, sementara laporan capaian juga menyoroti penyerapan tenaga kerja, penguatan ketahanan pangan, dan energi. Namun, besarnya investasi Indonesia belum otomatis menjawab apakah pekerjaan yang tercipta berkualitas atau pendapatan warga meningkat. Karena itu, klaim pertumbuhan patut dinilai bersama hasil konkret yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata jumlah program dan modal.
Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, mengajak publik menimbang capaian dan arah kebijakan jangka panjang, bukan hanya daftar persoalan yang belum selesai. Pandangan itu masuk akal: fondasi ekonomi membutuhkan waktu, tetapi penilaian publik tidak boleh ditunda sampai semua proyek selesai.
Pemerataan bukan sekadar lokasi investasi
Sebaran modal memberi alasan untuk berharap, sekaligus alasan untuk menuntut bukti lebih kuat. Wilayah di luar Jawa menyumbang 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun dari total investasi, sedangkan Pulau Jawa mencatat 48,2 persen. Komposisi ini mengisyaratkan peluang ekonomi yang lebih tersebar, tetapi belum membuktikan bahwa ketimpangan antardaerah menyusut atau manfaatnya sampai kepada warga setempat. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah investasi membuka pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi daerah. Tanpa ukuran itu, pemerataan mudah berhenti sebagai klaim berdasarkan peta. Pertumbuhan juga perlu menjaga akses terhadap keadilan hukum, lingkungan yang terlindungi, dan kebebasan sipil—dimensi yang ikut menentukan apakah pembangunan sungguh meningkatkan kualitas hidup.
Rusdiansyah mengingatkan bahwa modal masuk harus berujung pada pekerjaan berkualitas, pendapatan lebih baik, dan manfaat ekonomi bagi daerah. Prinsip tersebut seharusnya menjadi tolok ukur rutin, bukan catatan tambahan setelah angka investasi diumumkan.
Pangan, energi, dan hilirisasi sebagai fondasi
Agenda ekonomi tidak berhenti pada investasi. Pemerintah juga mendorong ketahanan pangan dan energi, sembari mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan ekspor bahan mentah. Dalam proyeksi neraca pangan 2026 yang disampaikan Visi Indonesia, produksi delapan komoditas strategis diperkirakan mencapai 72,91 juta ton, dibandingkan estimasi kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton. Stok beras pemerintah pada Oktober 2026 dilaporkan 4,56 juta ton. Angka proyeksi dan stok ini penting, tetapi ketahanan pangan baru terasa ketika pasokan terdistribusi lancar, harga stabil, dan petani memperoleh penghidupan yang layak. Hilirisasi industri juga merupakan arah kebijakan jangka panjang: mengolah sumber daya di dalam negeri agar nilai tambah, teknologi, dan kesempatan kerja tidak berhenti pada ekspor bahan mentah. Hingga Oktober 2026, Danantara dilaporkan mencatat komitmen investasi Rp225 triliun untuk 26 proyek di sektor pertambangan, energi, dan pertanian. Komitmen itu perlu dinilai dari hasil nyata, bukan hanya besarnya rencana.
Transparansi menentukan apakah fondasi dipercaya
Pada diskusi publik di Pematangsiantar, Selasa, 27 Oktober 2026, Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi dan jumlah program. Ia meminta kesejahteraan rakyat, keadilan hukum, perlindungan lingkungan, serta kebebasan sipil ikut menjadi ukuran. Kritiknya relevan terutama untuk program prioritas beranggaran besar: transparansi, evaluasi independen, dan indikator hasil yang terukur dibutuhkan agar publik dapat menilai manfaat maupun risikonya. Dua tahun pertama dapat meletakkan fondasi kemandirian pangan, energi, industrialisasi, gizi, dan pendidikan, tetapi fondasi bukan hasil akhir. Rusdiansyah menyebut tantangan berikutnya sebagai konsistensi pelaksanaan, pengawasan, dan pemerataan manfaat. Kesimpulannya tegas: ekonomi Prabowo Gibran layak dinilai dari investasi dan arah industrinya, tetapi keberhasilan baru terbukti ketika manfaatnya transparan, merata, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.
