Ketika kegiatan sekolah berubah menjadi beban
Pungutan sekolah negeri adalah pembayaran yang diminta dari murid atau wali murid untuk membiayai kebutuhan sekolah, dan menjadi masalah ketika kewajiban itu membebani keluarga atau tidak disertai kejelasan. Sejumlah keluhan terbaru memperlihatkan bahwa persoalannya bukan semata nominal, melainkan alasan penarikan, sifat wajib atau sukarela, serta pertanggungjawaban penggunaan dana. Di Surabaya, seorang wali murid melapor melalui Hotline Lapor Cak Eri setelah siswa SDN Manukan Wetan IV diduga diminta membayar Rp300 ribu untuk iuran perpisahan siswa. Dana itu disebut direncanakan untuk tasyakuran kelulusan dan membeli kain batik sebagai hadiah bagi guru. Wali Kota Eri Cahyadi meminta Kepala Dinas Pendidikan Febrina Kusumawati mendatangi sekolah tersebut. Ia juga melarang SD dan SMP negeri di Surabaya mengadakan perpisahan yang membebani orang tua. Sikap itu tepat: perayaan kelulusan tidak seharusnya menjadi tagihan baru bagi keluarga.
Nominal kecil tetap perlu dipertanggungjawabkan
Di SMPN 2 Rangkasbitung, sejumlah orang tua mengeluhkan pungutan kegiatan sekolah untuk membiayai kegiatan kurikulum yang ditujukan mengembangkan karakter siswa. Seorang wali murid menyebut jumlahnya Rp7 ribu, tetapi mempertanyakan mengapa biaya itu dibebankan kepada siswa ketika kegiatan kurikulum semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah dan didanai melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Keluhan ini masuk akal: angka yang terlihat kecil tetap dapat menjadi beban ketika dihimpun dari banyak murid, sementara tujuan dan aliran dananya perlu terang. Orang tua itu juga menyebut pernah ada iuran untuk cendera mata bagi guru yang pindah tugas, tetapi ia tidak mengetahui hasil penggunaannya. Kepala SMPN 2 Rangkasbitung, Nasaruddin, membantah sekolah membuat aturan penarikan iuran dan menyatakan sekolah gratis. Perbedaan keterangan ini memperkuat perlunya penjelasan terbuka, bukan membiarkan wali murid menebak-nebak.
Label infaq tidak menghapus pertanyaan
Keluhan lain datang dari SMPN 1 Babat, Lamongan. Seorang wali murid yang menggunakan nama samaran Farida melaporkan dugaan pungli sekolah yang disebut berkedok infaq sukarela. Menurut keterangannya, pembayaran mencapai Rp3 juta, disertai uang bulanan Rp100 ribu, dan dirasa berat terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Ia juga mengaku memiliki bukti percakapan yang meminta murid segera membayar serta bukti transfer ke rekening pribadi yang diduga milik guru. Namun, pihak humas sekolah membantah adanya penarikan dana dan menyatakan informasi itu tidak benar. Karena kedua pihak memberikan keterangan berbeda, dugaan tersebut perlu diperiksa, bukan dianggap terbukti. Farida berharap Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum turun tangan untuk menyelidiki serta menjaga transparansi pengelolaan anggaran. Sebutan “sukarela” semestinya tidak menutup pertanyaan tentang nominal, tenggat, penerima, dan dasar pembayaran.
Larangan harus diikuti keterbukaan
Pemkot Surabaya telah menegaskan bahwa SD dan SMP negeri tidak boleh melakukan pungutan yang membebani orang tua untuk kegiatan perpisahan. Eri Cahyadi mendorong sekolah mengadakan tasyakuran sederhana di lingkungan sekolah, misalnya makan tumpeng bersama, alih-alih acara berlebihan. Prinsip ini semestinya menjadi pegangan lebih luas: kegiatan sekolah perlu dirancang sesuai kemampuan keluarga dan sumber pendanaan yang tersedia, bukan otomatis diterjemahkan menjadi iuran. Di Rangkasbitung, wali murid merujuk BOSP sebagai sumber pendanaan kegiatan kurikulum; di Lamongan, laporan dugaan pungutan wajib berkedok infaq masih dibantah pihak sekolah dan membutuhkan pemeriksaan. Larangan terhadap pungutan wajib yang menetapkan nominal dan batas waktu perlu berjalan bersama mekanisme pengaduan dan penjelasan anggaran yang mudah diakses. Tanpa keterbukaan, bahkan kontribusi yang disebut sukarela dapat dirasakan sebagai paksaan.
Kesimpulannya, keberatan wali murid tidak boleh disapu rata sebagai soal besar-kecilnya uang. Iuran perpisahan siswa, biaya kegiatan kurikulum, dan dugaan infaq wajib sama-sama menuntut kejelasan tujuan, dasar penarikan, serta pertanggungjawaban. Sekolah negeri harus menjaga agar kegiatan pendidikan tidak menciptakan beban tersembunyi bagi keluarga; pemerintah daerah pun perlu menindaklanjuti laporan secara adil, tanpa mendahului hasil pemeriksaan. Kelulusan dan pembentukan karakter siswa layak dirayakan, tetapi bukan dengan mengaburkan siapa yang wajib membayar.
