Anggaran membesar karena kerusakan datang kembali
Pemulihan bencana Sumatera adalah rangkaian perbaikan layanan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi masyarakat setelah banjir atau longsor merusak wilayah dan kehidupan warga. Skala pekerjaan kini membesar karena bencana susulan merusak kembali hasil perbaikan yang belum lama selesai. Pada 27 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Tito Karnavian menyebut jembatan yang sudah dibangun hanyut lagi dan ruas jalan dari Aceh Tengah menuju Bireuen kembali longsor. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pemulihan pada 2027 mencapai sekitar Rp 42 triliun. Angka itu mencakup rencana awal sekitar Rp 32,9 triliun serta usulan mengalihkan sekitar Rp 9 triliun dari anggaran 2026 yang belum dapat dikerjakan karena waktu pelaksanaan terbatas. Besarnya dana bukan semata tanda ambisi pembangunan; ia juga mencerminkan mahalnya siklus memperbaiki kerusakan yang berulang. Karena itu, ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya dana terserap, melainkan apakah perbaikan bertahan saat hujan dan banjir kembali datang.
Jalan dan jembatan harus dibangun agar lebih tahan
Pagu efektif Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan bencana Sumatera pada 2026 mencapai Rp 21,42 triliun. Pembagiannya meliputi sumber daya air Rp 7,85 triliun, Bina Marga Rp 6,64 triliun, Cipta Karya Rp 4,05 triliun, dan prasarana strategis Rp 2,89 triliun. Jadi, anggaran infrastruktur jalan memang penting, tetapi pemulihan tidak bisa hanya berfokus pada aspal: sungai, air bersih, dan hunian sementara juga masuk dalam pekerjaan. Per 25 Oktober 2026, dua dari 33 ruas jalan nasional yang ditangani telah selesai, sedangkan progres rata-rata ruas lainnya 59,04 persen. Lima dari 20 jembatan juga rampung; 15 lainnya masih dikerjakan dengan progres rata-rata 63,29 persen. Angka ini menunjukkan pekerjaan besar masih tersisa. Pemerintah perlu menjaga mutu konstruksi sekaligus mempercepat proyek, agar warga tidak kembali kehilangan akses ketika bencana berikutnya melanda.
Bantuan usaha perlu punya mekanisme yang jelas
Pemulihan tidak akan lengkap jika jalan dan jembatan kembali berfungsi, tetapi usaha warga kehilangan pelanggan, pasokan, atau tempat berjualan. Rapat koordinasi Satgas PRR yang dipimpin Tito Karnavian turut membahas pemulihan ekonomi melalui bantuan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, informasi yang tersedia belum merinci besaran, cara penyaluran, atau syarat bantuan UMKM terdampak. Kekosongan detail ini penting: tanpa keterangan yang mudah dipahami, pelaku usaha sulit mengetahui dukungan apa yang dapat diakses dan pemerintah sulit menunjukkan apakah bantuan menjangkau penerima yang membutuhkan. Sebanyak 29 dari 33 kementerian dan lembaga yang terlibat telah memperoleh alokasi anggaran 2026 dengan total sekitar Rp 30 triliun. Satgas PRR dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga dengan melaporkan kemajuan bantuan dan pemulihan secara terbuka. Pemulihan ekonomi semestinya berjalan beriringan dengan pembangunan fisik, bukan menunggu semua proyek infrastruktur selesai.
Bencana berulang menuntut perencanaan yang lebih tangguh
Banjir dan tanah longsor kembali menghambat rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat; Tito mengaitkan kejadian berulang itu dengan tingginya curah hujan. Pemerintah masih menangani sejumlah wilayah terdampak di ketiga provinsi, sementara kerusakan baru memaksa pekerjaan yang telah dilakukan dimulai kembali. Inilah tantangan utama rehabilitasi banjir tanah longsor: jadwal proyek dan anggaran harus menghadapi risiko yang berubah, bukan menganggap satu kali perbaikan akan menutup persoalan. Satgas PRR mengoordinasikan percepatan pemulihan lintas provinsi, dan pemerintah berharap usulan anggaran 2027 dibahas bersama Presiden serta DPR agar pekerjaan dapat bergerak lebih cepat bila disetujui. Kecepatan tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan ketahanan bangunan dan keterbukaan pelaksanaan. Kesimpulannya, tambahan anggaran diperlukan, namun hasilnya baru bermakna jika infrastruktur lebih tahan terhadap bencana berulang dan bantuan ekonomi benar-benar dapat diakses warga.
