Proyek macet sebagai gejala rusaknya pengelolaan dana publik
Proyek infrastruktur terhenti adalah kondisi ketika pembangunan fasilitas publik seperti irigasi, jembatan, dan layanan kesehatan berjalan jauh di bawah target, tersendat oleh masalah pengadaan, kelemahan teknis, dan lemahnya pengawasan, sehingga manfaat yang dijanjikan kepada warga tertunda, biaya membengkak, dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik ikut terkikis.
Rangkaian kasus terbaru menunjukkan bahwa keterlambatan pembangunan daerah bukan sekadar soal cuaca atau teknis lapangan, tetapi cermin dari tata kelola yang longgar. Puskesmas Curug bernilai Rp27,3 miliar diduga bermasalah dan hingga enam bulan pelaksanaan progres fisik belum menembus 70 persen. Di sisi lain, jembatan senilai Rp16 miliar dikritik BPK karena kejanggalan pengadaan dan harga yang nyaris tak turun dari HPS. Ketika proyek irigasi, jembatan, dan fasilitas kesehatan sama‑sama tersendat, pola sistemik mulai terlihat: perencanaan lemah, pengadaan tidak kompetitif, dan pengawasan yang datang terlambat, baru bergerak setelah masalah meledak di lapangan.
Puskesmas Curug: lambat, janggal, dan minim transparansi
Pembangunan Puskesmas Curug di Kabupaten Tangerang seharusnya menjadi simbol peningkatan layanan kesehatan, tetapi justru menjadi contoh telanjang bagaimana proyek infrastruktur terhenti merugikan warga. Dengan anggaran Rp27,3 miliar, proyek yang mulai dikerjakan sejak April 2026 dinilai janggal sejak awal: kualifikasi tender disebut tidak transparan, ada pembongkaran bangunan sebelum kontrak ditandatangani, dan muncul dugaan praktik “ijon proyek”.
Enam bulan berjalan, progres fisik belum mencapai target 70 persen, sementara sisa waktu pelaksanaan makin sempit dan kemajuan di lapangan tidak signifikan. Kondisi ini membuat penyedia jasa tampak tidak mampu memenuhi kontrak, dan Pejabat Pembuat Komitmen didesak segera bertindak untuk mencegah proyek mangkrak. Pernyataan publik yang menuntut klarifikasi terbuka menunjukkan satu hal: ketika pengelolaan dana publik tertutup dan akuntabilitas lemah, keterlambatan pembangunan daerah menjadi konsekuensi yang hampir pasti.
Irigasi JIAT Ogan Ilir: pipa bocor, sawah kering, petani dirugikan
Jika Puskesmas Curug menggambarkan masalah di sektor kesehatan, proyek Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Ogan Ilir memperlihatkan dampak nyata di sektor pertanian. Dengan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk satu titik, JIAT di Desa Sejaro Sakti diharapkan menjadi penyelamat petani saat kesulitan air. Namun keluhan muncul karena distribusi air belum menjangkau lahan secara optimal, dan salah satu jaringan yang sebelumnya dilaporkan mati total disebut hanya mampu mengairi sekitar satu hektare sawah.
Perwakilan kontraktor menyebut jaringan sempat berfungsi baik saat uji coba, tetapi kemudian distribusi air memburuk dan diduga ada kebocoran pada pipa yang tertanam di dalam tanah. Pipa bocor dan panel rusak menjadikan proyek ini sorotan publik. Kontraktor memang menyatakan siap memperbaiki karena masih masa pemeliharaan, tetapi pertanyaannya lebih besar: mengapa desain dan pengawasan teknis begitu lemah hingga infrastruktur yang mahal gagal memenuhi kebutuhan dasar petani?
Jembatan Air Martan: audit BPK pengadaan membongkar harga tak kompetitif
Kasus Jembatan Air Martan di Kabupaten Seluma memperlihatkan bagaimana audit BPK pengadaan mampu membuka masalah yang selama ini tersembunyi di balik angka‑angka. Proyek senilai Rp16 miliar ini disorot setelah BPK menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan yang dilakukan melalui E‑Katalog. HPS disusun sebesar Rp16.290.154.000 dan sejak awal diduga membatasi persaingan karena dari tiga badan usaha yang tercatat, hanya satu yang memiliki ketersediaan barang mendekati persyaratan, sementara dua lainnya jauh tertinggal dalam jumlah item.
Lebih jauh, BPK menyoroti bahwa nilai kontrak Rp16.006.775.890 hanya turun tipis dari HPS, dengan beberapa harga satuan memiliki kemiripan hingga 99,99 persen. Ini menunjukkan negosiasi harga yang tidak efektif dan harga yang tidak kompetitif. Temuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Ironisnya, jembatan yang menghubungkan dua desa ini dilaporkan ambrol dan patah hanya sekitar dua bulan setelah diresmikan, memperjelas hubungan antara pengadaan yang lemah dan mutu konstruksi yang buruk.
Dari audit ke perbaikan sistem: apa yang seharusnya terjadi selanjutnya?
Rangkaian kasus ini memperlihatkan pola yang konsisten: proyek infrastruktur terhenti bukan karena satu faktor tunggal, melainkan kombinasi perencanaan yang terlambat, pengadaan yang tidak kompetitif, dan masalah teknis lapangan seperti pipa bocor dan desain yang tidak sesuai kondisi lokal. Audit BPK pengadaan pada Jembatan Air Martan membuktikan bahwa pengawasan keuangan mampu mengungkap harga yang nyaris tak turun dan persaingan semu, tetapi temuan itu baru berguna jika diikuti tindakan tegas.
Ke depan, ada tiga langkah yang tidak bisa ditawar. Pertama, memperbaiki perencanaan agar tidak lagi berlindung di balik alasan keterbatasan waktu. Kedua, memastikan proses pengadaan membuka ruang persaingan nyata, bukan sekadar formalitas katalog. Ketiga, memperkuat pengawasan teknis sejak awal, bukan menunggu jembatan ambrol atau sawah kering kerontang. Publik kini menanti tindak lanjut atas temuan BPK, percepatan penyelesaian Puskesmas Curug, dan perbaikan irigasi JIAT, sebagai ujian apakah pengelolaan dana publik masih bisa dipercaya.
