Kapasitas besar harus ditopang sistem yang berjalan
Fasilitas pengolahan sampah adalah infrastruktur yang memilah atau mengolah sampah sebelum residunya dibuang, dengan tujuan mengurangi beban tempat pemrosesan akhir dan, bila memungkinkan, menghasilkan material yang berguna.
Perbedaan empat daerah memperlihatkan bahwa bangunan dan teknologi saja tidak menyelesaikan krisis sampah: keberhasilan bergantung pada kemampuan mengalirkan sampah, menjaga mesin, serta mengolahnya sejak sumber. Di Lamongan, TPST Dadapan dibangun dengan anggaran Rp68.773.170.000 dan dirancang mengolah 50 ton per hari, sementara produksi sampah kabupaten itu sekitar 150 ton sehari. Fasilitas di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, akan menghasilkan RDF sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara dan MDU atau material daur ulang. Rencana tersebut menjanjikan nilai ekonomi dan pekerjaan, dengan perkiraan penyerapan 30–35 tenaga kerja, tetapi kapasitasnya hanya mencakup sebagian dari sampah harian Lamongan.
Lamongan juga menjajaki kerja sama dengan Surabaya untuk mengolah 50 ton sampah. Langkah ini masuk akal sebagai pelengkap kapasitas TPST Dadapan, bukan pengganti pengelolaan dari hulu. Tanpa pemilahan dan alur pengiriman yang konsisten, fasilitas berteknologi modern berisiko menerima campuran yang sulit diolah.
Warloka menunjukkan harga dari mesin yang berhenti
TPA Warloka di Labuan Bajo semula diperkirakan penuh pada 2036, tetapi kini terancam mencapai batas lebih cepat. Penyebabnya bukan sekadar volume sampah: TPST yang seharusnya mengolah sampah sebelum residu masuk ke landfill tidak beroperasi maksimal akibat keterbatasan bahan bakar dan masalah perawatan mesin. Ketika pengolahan terhenti, truk membawa sampah campuran langsung ke landfill, sehingga fungsi pengurangan beban TPA ikut hilang.
Catatan selama 22–27 September 2026 menunjukkan 18 truk masuk dalam sepekan, dengan rata-rata sampah sekitar 20 ton setiap hari. Angka itu memperjelas bahwa kapasitas fasilitas bukan ukuran kinerja jika operasionalnya tersendat. Dibandingkan rencana RDF di Lamongan, pelajaran dari Warloka lebih mendasar: pasokan BBM, perawatan, dan pengaturan kerja harus dipastikan sebelum teknologi dijadikan andalan. Jika tidak, fasilitas pengolahan sampah malah menjadi mata rantai yang terputus, sementara landfill menanggung beban yang semestinya dikurangi.
Subang memilih mengolah dekat sumbernya
Subang menghadapi hambatan berbeda: bukan hanya kemampuan mengolah, melainkan keterbatasan armada untuk mengangkut sampah sejauh sekitar 75 kilometer ke TPA Jalupang. Produksi sampah rumah tangga diperkirakan 900 ton per hari, tetapi yang dapat ditangani dan dibawa ke TPA baru 250–300 ton. Dari 20 kendaraan yang dimiliki DLH, hanya 17 yang dapat beroperasi optimal, masing-masing dengan kapasitas tiga ton.
Karena itu, TPS3R Subang menawarkan pendekatan yang lebih dekat dengan sumber sampah: pilah dan olah domestik agar tidak semuanya perlu menempuh perjalanan jauh ke TPA. Kabupaten ini telah membangun lima fasilitas di Wantilan, Balingbing, Tanjungwangi, Gunungtua, dan Tambakdahan, serta menambah empat fasilitas pada 2026. Dibandingkan satu fasilitas besar, jaringan TPS3R berpotensi mengurangi tekanan logistik. Namun, jumlah lokasi baru belum menjamin hasil; pemilahan rumah tangga dan kegiatan operasional yang berkelanjutan tetap menentukan apakah sampah benar-benar tertahan sebelum mencapai TPA.
Lombok Timur masih harus mengubah kelayakan menjadi kesiapan
Lombok Timur telah meloloskan penilaian awal lahan untuk fasilitas pengolahan terpadu melalui program LSDP. Lokasi sekitar tiga hektare di samping TPA dinilai layak dari sisi aksesibilitas dan potensi kebencanaan, jauh dari permukiman terdekat sekitar dua kilometer, serta memiliki jalan beton dan aspal yang mendukung kendaraan besar. Pemerintah merencanakan sekitar 150 ton material sampah masuk setiap hari, sehingga kelancaran akses bukan rincian kecil, melainkan syarat operasi.
Namun, kelayakan lokasi belum berarti proyek siap dibangun. Uji tanah, termasuk sondir dan pengeboran, serta penyempurnaan studi kelayakan dan desain teknis masih diperlukan. Perencanaan ditargetkan selesai pada 2027, sedangkan konstruksi dapat dimulai pada 2028 bila seluruh tahap berjalan sesuai rencana. Itu membuat Lombok Timur berada pada tahap persiapan, berbeda dari Lamongan yang membangun fasilitas pengolahan dan Subang yang memperluas jaringan TPS3R.
Keempat pengalaman ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah daerah tidak memiliki satu resep. RDF memberi Lamongan peluang mengubah sampah menjadi produk; TPS3R membantu Subang mengatasi jarak dan kekurangan armada; Warloka memperingatkan bahwa fasilitas tanpa BBM dan perawatan bisa gagal mengurangi beban landfill; sementara Lombok Timur masih harus membuktikan rencana teknisnya. Ukuran keberhasilan bukan sekadar kapasitas desain atau lahan yang lolos penilaian, melainkan sampah yang benar-benar dipilah, diolah, dan tidak menumpuk kembali.
