Banjir tak selesai dengan respons sesaat
Penanganan banjir daerah adalah rangkaian tindakan untuk menjaga saluran dan sungai tetap mampu mengalirkan air, sekaligus mengurangi risiko genangan bagi warga saat hujan. Menjelang musim penghujan, Pangkalpinang dan Palembang memperlihatkan dua sisi pekerjaan yang saling melengkapi: menggerakkan petugas dan memastikan sungai benar-benar berfungsi. Pangkalpinang berencana membentuk satgas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memperluas pembersihan bandar dan selokan. Di Palembang, Wali Kota Ratu Dewa turun memeriksa kesiapan infrastruktur, tetapi menemukan pekerjaan pembersihan yang tertinggal. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa pengumuman program dan inspeksi hanya menjadi awal. Tanpa pemeliharaan rutin, penanganan sampah, dan pembenahan fisik aliran sungai, warga tetap menanggung risiko ketika hujan deras datang.
Perbedaan itu penting: satgas banjir Pangkalpinang dirancang sebagai perangkat operasional yang bekerja di kecamatan, sedangkan peninjauan di Palembang menguji apakah pekerjaan lapangan sudah berjalan. Keduanya dapat memperkuat respons, tetapi tidak otomatis menyelesaikan sedimentasi atau sungai yang menyempit. Pemerintah perlu menghubungkan tugas harian petugas dengan rencana pemulihan saluran jangka panjang.
Satgas perlu hadir di titik rawan
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menyampaikan pada 2 November 2026 bahwa satgas dari PUPR akan disiapkan tahun depan, dengan petugas di setiap kecamatan untuk membersihkan bandar dan selokan secara lebih masif. Rencana ini patut dinilai dari konsistensi kerja, bukan dari pembentukan tim semata: jadwal pembersihan, pembagian tanggung jawab, dan tindak lanjut sumbatan harus jelas. Pemerintah juga ingin melibatkan warga melalui gotong royong.
Kebutuhannya terasa di Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, yang kerap kebanjiran saat hujan deras bertepatan dengan air laut pasang. Saparudin juga menyebut Kampung Bintang, Gedung Nasional, dan Pasar Pagi sebagai kawasan prioritas pembersihan rutin. Namun, Rejosari menghadapi kendala lebih mendasar: jalan inspeksi tidak tersedia dan rumah warga terlalu dekat dengan sungai, sehingga alat berat sulit diturunkan. Imbauan agar pembangunan tidak lagi terlalu dekat sungai masuk akal, tetapi perlu disertai solusi akses dan penataan yang bisa dijalankan.
Inspeksi Palembang membuka celah pelaksanaan
Menjelang musim hujan, Ratu Dewa memantau 11 dari total 114 anak sungai di Palembang. Hasilnya memperlihatkan jarak antara kesiapan yang diharapkan dan pekerjaan yang terlihat: sampah anak sungai serta semak liar masih menyumbat aliran, sementara tujuh sungai yang diperiksa belum dibersihkan. Angka itu memberi ukuran konkret bagi masalah pengawasan: inspeksi menemukan kekurangan, tetapi langkah berikutnya harus memastikan pembersihan dilakukan dan diverifikasi.
Dewa mengkritik lambannya jajaran terkait dan mengingatkan warga di sekitar sungai agar tidak membuang sampah ke aliran air. Teguran kepada petugas dan ajakan kepada masyarakat sama-sama diperlukan, tetapi tidak boleh saling menggantikan tanggung jawab. Pemerintah memegang kendali atas normalisasi dan pemeliharaan, sementara warga dapat membantu menjaga saluran yang telah dibersihkan. Tanpa tindak lanjut setelah peninjauan, pemantauan berisiko menjadi dokumentasi masalah, bukan pencegah banjir.
Tuatunu membutuhkan pembenahan fisik
Di Pangkalpinang, kebutuhan tidak berhenti pada kebersihan selokan. Komunitas Sungai Ujung Pengkal mendesak pemerintah memberi perhatian khusus dan segera melakukan pengerukan Sungai Tuatunu, yang juga dikenal sebagai Lubuk Bakung. Ketua komunitas M. Randy menyampaikan desakan itu pada 7 November 2026; menurutnya, sedimentasi parah telah mengubah badan sungai menjadi daratan, sementara perubahan alur untuk kepentingan pribadi turut mengancam bentang sungai.
Pengerukan Sungai Tuatunu secara berkala dibutuhkan agar sungai tidak memburuk seperti Sungai Rangkui, yang menurut Randy sulit diselamatkan akibat bangunan liar di bantaran. Ini berbeda dari respons operasional berupa menyapu selokan atau mengangkat sampah: pengerukan menangani endapan dan penyusutan badan sungai, sementara pengendalian alih fungsi lahan menjaga agar masalah tidak berulang. Tuatunu juga dipandang penting bagi rencana ekowisata dan laboratorium pangan berbasis pertanian lokal di Kelurahan Tuatunu Indah. Menunda pembenahan berarti membiarkan risiko banjir sekaligus kehilangan fungsi lingkungan dan potensi kawasan.
Satukan kerja rutin dan pemulihan sungai
Pangkalpinang dan Palembang sama-sama menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi banjir harus dibuktikan di lapangan. Satgas dapat mempercepat pembersihan rutin; inspeksi dapat membuka titik yang belum tertangani. Namun, keduanya perlu diikuti pengerukan pada sungai yang mengalami sedimentasi, akses pemeliharaan yang memadai, serta pengawasan terhadap bangunan dan perubahan alur.
Kesimpulannya, penanganan banjir yang hanya berpusat pada respons operasional akan selalu tertinggal dari masalah sungai yang menumpuk. Pemerintah daerah perlu menyatukan kerja harian petugas dengan pembenahan fisik dan perlindungan aliran sungai. Bagi warga, ukuran keberhasilan bukan jumlah satgas atau banyaknya inspeksi, melainkan saluran yang terawat dan sungai yang tetap mampu mengalirkan air.
