Belanja sampah harus menjawab masalah yang nyata
Anggaran persampahan adalah belanja publik untuk mengurangi, mengangkut, mengolah, dan menampung sampah agar layanan tetap berjalan serta dampak lingkungan terkendali. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan semata-mata besarnya dana, melainkan apakah investasi menjawab hambatan utama di lapangan.
Boyolali dan Pamekasan memilih titik tekan berbeda. Boyolali merencanakan perluasan TPA Winong untuk menambah ruang tampung ketika volume sampah sudah melampaui kapasitas normal. Pamekasan, sebaliknya, mengarahkan alokasi lebih besar untuk memperkuat sarana pengelolaan sampah di berbagai tahap, mulai dari fasilitas TPS3R hingga armada angkut. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebutuhan daerah tidak selalu sama: satu perlu mencegah tempat pemrosesan akhir kewalahan, sementara yang lain perlu memperluas jaringan layanan. Keduanya masuk akal, tetapi hasil akhirnya bergantung pada pelaksanaan dan kemampuan mengurangi sampah yang harus berakhir di TPA.
Boyolali mengejar ruang sebelum kapasitas habis
DLH Boyolali merencanakan anggaran sekitar Rp2,5 miliar dalam APBD 2027 untuk membangun blok baru seluas sekitar 9.000 meter persegi di TPA Winong. Dorongan rencana ini jelas: TPA menerima sekitar 130–140 ton sampah per hari, melampaui kapasitas normal yang diperkirakan 100 ton. Blok aktif diperkirakan penuh pada akhir November 2026, sedangkan blok yang sedang dibangun diproyeksikan dapat digunakan hingga akhir 2027.
Blok berikutnya direncanakan dibangun pada 2027 untuk menampung sampah yang masuk pada akhir 2027 hingga 2028. Langkah ini memberi ruang bernapas, tetapi kapasitas tambahan tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian permanen. Boyolali menggunakan sistem controlled landfill untuk menekan bau dan mengelola gas metana, sembari mendorong pemilahan dari rumah melalui gerakan Homepimpah. Warga diminta memilah sampah organik, barang rosok, dan residu; penguatan TPS3R juga ditujukan agar yang dikirim ke TPA benar-benar hanya residu. Kombinasi perluasan dan pengurangan dari sumber lebih meyakinkan daripada menambah ruang tampung saja.
Pamekasan membangun rantai layanan lebih luas
DLH Pamekasan mengelola alokasi Rp107 miliar melalui program Local Service Delivery Improvement Project dari Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Rencana belanjanya mencakup pembangunan 18 fasilitas TPS3R serta revitalisasi dan perbaikan 10 TPS3R yang sudah ada. Penguatan juga direncanakan meliputi penambahan armada pengangkut sampah, meski pengadaannya masih dalam tahap perencanaan.
Dibandingkan fokus Boyolali pada ruang di TPA, Pamekasan memilih pendekatan jaringan: menyediakan lebih banyak titik pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang, lalu menopang pergerakan sampah dengan armada. Arah ini berpotensi membawa layanan lebih dekat ke warga dan mengurangi ketergantungan pada pembuangan akhir, tetapi pembangunan fasilitas saja belum cukup. TPS3R perlu berfungsi secara konsisten, dan armada harus benar-benar mendukung pengangkutan. Karena rencana pengadaan kendaraan belum final, ukuran penting berikutnya adalah bagaimana seluruh sarana itu diwujudkan menjadi layanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Ukuran suksesnya ada pada sampah yang tertangani
Dua pilihan belanja itu tidak harus dipertentangkan. Perluasan TPA Winong menjawab tekanan volume yang sudah terjadi, sedangkan investasi Pamekasan berupaya memperkuat mata rantai pengelolaan sebelum sampah mencapai tempat pembuangan. Namun, keduanya akan kurang efektif jika hanya dinilai dari proyek yang dibangun atau dana yang terserap.
Bagi warga Boyolali, pengurangan sampah bergantung pula pada pemilahan dan pengolahan dari rumah. Di Pamekasan, manfaat anggaran akan terasa ketika TPS3R yang baru maupun yang direvitalisasi beroperasi, sementara rencana armada bergerak dari tahap perencanaan ke pelaksanaan. Kesimpulannya, belanja besar dapat memberi dasar penting bagi layanan persampahan, tetapi bukan tujuan akhir. Boyolali perlu memastikan tambahan kapasitas disertai pengurangan residu; Pamekasan perlu mengubah sarana menjadi layanan yang aktif. Keberhasilan kedua daerah akhirnya ditentukan oleh seberapa banyak sampah yang benar-benar tertangani, bukan sekadar ditampung.
