Jalan layak adalah kebutuhan dasar
Perbaikan jalan lokal adalah upaya memulihkan akses sehari-hari agar warga dapat menjangkau sekolah, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi dengan aman dan lebih mudah. Karena itu, jalan rusak bukan sekadar soal permukaan yang tidak rata: ketika perbaikan tertunda, beban langsung ditanggung oleh orang yang paling bergantung pada jalur tersebut. Di Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, warga pada Sabtu, 7 November 2026, bergotong royong mengecor ruas Curugmuncar–Songgodadi dengan semen swadaya. Mereka bergerak setelah jalan kabupaten itu terbengkalai sekitar enam tahun dan pengajuan perbaikan, menurut tokoh masyarakat Daslam, belum mendapat respons yang diharapkan. Inisiatif ini memperlihatkan daya warga, tetapi juga menegaskan bahwa perbaikan jalan desa tidak semestinya bergantung pada kemampuan patungan ketika akses jalan warga menyangkut pendidikan dan kesehatan.
Patungan membantu, tetapi belum menuntaskan
Warga Songgodadi memilih mengerjakan sendiri titik yang paling parah karena perjalanan harian, terutama bagi anak sekolah, telah menyulitkan. Jalan tersebut juga penting bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan, termasuk ibu hamil yang hendak melahirkan. Alasan itu membuat gotong royong lebih dari sekadar aksi simbolis: ia menjadi tanggapan praktis atas akses yang tak bisa terus menunggu. Namun, daya swadaya punya batas. Dari sekitar 300 meter jalan yang membutuhkan penanganan, warga baru mampu mengecor sekitar 100 meter karena keterbatasan biaya, material, dan tenaga. Hasilnya dapat memperbaiki bagian mendesak, tetapi tidak menggantikan kewajiban pemerintah untuk menuntaskan kerusakan di ruas publik. Cor jalan yang dilakukan warga sebaiknya dipandang sebagai tanda kebutuhan yang mendesak, bukan alasan untuk membiarkan sisa jalur tetap rusak.
Lima ruas Lamongan menunggu beton matang
Di Kabupaten Lamongan, penanganan berlangsung melalui proyek pemerintah daerah. Lima ruas telah selesai dicor, tetapi belum langsung dibuka: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang menunggu beton mencapai umur yang cukup. Menurut kepala dinas Andy Kurniawan, penyelesaian teknis diperkirakan tuntas pada pertengahan November, setelah itu jalur dibuka untuk kendaraan dari dua arah. Ruas yang dikerjakan ialah Wanar–Bedingin di Pucuk sepanjang 382 meter, Tlanak–Sumengko di Pucuk 361 meter, Sugio–Kedungdadi 277 meter, Sidokumpul–Glugu di Deket 353 meter, dan Sumurgayam–Paciran 600 meter. Sambil menunggu beton mengering sempurna, pekerja menguruk oprit dan memadatkan sisi jalan. Penundaan pembukaan dalam tahap ini masuk akal: permukaan yang belum cukup umur tak boleh dikorbankan demi akses cepat. Pengguna jalan membutuhkan hasil yang aman, bukan sekadar proyek yang tampak selesai.
Tanggung jawab publik tetap kunci
Kedua kasus memperlihatkan perbedaan penting. Di Songgodadi, warga mengambil inisiatif karena penantian panjang dan kebutuhan mendesak; di Lamongan, pemerintah merampungkan pengecoran beberapa ruas dan mengatur pembukaan setelah beton siap. Gotong royong dapat mengurangi dampak kerusakan di titik tertentu, sedangkan proyek daerah berpeluang menangani ruas secara lebih terencana. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan: partisipasi warga membantu menandai masalah, tetapi pendanaan dan pemeliharaan jalan publik harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa meter yang dicor atau kapan jalur dibuka. Yang lebih penting ialah apakah akses ke sekolah, kesehatan, dan pekerjaan benar-benar dapat diandalkan, serta apakah kerusakan berikutnya ditangani sebelum warga harus kembali mengumpulkan tenaga dan bahan sendiri. Patungan Songgodadi patut dihargai, tetapi tidak boleh dinormalisasi sebagai pengganti layanan publik. Sementara itu, proyek Lamongan perlu diikuti pemantauan mutu dan pemeliharaan. Jalan yang layak adalah kebutuhan dasar, bukan kemewahan yang menunggu inisiatif warga.
