Kesenjangan angka menguji capaian provinsi
Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan anak yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan tercermin dalam prevalensi di suatu wilayah. Di NTB, tantangan penurunannya tampak jelas dalam jarak antara capaian provinsi dan angka kabupaten tertinggi. Hingga triwulan II 2026, prevalensi stunting NTB tercatat 12,5 persen, sedangkan Lombok Timur berada di 19,38 persen—selisih 6,88 poin persentase. Angka provinsi itu berada di bawah target nasional 17,2 persen dan target pemerintah provinsi sebesar 20,2 persen, tetapi capaian agregat tidak boleh menutupi konsentrasi masalah di daerah tertentu. Lombok Utara mencatat 12,55 persen dan Kabupaten Bima 12,05 persen, sementara Lombok Timur menjadi titik yang paling mendesak. Karena itu, keberhasilan provinsi seharusnya dinilai bukan hanya dari rata-rata, melainkan juga dari kemampuan mengejar ketertinggalan kabupaten dengan prevalensi tertinggi.
Koordinasi harus berujung pada intervensi tepat sasaran
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan perlunya keterlibatan lintas sektor dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB di Gedung Sangkareang pada 29 Oktober 2026. Pesannya tepat: penanganan tidak bisa dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah. Namun, koordinasi hanya berarti jika setiap lembaga memahami kebutuhan setempat dan tindak lanjutnya dapat dipantau. Baiq Nelly menegaskan, “Identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi berjalan efektif dan berbasis data.” Pernyataan itu menggarisbawahi tantangan utama: data harus diterjemahkan menjadi dukungan yang sesuai dengan persoalan di tiap wilayah, bukan menjadi daftar program seragam. Tanpa pembagian peran yang jelas dan pemetaan kebutuhan yang rinci, ajakan bekerja bersama berisiko berhenti sebagai komitmen rapat, sementara daerah dengan angka tinggi tetap memerlukan tindakan yang lebih kuat.
Waktu menuju survei menuntut fokus lapangan
Survei gizi nasional dijadwalkan pada April 2027, sehingga pemerintah daerah memiliki waktu terbatas untuk memperkuat intervensi sebelum pengukuran berikutnya. Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyebut fokus penanganan mencakup pemenuhan kebutuhan logistik, pemantauan status gizi, perbaikan kebersihan lingkungan, dan intervensi di wilayah zona merah. Pemerintah juga menetapkan 40 desa berdaya sebagai lokasi prioritas. Rangkaian langkah ini menunjukkan bahwa penurunan stunting bukan hanya soal menambah program, tetapi memastikan kebutuhan dasar teridentifikasi, kondisi gizi dipantau, dan dukungan menjangkau lokasi yang paling membutuhkan. Lombok Timur perlu mendapat perhatian khusus karena prevalensinya jauh di atas angka provinsi. Tenggat survei semestinya menjadi pemicu kerja yang terukur, bukan alasan mengejar angka tanpa memastikan intervensi sesuai kebutuhan masyarakat.
Rata-rata yang baik belum cukup
Capaian NTB yang berada di bawah target nasional dan target provinsi patut dicatat, tetapi belum cukup untuk menyatakan persoalan selesai. Selisih antara 12,5 persen di tingkat provinsi dan 19,38 persen di Lombok Timur memperlihatkan bahwa kemajuan belum merata. Justru di sinilah ukuran keberhasilan penurunan stunting seharusnya diuji: apakah intervensi berbasis data, koordinasi lintas sektor, pemantauan gizi, logistik, dan kebersihan lingkungan benar-benar menjangkau wilayah dengan angka tertinggi. Pemerintah telah menyebut arah kerja dan desa prioritas; tahap berikutnya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan dan memastikan kebutuhan tiap daerah menjadi dasar tindakan. Kesimpulannya, angka stunting NTB yang membaik merupakan modal, bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan. Penurunan yang bermakna baru tercapai ketika Lombok Timur ikut bergerak turun dan ketimpangan prevalensi antardaerah menyempit.
