Penanganan harus dimulai dari keluarga
Stunting adalah gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama, dan pencegahannya membutuhkan perbaikan layanan kesehatan sekaligus kondisi keluarga serta lingkungan tempat tinggal. Pendekatan inilah yang ditekankan Pemerintah Provinsi Banten: penurunan stunting tidak akan tuntas jika hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Pada Selasa, 3 November 2026, Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah menghadiri rapat koordinasi monitoring dan evaluasi konvergensi pencegahan serta percepatan penurunan stunting bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kota Serang. Rapat tersebut menempatkan keluarga dan pembangunan desa sebagai bagian penting dari kebijakan. Arah ini masuk akal: layanan gizi akan lebih berdampak bila keluarga juga memiliki penghasilan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Namun, gagasan konvergensi stunting hanya berarti jika koordinasi lintas perangkat daerah menghasilkan dukungan nyata bagi warga.
Kesehatan hanya satu bagian dari upaya
Perbandingan indikator yang dipaparkan Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti memperlihatkan mengapa kebijakan tidak boleh berhenti di klinik dan posyandu. Dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, sembilan atau 30 persen berada di ranah kesehatan, sedangkan 11 lainnya atau 70 persen mencakup intervensi lintas sektor, termasuk pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, dan sanitasi. Artinya, kualitas air, lingkungan sehat, ketersediaan pangan, dan kondisi ekonomi sama pentingnya dengan layanan medis. Data yang tersedia mencatat prevalensi stunting Banten sebesar 21,1 persen pada 2024; hasil pengukuran nasional terbaru untuk 2025 dan 2026 masih ditunggu. Angka itu mengingatkan bahwa sasaran kebijakan bukan sekadar memperbanyak kegiatan, melainkan memastikan keluarga dapat mengakses gizi dan layanan yang mereka perlukan.
Ekonomi desa sebagai dukungan pencegahan
Pemprov Banten mengusulkan agar penguatan posyandu dan pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi desa. Koperasi Desa Merah Putih dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebut sebagai penggerak ekonomi keluarga. Hubungan ini lebih dari sekadar pelengkap program kesehatan: pekerjaan dan pendapatan dapat membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan serta mengurangi tekanan kemiskinan. Menteri Yandri menautkan ketersediaan kegiatan ekonomi di desa dengan peluang kerja, penghasilan, dan upaya menekan stunting. Ia juga mencontohkan desa ekspor di Kabupaten Pandeglang sebagai bukti bahwa produk desa dapat menjangkau pasar global. Tetapi keberhasilan ekonomi desa perlu diukur dari manfaat yang sampai kepada keluarga rentan, bukan hanya dari aktivitas usaha atau luas pasar.
Komitmen perlu diterjemahkan menjadi tindakan
Langkah berikutnya akan menguji apakah pendekatan lintas sektor ini dapat berjalan konsisten. Pemprov Banten tengah merancang peningkatan Bantuan Keuangan Desa untuk anggaran 2027 dan menargetkan pembentukan Banten Super Team guna mempercepat penanganan masalah gizi. Yandri juga mendorong agar Dana Desa setiap tahun dialokasikan secara konsisten untuk pencegahan stunting melalui kerja terpadu pemerintah pusat, daerah, desa, dan masyarakat. Banten menjadi provinsi pertama dalam rangkaian kunjungan kementerian terkait penanganan stunting di perdesaan. Namun, rapat koordinasi saja tidak cukup. Keluarga perlu merasakan perbaikan layanan, sanitasi, akses pangan, dan kesempatan memperoleh penghasilan. Kesimpulannya, menghubungkan ekonomi desa dengan kesehatan adalah arah kebijakan yang tepat, asalkan anggaran dan program benar-benar menyasar kebutuhan warga. Keberhasilan stunting Banten akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, bukan oleh banyaknya rencana.
