Stunting: Masalah Gizi, Sanitasi, dan Ketimpangan Layanan, Bukan Sekadar Urusan Puskesmas
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan lingkungan yang kurang mendukung, yang berakar pada kombinasi faktor keluarga, layanan kesehatan, akses pangan, sanitasi, pendidikan serta perlindungan sosial; karena itu, penurunan stunting menuntut koordinasi lintas sektor yang terencana, bukan hanya mengandalkan program kesehatan daerah dan kunjungan ke fasilitas layanan semata. Di titik ini, pendekatan sepihak terbukti lambat dan tidak cukup menjangkau akar masalah. Jika pemangku kepentingan kesehatan berjalan sendiri, keluarga tetap berhadapan dengan kemiskinan, air tidak layak minum, dan informasi yang timpang. Penanganan stunting anak harus dipahami sebagai agenda pembangunan manusia, sehingga kepala daerah punya kewajiban politik untuk menggerakkan semua perangkat: dari dinas kesehatan, pendidikan, sosial, hingga dunia usaha dan organisasi masyarakat.
Samarinda: Menjadikan Penurunan Stunting Agenda Bersama Seluruh Pemangku Kepentingan
Kota Samarinda mengambil posisi tegas: percepatan penurunan stunting pada 2026 harus menjadi kerja bersama, bukan proyek satu dinas saja. Wakil Ketua TPPS sekaligus Ketua TP PKK, Rinda Wahyuni Andi Harun, mengingatkan “stunting bukan kerja satu pihak, semua harus bergerak” sebagai garis besar arah kebijakan. Pesan itu bukan slogan; ia dipaku dalam Surat Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting yang menyebut prevalensi stunting 2025 masih 17,13 persen dengan 20.659 keluarga berisiko stunting (KRS). Angka ini cukup tinggi untuk memaksa pemerintah kota keluar dari zona nyaman program kesehatan daerah yang konvensional. Target nasional menurunkan prevalensi menjadi 14,2 persen pada 2029 dijadikan kompas, tetapi jalan menuju ke sana disusun melalui pembagian peran jelas antarsektor, bukan tumpang tindih program.
Yang menarik dari Samarinda adalah cara mereka memaknai koordinasi lintas sektor. TPPS tidak hanya diisi pejabat kesehatan, melainkan unsur pemerintah dan Forkopimda, instansi vertikal, BUMN–BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kader, posyandu hingga media massa. Komposisi luas ini menunjukkan kesadaran bahwa pencegahan stunting anak membutuhkan ekosistem: ada yang menguatkan edukasi, ada yang menjamin data, ada yang menyediakan pangan bergizi, dan ada yang mengawal anggaran. Tantangannya, tentu, adalah memastikan semua pihak memahami dokumen acuan yang sama dan tidak bekerja berdasarkan tafsir masing-masing. Di sinilah pentingnya penegasan kebijakan dan komunikasi intensif, agar gerakan penurunan stunting tidak berhenti pada rapat seremonial, tetapi berujung pada perubahan nyata di tingkat keluarga.
Takalar: Rapat Koordinasi Bukan Formalitas, Tapi Mesin Konvergensi Hingga Desa
Kabupaten Takalar memilih jalur penguatan konvergensi melalui Rapat Koordinasi Pemantauan Kinerja TPPS Semester I yang dibuka Wakil Bupati Hengky Yasin, S.Sos., MM pada 1 Oktober 2026. Di banyak daerah, rakor sering menjadi rutinitas tanpa dampak, tetapi Takalar berupaya menjadikannya ruang evaluasi serius dan penyelarasan program penanganan stunting. Hengky menegaskan penurunan stunting tidak bisa dilakukan dengan satu program atau satu sektor saja; ia menuntut perencanaan matang, intervensi tepat sasaran, pelaksanaan konsisten, dan pemantauan berkelanjutan. Pernyataan ini penting karena menolak cara lama: paket kegiatan kesehatan tanpa analisis situasi yang memadai. Menurutnya, analisis situasi adalah pintu awal untuk memahami siapa sasaran utama, bagaimana kualitas layanan yang mereka terima, dan masalah apa yang harus disentuh terlebih dahulu di tingkat lokal.
Takalar juga menempatkan anggaran sebagai alat kontrol, bukan sekadar daftar belanja. Penandaan anggaran penanganan stunting di APBD dan APBD Perubahan diupayakan agar program bisa dipantau dan diukur kinerjanya. Di luar itu, pemerintah kabupaten diminta tidak bergantung pada satu sumber pembiayaan; APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan didorong untuk ikut menopang pencegahan stunting anak. Pendekatan ini sehat: stunting adalah gejala kemiskinan struktural, sehingga menjawabnya butuh kombinasi program kesehatan daerah, intervensi sosial, pangan, sanitasi, dan pemberdayaan keluarga. Rapat koordinasi kemudian diarahkan untuk memperkuat konvergensi intervensi spesifik dan sensitif sampai ke desa dan kelurahan lokus stunting, lengkap dengan rencana aksi tindak lanjut dan pembagian peran konkret antarsektor.
Dari Kebijakan ke Rumah Tangga: Mengapa Koordinasi Lintas Sektor Menentukan Hasil
Pelajaran dari Samarinda dan Takalar tegas: keberanian kepala daerah memimpin koordinasi lintas sektor menentukan nasib penurunan stunting. Tanpa itu, program kesehatan daerah akan bekerja dalam ruang sempit, sementara keluarga tetap berhadapan dengan tantangan gizi, pola asuh, dan lingkungan yang tidak sehat. Di Samarinda, Sekda yang juga Wakil Ketua TPPS mencontohkan bahwa di tingkat keluarga, peran orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak adalah fondasi yang kemudian diperkuat oleh kader, posyandu, tenaga kesehatan dan perangkat daerah sesuai bidangnya. Posyandu menjadi ruang terdekat dengan masyarakat untuk pemantauan dini dan edukasi keluarga. Konvergensi hingga desa dan kelurahan, sebagaimana didorong Takalar, memastikan pesan kebijakan tidak berhenti di kantor bupati, tetapi menyentuh perilaku sehari-hari warga.
Secara politis, kepala daerah yang serius menurunkan stunting harus siap menata ulang cara kerja birokrasi. Dokumen acuan, surat keputusan TPPS, penetapan lokus stunting, analisis data, hingga forum Pra-Musrenbang tematik tidak boleh diperlakukan sebagai syarat administratif, melainkan alat untuk memaksa sinergi lintas sektor berjalan. Kabupaten dan kota yang masih memandang stunting sebagai urusan dinas kesehatan sedang menyabotase masa depan anak-anaknya sendiri. Sebaliknya, ketika semua pemangku kepentingan kesehatan dan nonkesehatan duduk bersama, menandai anggaran, berbagi peran, dan turun sampai rumah tangga, penurunan stunting menjadi lebih dari sekadar angka: ia berubah menjadi komitmen kolektif untuk menghentikan siklus kemiskinan dan keterbatasan tumbuh kembang generasi berikutnya.
