Sorotan yang berbeda, tuntutan yang sama
Sorotan proyek jalan daerah adalah perhatian publik terhadap penggunaan anggaran, mutu pekerjaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaannya, baik melalui temuan audit maupun pemeriksaan langsung di lokasi. Dua kasus di Jawa Barat dan Brebes menunjukkan bahwa perhatian tersebut muncul dari jalur berbeda, tetapi sama-sama menguji keseriusan pengawasan proyek jalan. Proyek jalan Sukabumi senilai Rp37,9 miliar dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah investigasi menyoroti kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis; pembayaran disebut sudah lunas 100 persen meski persoalan itu ditemukan. Sementara itu, proyek jalan poros lingkar Waduk Penjalin di Paguyangan, Brebes, senilai Rp6,336 miliar menjadi perhatian warga karena progres yang dinilai lambat dan dugaan masalah teknis di lapangan. Perbedaannya penting: di Sukabumi, pemicunya ialah temuan audit dan dugaan kerugian; di Paguyangan, perhatian bermula dari kondisi pekerjaan yang terlihat langsung.
Sukabumi: pembayaran tuntas, volume dipersoalkan
Di Sukabumi, pertanyaan utama bukan hanya nilai kontrak, melainkan bagaimana pembayaran dapat dituntaskan ketika pekerjaan disebut tidak memenuhi spesifikasi dan volumenya kurang. Dana proyek dicairkan melalui lima tahap SP2D, sejak 2 April hingga 29 November 2024, sementara pembayaran telah mencapai 100 persen. Yunan menyampaikan bahwa temuan BPK RI mencatat akumulasi kerugian sementara sekitar Rp7 miliar pada lima paket proyek jalan dan jaringan di Jawa Barat. Angka itu mencakup sejumlah ruas, bukan hanya proyek Sukabumi. Menurut keterangan dalam laporan, penyedia menyatakan akan mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume. Namun, Yunan menekankan perlunya bukti bahwa dana benar-benar telah disetorkan ke kas daerah. Sikap tersebut tepat: janji pengembalian belum menjawab persoalan sampai penyetoran dapat diverifikasi dan tanggung jawab atas pengawasan serta pembayaran dijelaskan.

Paguyangan: progres dan cara kerja di lapangan
Di Paguyangan, warga dan pemantau lapangan menyoroti hal-hal yang dapat diamati selama pekerjaan berlangsung. Proyek rekonstruksi jalan poros lingkar Waduk Penjalin dibiayai APBD Kabupaten Brebes tahun anggaran 2026 sebesar Rp6,336 miliar. Saat peninjauan, pekerjaan terlihat terpusat pada drainase, sedangkan pengecoran dan pengaspalan belum tampak; progres keseluruhan disebut konsultan pengawas Jumadi berada di kisaran 16–20 persen lebih. Metode langsir beton memakai mobil pikap juga dipersoalkan karena berisiko memengaruhi mutu adukan. Jumadi menjelaskan bahwa medan sulit dijangkau truk molen dan pihak pengawas menjamin kualitas tetap dijaga. Kekhawatiran warga bukan perkara abstrak: tumpahan material cor sempat menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh, dan menurut Jumadi area itu telah dibersihkan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa mutu dan keselamatan pengguna jalan mesti diawasi bersamaan.
Pengawasan harus berujung pada bukti dan perbaikan
Pemasangan U-ditch menambah alasan warga mempertanyakan pengawasan proyek jalan di Brebes. Pemantauan menemukan beberapa titik yang dinilai tidak mengikuti prosedur, termasuk ketiadaan lantai kerja yang memadai di bawah saluran. Jumadi menyatakan pihak pengawas telah menegur pelaksana dan menginstruksikan agar bagian yang terpasang tanpa prosedur benar diangkat untuk diperbaiki. Tindakan korektif itu perlu, tetapi nilainya bergantung pada pemeriksaan ulang dan hasil perbaikan yang dapat dipastikan. Di Sukabumi, ukuran tindak lanjutnya berbeda: publik menunggu kepastian apakah kelebihan pembayaran benar-benar masuk kembali ke kas daerah. Kedua kasus menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup berupa teguran atau laporan temuan. Harus ada dokumentasi, verifikasi teknis, dan pertanggungjawaban yang terbuka. Tanpa itu, besarnya anggaran maupun janji perbaikan tidak menjamin jalan yang aman dan tahan lama.
Kesimpulannya, proyek Sukabumi disorot karena temuan kekurangan volume dan pembayaran penuh yang mendorong pelaporan ke kejaksaan, sedangkan jalan Paguyangan Brebes dipersoalkan warga karena progres, metode pengecoran, dan pemasangan saluran. Dua pemicu ini berbeda, tetapi menyampaikan pesan serupa: pengawasan harus hadir sejak pencairan anggaran hingga hasil pekerjaan diperiksa. Pemerintah dan pelaksana perlu membuktikan tindak lanjut secara terukur, bukan meminta publik puas dengan penjelasan.






