Galian yang disangka proyek resmi
Pencurian kabel bawah tanah di Samarinda adalah kejahatan terorganisasi yang menyamarkan penggalian jalan sebagai pekerjaan proyek resmi untuk mengambil kabel bernilai jual. Terungkapnya lebih dari 60 titik galian menunjukkan bahwa pencurian kabel Samarinda bukan aksi sporadis, melainkan operasi luas yang merusak fasilitas publik. Sebagian besar penggalian dilakukan malam hari, sementara pekerja memakai rompi dan atribut menyerupai petugas proyek. Warga pun sempat mengira kegiatan itu sebagai pekerjaan jaringan telekomunikasi. Kecurigaan menguat karena pemerintah kota tidak menemukan informasi tentang kegiatan penggalian tersebut setelah melakukan pengecekan kepada pihak terkait. Kasus galian misterius Samarinda akhirnya mencuat dari keresahan warga dan laporan resmi pemerintah mengenai kerusakan badan jalan protokol. Respons polisi menjadi penting bukan hanya untuk menghentikan pengambilan kabel, tetapi juga untuk menguji siapa yang mengizinkan pekerjaan di ruang publik dan bagaimana aktivitas sebesar itu bisa berlangsung tanpa dokumen sah.
Modus rapi, jangkauan lintas daerah
Polisi memergoki para pelaku pada 22 Oktober 2026 saat patroli di tengah laporan warga tentang penggalian malam hari. Sebanyak 37 orang diamankan; setelah pemeriksaan intensif, empat orang ditetapkan sebagai tersangka utama, sedangkan 33 lainnya berstatus saksi. Angka penindakan ini menunjukkan skala operasi, tetapi juga menegaskan perlunya membedakan peran dan bukti sebelum menarik kesimpulan tentang setiap pekerja. Polisi menyebut empat tersangka berperan sebagai perekrut rombongan dan teknisi pendeteksi kabel. Polanya berurutan: kabel dipetakan dengan detektor, jalan digali, kabel ditarik menggunakan truk lalu dipotong, dan bekas galian ditutup seadanya. Sebanyak 33 pekerja didatangkan dari luar Kalimantan Timur, termasuk Brebes, Semarang, Lampung, dan Makassar; mereka mengaku dijanjikan upah Rp350.000 per hari. Inilah sindikat kabel bawah tanah yang memanfaatkan penyamaran petugas gadungan sekaligus tenaga kerja yang mungkin tidak mengetahui tujuan sebenarnya.
“Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan total 37 orang.” Namun, penangkapan bukan akhir penyidikan: Polresta masih memburu pemodal utama, menelusuri penadah kabel curian, dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak internal. Pengembangan itu penting untuk membongkar rantai keuntungan, bukan hanya menghentikan pekerja di lokasi.
Kerusakan jalan harus dihitung, bukan ditebak
Dampak perkara ini melampaui hilangnya kabel. Bekas galian yang ditutup tipis dapat amblas, menurunkan struktur tanah, dan membahayakan pengguna jalan. Kerusakan jalan Samarinda karena itu merupakan beban keselamatan sekaligus kerugian aset publik yang tak patut dibebankan diam-diam kepada warga. Pemerintah kota menyebut kerugian fisik sementara mencapai Rp72 juta dari satu tempat kejadian perkara, sehingga jumlah akhir berpotensi berubah setelah titik lain diperiksa. Wali Kota Andi Harun meminta Dinas PUPR berkoordinasi dengan penyidik dan menggandeng konsultan independen untuk menghitung kerugian secara teknis. Langkah ini tepat: angka yang dapat dipertanggungjawabkan akan memperkuat tuntutan ganti rugi perdata dan menjadi dasar hukum, bukan sekadar perkiraan. Pemerintah juga mendorong agar penyidikan memeriksa aspek perusakan prasarana jalan, bukan berhenti pada dugaan pencurian kabel.
“Hitungannya harus berdasarkan perhitungan teknokratis,” kata Andi Harun, seraya meminta konsultan atau lembaga berwenang agar nilai kerugian dapat menjadi fakta hukum. Tindak lanjut yang harus diawasi publik ialah hasil penghitungan tiap titik, pemulihan jalan, dan upaya menagih ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab. Tanpa itu, penangkapan besar hanya menyelesaikan separuh masalah.
Penegakan hukum harus memulihkan ruang publik
Pengungkapan puluhan galian membuktikan bahwa laporan warga dan pemeriksaan pemerintah dapat membuka kedok proyek palsu. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang diamankan. Pemerintah dan polisi perlu menuntaskan penyidikan terhadap pemodal serta penadah, memastikan status setiap pekerja ditentukan berdasarkan bukti, lalu memulihkan jalan dan menagih kerugian secara sah. Konsultan independen dapat membuat penghitungan lebih terukur, tetapi hasilnya harus diikuti transparansi dan perbaikan nyata. Kasus ini juga menjadi peringatan bahwa atribut proyek bukan bukti izin: kegiatan penggalian di jalan umum semestinya dapat diverifikasi dengan mudah oleh warga dan petugas. Kesimpulannya, pencurian kabel Samarinda adalah serangan ganda terhadap aset dan keselamatan publik. Penindakan yang adil, ganti rugi yang terukur, dan pemulihan infrastruktur harus berjalan bersama agar galian misterius tak berubah menjadi biaya rutin yang ditanggung masyarakat.
