Kesepakatan damai yang menyisakan tanda tanya
Denda adat Aruk adalah sanksi yang disepakati melalui mediasi adat setelah keributan di PLBN Aruk, ketika warga memprotes pemeriksaan barang bawaan oleh petugas Bea Cukai. Kesepakatan itu mengakhiri ketegangan dan mengantarkan lima petugas pulang, tetapi jumlah Rp655 juta membuat penyelesaiannya layak diperiksa lebih jauh. Kedamaian penting, namun tidak cukup jika dasar, kewenangan, dan cara menetapkan sanksi tidak terang. Praktisi hukum Sambas, Lipi, menilai kesepakatan tersebut perlu diuji terkait legalitas, kewenangan lembaga adat, dan kemungkinan tekanan dalam proses penyelesaian. Sikap kritis ini bukan penolakan terhadap hukum adat. Sebaliknya, pengakuan terhadap adat akan lebih kuat bila keputusan yang mengatasnamakannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, publik membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap daripada kabar bahwa kedua pihak telah berdamai.
Dari pemeriksaan barang menjadi cekcok
Insiden bermula Senin, 2 November 2026, sekitar pukul 14.30 WIB, ketika empat WNI hendak menyeberang ke Malaysia melalui PLBN Aruk. Setelah pemeriksaan paspor, mereka diarahkan ke area kepabeanan untuk pemeriksaan barang lintas batas. Satu orang, Michael, menjalani pemeriksaan dan tidak ditemukan barang terlarang; tiga rekannya menolak diperiksa dan memprotes cara petugas yang mereka anggap terlalu keras. Keempatnya lalu membatalkan perjalanan dan meninggalkan pos. Perselisihan tentang prosedur dan sikap petugas dengan cepat meluas: sekitar pukul 18.30, rombongan yang diperkirakan mencapai 100 orang masuk ke area PLBN. Rangkaian ini penting karena memperlihatkan pemicu langsungnya bukan temuan barang terlarang, melainkan penolakan terhadap pemeriksaan dan ketegangan dalam interaksi. Pemeriksaan Bea Cukai Aruk merupakan bagian dari proses keluar-masuk lintas batas; tetapi pelaksanaannya juga perlu disertai komunikasi yang jelas agar prosedur tidak berubah menjadi pertikaian.
Petugas dibawa untuk mediasi, lalu dipulangkan
Malam itu, lima petugas Bea Cukai dibawa dari PLBN Aruk di Kabupaten Sambas menuju Kabupaten Bengkayang. Polisi menyatakan mereka tidak disandera, melainkan dibawa untuk mengikuti mediasi dengan tokoh warga setempat. Penegasan ini penting untuk meluruskan kabar yang beredar, tetapi tidak menghapus pertanyaan tentang bagaimana petugas dapat dibawa keluar dari pos oleh massa. Mediasi berlangsung pada Senin pagi dan berakhir dengan kesepakatan damai. Kelima petugas kemudian dipulangkan, sementara pihak Bea Cukai menyetujui pembayaran denda adat Rp655 juta. Kedua pihak juga berencana menggelar upacara adat di PLBN Aruk, meski waktunya belum ditentukan. Perdamaian mencegah ketegangan berlarut-larut, tetapi kesepakatan pembayaran dalam situasi yang bermula dari tekanan massa menuntut keterbukaan: siapa yang menyepakati, dalam kapasitas apa, dan melalui mekanisme seperti apa?
Transparansi harus menyertai penyelesaian adat
Sorotan utama bukan semata besarnya denda, melainkan rincian dan legitimasi kesepakatan. Menurut Lipi, jumlah itu terdiri atas Rp155 juta sebagai sanksi adat dan Rp500 juta yang disebut biaya kemanusiaan. Ia meminta dasar pengenaan, cara menghitung, penerima, dan tujuan penggunaan kedua komponen dijelaskan secara terbuka. Sebutan biaya kemanusiaan, dengan sendirinya, belum menerangkan kerugian apa yang diganti atau mengapa nilainya ditetapkan demikian. Kewenangan lembaga adat yang menetapkan kesepakatan juga perlu diterangkan, begitu pula jaminan bahwa para pihak menyetujuinya tanpa tekanan. Tanpa penjelasan tersebut, penyelesaian yang dimaksudkan sebagai jalan damai berisiko dipandang sebagai pemaksaan, bukan keadilan. Pemerintah dan pihak terkait semestinya membuka proses serta dasar kesepakatan, sambil memastikan bahwa pemeriksaan barang lintas batas berlangsung profesional dan keluhan warga ditangani melalui jalur yang tepat.
Kesimpulannya, perdamaian di Aruk memang mengakhiri insiden dan memulangkan lima petugas, tetapi belum menutup persoalan. Denda adat dapat menjadi sarana pemulihan apabila kewenangan, proses, dan penggunaannya jelas serta persetujuannya bebas dari tekanan. Sampai rincian itu disampaikan, kesepakatan Rp655 juta patut dipertanyakan—bukan untuk menafikan adat, melainkan untuk menjaga agar penyelesaian adat tetap adil, transparan, dan tidak menggantikan kepastian hukum.
