Penindakan serentak di titik rawan
Operasi yustisi sampah adalah penindakan administratif terkoordinasi terhadap warga dan pelaku usaha yang membuang sampah di luar tempat semestinya, dengan petugas menyisir kawasan secara serentak. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan operasi massal setelah Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2026 mengatur tata cara sanksi atas pelanggaran Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Langkah ini patut didukung: penindakan yang menyebar di seluruh kawasan berpeluang lebih efektif daripada razia parsial yang meninggalkan celah bagi pelanggaran berulang. Sasaran awalnya mencakup 94 titik pembuangan sampah liar di seluruh kecamatan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, M. Fikser, penyisiran akan dilakukan serentak di satu kawasan dengan melibatkan kepolisian, TNI, Satpol PP, serta jajaran kecamatan dan kelurahan.
Denda naik, tetapi konsistensi menentukan
Bagi warga maupun usaha yang memilih buang sampah sembarangan, denda sampah Surabaya kini jauh lebih berat. Sampah bervolume di bawah satu meter kubik dikenai denda administratif Rp1 juta, sedangkan volume di atas satu meter kubik dikenai Rp3 juta; sebelumnya, sanksi yang disebut hanya Rp75.000. Kenaikan ini menjawab masalah yang nyata: menurut Fikser, pelanggaran terus berulang di lokasi yang sama meski operasi telah berkali-kali digelar. Namun, besarnya denda saja tidak otomatis mengubah kebiasaan. Efek jera bergantung pada kepastian penindakan, penerapan aturan yang konsisten, dan kejelasan pengukuran volume sampah. Untuk pelaku usaha, pemeriksaan juga dapat mencakup kelengkapan perizinan serta dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dengan demikian, operasi ini seharusnya menjadi pengawasan lingkungan yang menyeluruh, bukan sekadar razia sesaat.
Cara melapor dan tahap berikutnya
Warga dapat ikut mengawasi melalui pelaporan pelanggar sampah dengan mengirimkan foto atau video kejadian ke media sosial Dinas Lingkungan Hidup atau kanal Bangga Surabaya. Pelapor yang laporannya terbukti valid akan menerima apresiasi Rp300.000. Insentif ini dapat memperluas pengawasan, tetapi laporan tetap perlu didukung bukti yang jelas agar penindakan tidak bergantung pada tuduhan tanpa verifikasi. Sebelum penindakan diperluas, Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah wilayah akan melakukan sosialisasi. Sekretariat Daerah Surabaya dijadwalkan mengirim surat edaran kepada camat dan lurah untuk diteruskan kepada pengurus RT dan RW. Urutan ini penting: warga perlu mengetahui aturan, kanal pelaporan, dan konsekuensi sebelum operasi berjalan luas. Keberhasilan kebijakan akhirnya diukur bukan dari jumlah denda, melainkan dari berkurangnya tumpukan sampah liar dan pelanggaran berulang.
