Penindakan serentak untuk menghentikan pelanggaran berulang
Operasi yustisi sampah adalah penertiban hukum oleh pemerintah terhadap warga dan pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dengan pemeriksaan serentak di sejumlah lokasi. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan operasi massal yang akan menyisir 94 titik sampah liar di seluruh kecamatan. Langkah ini patut didukung: penindakan yang hanya bergerak sesekali dan terpisah berisiko membuat lokasi pembuangan ilegal terus digunakan kembali. Kali ini, petugas akan menyisir satu kawasan secara bersamaan bersama kepolisian, TNI, Satpol PP, serta jajaran kecamatan dan kelurahan. Sasaran mencakup limbah rumah tangga, puing bangunan, dan sampah kegiatan usaha. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, M. Fikser, menyampaikan rencana tersebut pada Sabtu, 7 November 2026.
Operasi yustisi sampah ini disiapkan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2026, yang mengatur sanksi administratif atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Pemerintah menyebut penindakan sebelumnya belum cukup untuk menghentikan pelanggaran; beberapa titik kembali menjadi lokasi pembuangan meski telah berulang kali ditertibkan. Karena itu, ukuran keberhasilan seharusnya bukan sekadar jumlah razia atau denda, melainkan apakah titik-titik tersebut tetap bersih setelah operasi selesai.
Denda lebih berat, termasuk pemeriksaan pelaku usaha
Besaran denda sampah Surabaya kini naik tajam dibandingkan ketentuan sebelumnya sebesar Rp75.000. Pelanggaran dengan volume sampah di bawah satu meter kubik dikenai denda administratif Rp1 juta, sedangkan volume di atas satu meter kubik dikenai Rp3 juta. Kenaikan ini memberi konsekuensi yang lebih terasa, tetapi efek jera tetap bergantung pada penegakan yang konsisten dan perlakuan yang adil. Aturan tegas akan kehilangan wibawa jika hanya diterapkan pada sebagian pelanggar atau berhenti setelah perhatian publik mereda.
Pengawasan juga tidak berhenti pada denda bagi pelaku usaha. Jika usaha kedapatan membuang sampah liar, pemerintah akan memeriksa kelengkapan perizinan serta dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL. Pendekatan ini masuk akal karena dampak kegiatan usaha dapat melampaui satu tumpukan sampah. Namun, pemeriksaan tambahan perlu dijalankan secara transparan dan sesuai aturan agar penindakan berfungsi sebagai perlindungan lingkungan, bukan sekadar ancaman yang sulit dipahami warga maupun pemilik usaha.
Laporan warga bisa membantu pengawasan
Warga dapat lapor pembuang sampah dengan mengirimkan foto atau video pelanggaran melalui media sosial Dinas Lingkungan Hidup atau kanal Bangga Surabaya. Laporan yang terbukti valid mendapat apresiasi Rp300.000. Insentif ini memberi warga alasan praktis untuk ikut mengawasi sampah liar Surabaya, terutama di titik yang sulit dipantau petugas setiap saat. Meski demikian, bukti perlu jelas dan laporan harus diverifikasi agar tidak memicu tuduhan keliru atau sengketa ant warga.
Sebelum penindakan diperluas, Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah wilayah akan melakukan sosialisasi. Sekretariat Daerah dijadwalkan mengirim surat edaran kepada camat dan lurah untuk diteruskan kepada pengurus RT dan RW. Tahap ini penting: masyarakat perlu mengetahui saluran pelaporan, bukti yang dibutuhkan, serta aturan denda sebelum operasi berjalan penuh. Dengan informasi yang terang dan tindak lanjut laporan yang konsisten, partisipasi warga dapat menjadi pengawasan bersama, bukan sekadar iming-iming imbalan.
Ketegasan harus diikuti perubahan yang bertahan
Operasi massal dan denda besar adalah sinyal bahwa pemerintah tak ingin membiarkan kebiasaan membuang sampah sembarangan berulang tanpa konsekuensi. Namun, denda saja bukan ukuran akhir keberhasilan. Surabaya perlu memastikan sosialisasi menjangkau warga dan pelaku usaha, laporan masyarakat ditangani secara adil, dan titik yang ditertibkan tidak kembali menjadi tempat pembuangan liar.
Kebijakan ini layak menjadi awal pengawasan yang lebih konsisten, bukan razia sesaat. Jika penegakan berjalan terbuka dan warga memahami cara melapor, ancaman denda Rp1 juta hingga Rp3 juta dapat memperkuat tanggung jawab bersama. Tujuan akhirnya bukan mengumpulkan sanksi, melainkan membuat pembuangan sampah liar semakin sulit terjadi dan lingkungan kota tetap bersih.
