Pengawasan yang harus sampai ke konsumen
Kosmetik ilegal adalah produk kecantikan yang beredar tanpa memenuhi ketentuan pengawasan dan perizinan, sehingga konsumen tidak dapat memastikan keamanan serta kelayakannya hanya dari kemasan atau iklan. Karena itu, pengawasan dan penindakan yang efektif harus mengikuti produk dari jalur distribusi hingga tempat konsumen membelinya. Polri dan BPOM memperkuat kerja sama untuk mengawasi serta menindak kosmetik ilegal, bersama sejumlah persoalan lain di bidang obat dan makanan. Penguatan koordinasi dibahas dalam audiensi Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 2 November 2026. Langkah ini tepat: konsumen menanggung risiko kesehatan ketika produk bermasalah lolos ke pasar, sedangkan penjual dapat menjangkau pembeli dengan cepat melalui kanal digital. Pengawasan BPOM akan lebih berarti bila didukung kemampuan kepolisian untuk menindak pelanggaran, bukan berhenti pada imbauan agar masyarakat berhati-hati.

Ruang siber bukan jalur bebas pengawasan
Fokus pada ruang digital mencerminkan perubahan cara produk dipasarkan. Penjualan kosmetik daring memudahkan konsumen menemukan beragam barang, tetapi juga menyulitkan mereka memeriksa asal-usul, izin, dan kepatuhan produk secara langsung. Karena itu, menempatkan transaksi digital dalam agenda pengawasan merupakan langkah yang tak bisa ditunda. BPOM menyebut perkembangan digitalisasi membuat perdagangan daring semakin besar dan membutuhkan pengawasan lebih ketat. Hingga Oktober 2026, lembaga itu mencatat temuan yang berdampak sekitar Rp350 miliar serta kurang lebih 1,5 juta tautan teridentifikasi. Angka tersebut menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar beberapa unggahan mencurigakan. Namun, temuan dan tautan itu mencakup produk ilegal di ruang siber secara umum; tidak tepat menyimpulkan seluruh nilainya berasal dari kosmetik. Penegakan hukum kosmetik perlu bertumpu pada pemeriksaan yang cermat, penelusuran penjual, dan koordinasi lintas lembaga agar penindakan menyasar pelanggaran, bukan sekadar tampilan daring.
Kerja sama harus menghasilkan perlindungan nyata
Kesepakatan kelembagaan baru bernilai bagi konsumen jika berujung pada pengawasan yang konsisten dan tindakan yang dapat ditindaklanjuti. Polri dan BPOM menyatakan komitmen untuk memperkuat pertukaran informasi, memperketat pengawasan, serta menjalankan penegakan hukum yang berkeadilan. BPOM juga memiliki unit yang menangani pengawasan siber, intelijen, pencegahan, penyidikan, dan penyitaan—kapasitas yang dapat mendukung koordinasi dengan kepolisian. Pekerjaan berikutnya ialah memastikan informasi tentang produk dan pola penjualan bermasalah mengalir dengan cepat, lalu ditindak sesuai ketentuan. Koordinasi sumber daya manusia kedua lembaga juga disebut akan ditingkatkan, sementara sinergi mereka diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Bagi pembeli, hasil yang penting bukan jumlah rapat, melainkan berkurangnya peluang produk berisiko beredar. Konsumen tetap patut memeriksa informasi produk, tetapi kewajiban utama memastikan kepatuhan tidak boleh dibebankan kepada mereka.
Kesimpulan: ukur keberhasilan dari dampaknya
Penguatan kerja sama Polri dan BPOM merupakan respons yang diperlukan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama ketika penjualan berpindah ke ruang siber. Temuan digital yang besar menunjukkan mengapa pengawasan tidak bisa terbatas pada pemeriksaan di jalur fisik. Namun, kerja sama hanya akan melindungi masyarakat bila pertukaran informasi berujung pada penelusuran dan penindakan yang konsisten, serta informasi yang membantu konsumen membuat pilihan lebih aman. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan semata banyaknya tautan yang ditemukan atau kesepakatan yang diumumkan. Yang harus terlihat ialah semakin sulitnya produk yang tidak sesuai ketentuan mencapai pembeli dan semakin kuatnya perlindungan kesehatan masyarakat. Pengawasan kosmetik daring perlu menjadi kerja berkelanjutan, bukan kampanye sesaat.






