Penindakan harus berujung pada perlindungan nyata
Kosmetik ilegal adalah produk kecantikan yang tidak memenuhi syarat legalitas, keamanan, atau proses produksi yang layak, sehingga konsumen tidak memperoleh jaminan mutu dan keselamatan dari pengawasan resmi. Karena itu, pemanggilan importir 25 produk yang sebelumnya diumumkan kepada publik patut dibaca sebagai awal penegakan, bukan penutup perkara. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut importir dimintai keterangan mengenai pelanggaran dan konsekuensi hukumnya.
Ruang tindakan BPOM mencakup sanksi administratif, penyitaan produk, pengumuman kepada masyarakat, hingga penyidikan. Salah satu sanksi administratif ialah pencabutan izin edar kosmetik; untuk perkara yang lebih serius, penyidikan dapat dilakukan bersama kepolisian dan kejaksaan hingga masuk proses hukum. Pembinaan tetap mungkin jika pelanggaran dapat diperbaiki, tetapi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menunda tindakan saat risiko bagi konsumen tetap ada. Ketegasan dan tindak lanjut yang terbuka akan menentukan apakah penindakan BPOM memberi efek jera.
Legalitas bukan formalitas bagi konsumen
Konsumen perlu memahami bahwa kosmetik ilegal bukan hanya produk tanpa nomor notifikasi atau yang memakai izin palsu. Produk dengan kandungan berbahaya—seperti merkuri, hidrokuinon, retinoat, atau pewarna terlarang—juga bermasalah; demikian pula kosmetik yang dibuat tanpa standar produksi dan pengawasan mutu yang layak. Ini membuat pemeriksaan izin edar kosmetik menjadi langkah praktis sebelum membeli, bukan urusan administratif yang bisa diabaikan.
Risikonya dapat menyentuh kesehatan sehari-hari: produk tidak teruji dapat memicu iritasi, alergi, kerusakan kulit jangka panjang, bahkan keracunan akibat bahan berbahaya. Kandungan aktif yang tidak terkendali juga berpotensi berbeda antarproduksi, sementara efek sampingnya tidak tercatat dan tak jelas siapa yang bertanggung jawab. Konsumen sebaiknya memeriksa status produk melalui kanal resmi dan tidak menjadikan klaim kecantikan atau kemasan menarik sebagai pengganti bukti legalitas.
Penjualan daring membuat pengawasan terus tertinggal
Peralihan belanja ke internet memperluas pilihan, tetapi juga memindahkan sebagian risiko ke akun-akun yang sulit dipantau. Di Tarakan, tim BPOM mengawasi akun yang diduga menjual produk bermasalah, dengan tahapan pembinaan dan pelaporan ke pusat bila perlu. Tantangannya jelas: akun yang ditindak bisa digantikan akun baru. Tahun sebelumnya, jumlah akun terkait penjualan kosmetik yang ditangani disebut mencapai ratusan, meski angka pasti untuk 2026 belum disampaikan.
Kosmetik online ilegal juga mendapat perhatian karena keputusan membeli kerap dipengaruhi iklan atau promosi influencer sebelum konsumen memeriksa keamanan. Pengawasan akun saja tidak cukup jika penjual dapat muncul kembali dengan nama berbeda. Platform perlu lebih sigap menindak laporan dan menghambat kemunculan kembali akun bermasalah, sementara konsumen harus memeriksa legalitas sebelum memakai produk. Tanpa kerja bersama, penindakan daring berisiko menjadi siklus menurunkan akun lama lalu mengejar akun baru.
Pengawasan perlu diperluas, bukan hanya ditingkatkan sesaat
Penguatan pengawasan juga berlangsung di Sulawesi Utara. BBPOM Manado memperketat distribusi kosmetik setelah maraknya temuan produk tanpa izin edar. Sepanjang 2025, intensitas pengawasan kosmetik meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya; lebih dari 70 persen potensi kejahatan peredaran kosmetik tanpa izin edar di provinsi itu tercatat terjadi pada 2025. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa kerja pengawasan yang lebih gencar sekaligus berhadapan dengan masalah peredaran yang serius.
Peningkatan pemeriksaan perlu disertai edukasi yang menjangkau wilayah dengan literasi kosmetik yang masih timpang, serta tindak lanjut yang konsisten terhadap pelaku dan jalur distribusinya. Konsumen tidak semestinya memikul seluruh beban dengan diminta lebih cermat, sementara produk berisiko tetap mudah ditemukan. BPOM menyatakan akan menjalankan kewenangannya untuk melindungi masyarakat; ukuran keberhasilannya mestinya bukan hanya jumlah pemeriksaan, melainkan berkurangnya akses terhadap produk berbahaya dan jelasnya konsekuensi bagi pihak yang melanggar.
