Kolaborasi harus berujung pada perlindungan nyata
Pengawasan produk ilegal adalah upaya untuk menemukan, mencegah, dan menindak peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, mutu, atau izin edar, baik melalui pemeriksaan langsung maupun penelusuran jalur penjualan. Kerja sama Polri dan BPOM penting bukan semata karena daftar produknya panjang, melainkan karena konsumen kerap sulit membedakan barang berisiko dari produk yang sah. Kedua lembaga memperkuat kolaborasi dalam pertemuan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada 2 November 2026. Pembahasannya mencakup narkotika, obat keras yang rawan disalahgunakan, kosmetik ilegal, vape, kratom, dan pangan olahan. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan jumlah rapat atau pengumuman, tetapi apakah produk berbahaya lebih sulit dijangkau dan pelaku menghadapi tindak lanjut yang konsisten.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman kedua lembaga. Pembagian peran yang jelas menjadi syarat: BPOM membawa keahlian pengawasan obat dan makanan, sedangkan Polri mendukung penyelidikan serta penegakan hukum. Kapolri menyatakan kerja sama akan diperkuat melalui pertukaran informasi, pengawasan lebih ketat, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Obat berisiko dan kosmetik ilegal menuntut pemeriksaan cermat
Fokus pada tramadol, heksamin, dan ketamin menunjukkan bahwa pengawasan BPOM perlu menyentuh bukan hanya keberadaan produk, tetapi juga izin edar dan pola penyalurannya. Obat-obatan tertentu yang rawan disalahgunakan dapat menimbulkan risiko ketika beredar tanpa pengawasan atau digunakan di luar ketentuan. Karena itu, pemeriksaan rantai pasok dan pertukaran informasi dengan kepolisian sama pentingnya dengan penindakan setelah pelanggaran ditemukan. Istilah obat keras ilegal sebaiknya tidak membuat konsumen menganggap semua obat dalam kategori tersebut terlarang; yang perlu diperiksa ialah status izin, cara penjualan, dan kesesuaian penggunaannya.
Kosmetik ilegal membawa persoalan berbeda, tetapi dampaknya sama dekatnya dengan kehidupan sehari-hari: konsumen bisa membeli produk tanpa jaminan keamanan dan mutu yang memadai. Pengawasan atas vape dan kratom juga memerlukan penilaian yang cermat, sebab keduanya dibahas terkait potensi pemanfaatan sekaligus risiko penyalahgunaan. Penegakan hukum perlu bertumpu pada bukti dan aturan yang berlaku, sementara informasi yang mudah dipahami dapat membantu pembeli mengenali risiko sebelum transaksi.
Jutaan tautan menguji kemampuan pengawasan daring
Skala penjualan daring ilegal membuat kerja lintas lembaga tak bisa berhenti pada pemeriksaan toko fisik. BPOM menyatakan menemukan sekitar 1,5 juta tautan penjualan produk ilegal hingga Oktober 2026. Angka tersebut menggambarkan luasnya jejak yang perlu ditelusuri, bukan dengan sendirinya bukti bahwa setiap tautan telah ditindak atau setiap transaksi menghasilkan produk berbahaya. Tugas berikutnya ialah memilah laporan, mengidentifikasi penjual dan barang, lalu menghubungkan temuan digital dengan penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BPOM berencana menggandeng instrumen siber Mabes Polri untuk memperkuat penelusuran dan penindakan atas penjualan produk ilegal melalui internet. Langkah ini masuk akal karena pelaku dapat berpindah akun atau kanal, sementara konsumen sering hanya melihat iklan dan klaim penjual. Namun, pengawasan digital akan lebih berarti bila disertai tindak lanjut terhadap sumber distribusi, komunikasi risiko yang jelas, dan jalur pengaduan yang dapat digunakan masyarakat. Dengan begitu, kerja sama tidak berhenti pada deteksi tautan, tetapi membantu mengurangi kesempatan produk berbahaya mencapai pembeli.
Pangan dan apotek program publik perlu standar yang sama
Kolaborasi juga mencakup pangan yang dijual melalui Koperasi Desa Merah Putih serta obat-obatan di Apotek Merah Putih. Untuk program Makan Bergizi Gratis, peran BPOM mencakup pendampingan dan pengawasan fasilitas serta produk. Pemeriksaan terhadap apotek, fasilitas penyimpanan dingin, dan pangan olahan membutuhkan koordinasi dengan kepolisian agar pelaksanaannya sesuai ketentuan. Perhatian pada titik penyimpanan dan penjualan ini penting: keamanan produk tidak ditentukan hanya saat barang diproduksi, tetapi juga oleh cara barang disimpan dan disalurkan.
Program publik tidak boleh menjadi pengecualian dari standar keamanan hanya karena membawa tujuan sosial. Justru, warga yang menerima pangan atau membeli obat melalui fasilitas program berhak atas perlindungan setara dengan konsumen lain. Sinergi kedua lembaga diharapkan memperkuat perlindungan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Itu menuntut pemeriksaan berkala, tindak lanjut atas temuan, serta pembagian tanggung jawab yang terang antara pendampingan teknis dan penegakan hukum.
Ukuran keberhasilan adalah risiko yang benar-benar berkurang
Kesepakatan Polri dan BPOM memberi kerangka kerja yang diperlukan, tetapi hasilnya harus dinilai dari dampak di lapangan: obat berisiko lebih terkendali, kosmetik ilegal lebih sulit dipasarkan, dan pangan yang dijual memenuhi ketentuan. Pertukaran informasi perlu menghasilkan pemeriksaan yang tepat sasaran; penindakan pun harus berkeadilan dan disertai penjelasan yang dapat dipahami publik. Tanpa ukuran kinerja dan tindak lanjut yang transparan, angka temuan besar berisiko menjadi sekadar berita, bukan perbaikan perlindungan konsumen.
Kesimpulannya, perluasan pengawasan hanya akan berarti jika keahlian BPOM dan kewenangan Polri bertemu dalam tindakan yang konsisten, dari pengendalian obat dan kosmetik hingga keamanan pangan serta penelusuran penjualan daring ilegal. Konsumen dapat lebih terlindungi ketika pengawasan mencakup seluruh jalur produk dan penegakan hukum mengikuti bukti. Fokus berikutnya haruslah memastikan kerja sama yang diumumkan berubah menjadi pengawasan yang terasa, baik saat warga berbelanja melalui internet maupun ketika membeli produk di fasilitas layanan.
