Insentif besar, tantangan pelaksanaan nyata
Insentif daerah MBG adalah penghargaan fiskal bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendukung program Makan Bergizi Gratis, dengan tujuan mendorong pelaksanaan yang lebih baik sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan di kantor Kemendagri, Jakarta, pada 28 Oktober 2026 bahwa pemerintah menyiapkan total Rp1 triliun untuk skema tersebut. Langkah ini masuk akal: program berskala luas memerlukan koordinasi daerah, dan penghargaan bisa memberi dorongan agar kepala daerah tidak memperlakukan MBG sebagai urusan administratif semata. Namun, besarnya dana bukan ukuran keberhasilan itu sendiri. Penilaian harus berfokus pada apakah makanan benar-benar tersalurkan dengan baik, kebutuhan gizi terpenuhi, dan manfaat program terasa di tingkat warga. Tanpa tolok ukur pelaksanaan yang jelas, kompetisi berisiko lebih menonjolkan peringkat daripada kualitas layanan.
Hadiah bertingkat dan persaingan lintas daerah
Hadiah program MBG disusun bertingkat: daerah peringkat pertama memperoleh Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar. Pemerintah merancang kompetisi antardaerah MBG melalui tiga gelombang penilaian yang mencakup enam wilayah atau region, dengan kesempatan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Skema ini dapat memberi ruang bagi daerah dengan kapasitas dan tantangan berbeda untuk ikut dinilai, alih-alih membatasi penghargaan pada satu jenis pemerintahan. Tetapi persaingan hanya akan adil jika kriteria diumumkan dan diterapkan secara konsisten. Daerah perlu tahu apakah yang dinilai adalah koordinasi, ketepatan pelaksanaan, mutu layanan, atau gabungan beberapa unsur. Tanpa transparansi tersebut, peringkat sulit menjadi insentif yang dipercaya dan berisiko mendorong pemerintah mengejar angka penghargaan, bukan hasil program.
Selain mengejar penilaian, pemerintah daerah diminta membentuk satuan tugas untuk memperkuat koordinasi. Tito memberi tenggat satu minggu bagi daerah yang belum membentuk satgas agar segera menindaklanjuti instruksi itu. Batas waktu tersebut menunjukkan bahwa kesiapan kelembagaan dipandang sebagai bagian penting dari keberhasilan, bukan pekerjaan tambahan yang bisa ditunda.
Evaluasi bulanan harus mengukur mutu dan manfaat lokal
Kemendagri akan menjalankan evaluasi bulanan MBG untuk memantau pelaksanaan di daerah dan mendorong perbaikan atas kekurangan yang ditemukan. Frekuensi ini berpotensi membuat masalah operasional lebih cepat ditangani daripada jika penilaian hanya dilakukan pada akhir periode. Namun, evaluasi bulanan seharusnya tidak berubah menjadi perlombaan laporan. Penilaian yang berguna perlu membedakan kemajuan administratif dari dampak nyata bagi penerima manfaat, sekaligus menilai konsistensi layanan dan kemampuan daerah menindaklanjuti temuan. Bahan yang tersedia tidak merinci indikator resmi evaluasi, sehingga pemerintah perlu menjelaskan ukuran keberhasilan agar daerah dan masyarakat memahami dasar pemberian insentif.
Alasan ekonomi di balik program juga patut masuk perhatian. Tito menilai MBG dapat melibatkan petani, nelayan, peternak, produsen pangan, dan penyedia perlengkapan katering, selain mendukung kesehatan dan penurunan stunting. Kebutuhan pasokan berkelanjutan berpotensi memberi petani, nelayan, dan peternak pasar yang lebih pasti, sementara perputaran kegiatan dapat membuka kesempatan kerja. Dampak itu tidak otomatis muncul hanya karena daerah meraih peringkat. Pemerintah harus memastikan peluang pengadaan benar-benar dapat diakses pelaku lokal dan pelaksanaannya berjalan baik.
Penghargaan layak, tetapi hasil harus menjadi penentu
Dana Rp1 triliun dan hadiah hingga Rp3 miliar memberi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan dukungan terhadap MBG. Namun, kompetisi ini akan berhasil hanya jika penghargaan mengikuti hasil yang bisa diperiksa: layanan yang berjalan baik, perbaikan yang tampak dalam evaluasi, dan manfaat yang menjangkau masyarakat serta pelaku usaha lokal. Evaluasi bulanan dapat menjadi alat koreksi, bukan sekadar tahapan administratif menuju penentuan pemenang. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan siapa yang paling cepat masuk peringkat, melainkan apakah program memenuhi tujuannya dan pelaksanaannya terus membaik. Insentif layak menjadi pemacu, tetapi mutu layanan dan dampak bagi warga harus tetap menjadi tujuan utama.
