Kekurangan sekolah membatasi pilihan warga
Keterbatasan sekolah negeri adalah keadaan ketika jumlah dan sebaran sekolah tidak memadai untuk menjangkau anak usia sekolah secara wajar, sehingga keluarga harus mencari pilihan belajar di luar wilayahnya. Masalah itu nyata di Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur: kelurahan ini hanya memiliki satu SD negeri dan belum mempunyai SMP negeri. Setelah SDN Sindangsari 1 dan SDN Sindangsari 2 digabung, kebutuhan pendidikan dasar pun bertumpu pada satu sekolah. Bagi warga di tujuh RW, ini bukan sekadar persoalan jumlah gedung; ketiadaan sekolah lanjutan negeri membuat perjalanan pendidikan setelah lulus SD lebih sulit. Karena itu, pembahasan sekolah negeri Sindangsari semestinya dipandang sebagai kebutuhan layanan dasar, bukan pelengkap pembangunan. Pemerintah perlu menilai akses berdasarkan jangkauan dan daya tampung, bukan hanya menghitung berapa sekolah yang tersedia di tingkat kecamatan.
Dampaknya terasa saat anak harus mencari SMP. Lurah Sindangsari Nendar Kusnida mengatakan sejumlah keluarga memilih sekolah di Ciawi, Kabupaten Bogor, karena dianggap lebih dekat daripada Baranangsiang atau Sukasari. Pilihan itu menunjukkan bahwa batas administrasi tidak selalu sejalan dengan perjalanan sehari-hari warga. Sistem zonasi dan kapasitas terbatas di sekolah lain juga mempersempit peluang masuk SMP negeri. Sekolah swasta menjadi pilihan bagi sebagian keluarga, tetapi tidak terjangkau oleh semua warga. Anak-anak yang tidak memperoleh akses ke sekolah formal dapat beralih ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Jalur kesetaraan penting, tetapi tidak seharusnya menjadi pengganti ketersediaan sekolah negeri yang dekat dan mampu menampung kebutuhan setempat.

Kebutuhan SD tambahan dan SMP negeri baru
Kekosongan layanan bukan hanya keluhan warga: Sekretaris Camat Bogor Timur, Sultodi Mahbub, mengakui Sindangsari masih menjadi wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan, terutama SMP negeri. Menurut Nendar, kebutuhan di kelurahan ini mencakup tambahan SD dan sekolah lanjutan, termasuk SMA negeri. Gambaran kebutuhannya cukup jelas: sedikitnya dua SD negeri dan satu SMP negeri dengan kapasitas sekitar 20 rombongan belajar dinilai ideal untuk mengakomodasi anak usia sekolah. Dengan hanya satu SD negeri, harapan akan SD negeri Bogor yang tersebar lebih merata juga relevan bagi keluarga Sindangsari. Namun, SMP negeri baru menjadi kebutuhan paling mendesak karena lulusan SD kini harus menghadapi jarak, zonasi, dan keterbatasan tempat sekaligus. Penambahan sekolah perlu disertai perencanaan kapasitas agar pembangunan benar-benar membuka akses, bukan hanya menambah fasilitas di atas kertas.
Ada jejak rencana yang perlu ditindaklanjuti. Pada 2025, Dinas Pendidikan Kota Bogor meminta kelurahan mengidentifikasi beberapa lokasi yang berpotensi menjadi lahan SMP negeri. Nendar mengatakan hingga kini pihak kelurahan belum menerima informasi lanjutan mengenai rencana tersebut. Ia berharap pemerintah kota merealisasikan pengadaan lahan dan menyebut terdapat beberapa bidang tanah milik warga yang siap dibebaskan. Di tingkat kecamatan, salah satu opsi yang disebut ialah menginventarisasi aset tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berpotensi digunakan untuk sekolah. Pemerintah perlu menjelaskan langkah berikutnya, termasuk penilaian lokasi dan jadwal tindak lanjut. Tanpa kepastian, usulan lokasi berisiko berhenti sebagai pendataan sementara kebutuhan warga terus berlangsung.

Pemerataan pendidikan bagian dari pengembangan wilayah
Sindangsari memiliki luas sekitar 90 hektare dan berbatasan langsung dengan Pasar Ciawi. Wilayah ini juga memiliki potensi pertanian perkotaan, pariwisata, dan produk UMKM. Tetapi pengembangan potensi tersebut tidak akan merata bila akses pendidikan Bogor masih menyisakan wilayah yang sulit dijangkau sekolah negeri. Pendidikan yang dekat memberi anak kesempatan belajar tanpa perjalanan yang menjadi beban keluarga, sekaligus membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia setempat. Karena itu, pemerataan infrastruktur pendidikan patut berjalan bersama pembangunan jalan dan layanan dasar, bukan menunggu setelah agenda ekonomi selesai. Keberadaan sekolah yang memadai juga dapat menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang kelurahan, seiring upaya mengembangkan potensi lokal. Mengukur kemajuan wilayah hanya dari konektivitas jalan atau kegiatan ekonomi berarti mengabaikan kebutuhan anak dan keluarga yang hidup di dalamnya.
Pemkot Bogor sebaiknya menetapkan tindak lanjut yang terbuka: memastikan kebutuhan dan kapasitas, memeriksa calon lahan, lalu menyampaikan tahapan pembangunan sekolah kepada warga. Urgensinya paling jelas pada SMP negeri, tetapi rencana jangka panjang juga perlu menjawab kekurangan SD dan kebutuhan sekolah menengah atas. Sementara keputusan belum ada, kelurahan, kader, dan pengurus RW dapat terus mendorong anak agar tetap melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta atau PKBM. Namun, dukungan komunitas tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tanggung jawab pemerintah menyediakan layanan yang terjangkau. Ukuran keberhasilan bukan semata berdirinya gedung baru, melainkan apakah anak Sindangsari benar-benar memperoleh pilihan sekolah yang dekat dan cukup menampung mereka.






