Sekolah gratis menghapus satu penghalang
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berasrama bagi anak dari keluarga prasejahtera, yang menanggung kebutuhan belajar dan keseharian agar keterbatasan ekonomi tidak menutup jalan menuju pendidikan berkualitas. Di Nusa Tenggara Barat, manfaat itu mulai terasa saat Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara membuka MPLS tahun pelajaran 2026–2027 pada 2 November 2026, diikuti 595 siswa dari berbagai daerah. Skala penerimaan ini memperlihatkan potensi program: dukungan bukan hanya berupa ruang belajar, tetapi juga pendampingan di asrama. Pemerintah menyebut pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, perlengkapan sekolah, dan pembinaan karakter ditanggung. Bagi siswa prasejahtera, paket semacam ini dapat mengurangi hambatan yang selama ini membuat sekolah sulit dijangkau. Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat NTB tidak cukup diukur dari jumlah anak yang diterima; tempat belajar yang layak dan dekat juga perlu tersedia merata.
MPLS mempertemukan siswa dari berbagai daerah
Pada pembukaan MPLS Sekolah Rakyat di Lombok Utara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal hadir bersama Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Dari total 595 peserta, terdapat 145 siswa SD, 245 siswa SMP, dan 210 siswa SMA. Angka per jenjang yang diberitakan itu menunjukkan besarnya kebutuhan, meski rinciannya tidak sepenuhnya menjumlah ke total peserta. Sebanyak 114 siswa Lombok Barat juga diberangkatkan ke Lombok Utara karena sekolah di daerah asal belum dibangun; mereka akan belajar di sana sementara menunggu fasilitas Lombok Barat tersedia. Sementara itu, 36 siswa dari Sumbawa dilepas untuk mengikuti MPLS di Sekolah Rakyat, terdiri atas 27 siswa SD dan 9 siswa SMP. Perpindahan ini memperluas akses pendidikan dalam waktu dekat, tetapi sekaligus menegaskan bahwa kesempatan bersekolah masih bergantung pada kapasitas antardaerah.

Komitmen biaya harus disertai fasilitas yang merata
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena keluarga tidak mampu membayar biaya pendidikan. Komitmen itu penting, tetapi tidak akan tuntas bila keluarga harus menghadapi jarak, perpindahan, atau keterbatasan daya tampung. Kasus Lombok Barat memperlihatkan masalah tersebut secara nyata: 114 anak harus menempuh pendidikan sementara di kabupaten lain. Pemerintah kabupaten dan DPRD mendorong pembangunan sekolah di lahan milik pemerintah di Kuripan, dengan harapan proses pembangunan mulai berjalan pada 2027. Pemerintah provinsi juga menyiapkan rencana pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah, termasuk Sumbawa, Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Langkah berikutnya harus memastikan rencana itu menjadi fasilitas yang siap digunakan, bukan sekadar daftar lokasi. Tanpa pemerataan kapasitas, keberhasilan menerima siswa akan tetap dibayangi beban belajar jauh dari daerah asal.

Kesimpulan: akses perlu dekat dan berkelanjutan
Sekolah Rakyat NTB memberi jawaban penting bagi anak yang selama ini terhalang keadaan ekonomi. Pembiayaan kebutuhan dasar dan pendampingan berasrama dapat menjaga agar biaya tidak menjadi alasan untuk meninggalkan sekolah. Namun, penempatan siswa Lombok Barat di Lombok Utara menunjukkan batas pendekatan yang hanya mengandalkan fasilitas yang sudah tersedia: akses memang terbuka, tetapi belum tentu dekat atau merata. Pemerintah daerah perlu menepati komitmen pembangunan sekolah di wilayah yang belum memiliki fasilitas, sembari menjaga mutu pendampingan bagi siswa yang belajar lintas kabupaten. Dengan begitu, MPLS Sekolah Rakyat bukan hanya awal tahun ajaran, melainkan awal dari sistem yang memberi setiap anak kesempatan belajar tanpa memindahkan beban keterbatasan fasilitas kepada keluarga.






