Ketika Efisiensi Anggaran Mengorbankan Guru Pendamping Khusus
Program efisiensi anggaran pendidikan yang terkait dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pengalihan dan pemangkasan anggaran pendidikan khusus, termasuk pos untuk guru pendamping khusus ABK, sehingga banyak sekolah inklusi kehilangan tenaga pendukung utama bagi anak berkebutuhan khusus dan memaksa mereka belajar tanpa dukungan yang dirancang sesuai kebutuhan individual. Kebijakan ini tidak netral: ia mengubah wajah pendidikan inklusi anak dari ruang yang seharusnya adaptif menjadi ruang yang makin seragam, padahal keragaman kebutuhan belajar adalah kenyataan di kelas hari ini. Pertanyaannya, ketika anggaran pendidikan khusus dipotong demi program lain, siapa yang menanggung konsekuensinya? Jawabannya jelas: anak berkebutuhan khusus dan keluarga mereka. Inilah inti persoalan yang memaksa para orang tua di Jogja keluar rumah, memukul panci di jalanan, dan menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang mengabaikan kebutuhan ABK bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran.
Kisah Laksita: Satu Anak, Satu Guru, dan Satu Anggaran yang Hilang
Di balik angka dan istilah teknis seperti anggaran pendidikan khusus, ada wajah-wajah konkret seperti Laksita, ibu 42 tahun di Jogja yang turun ke Aksi Pukul Panci bersama kelompok ibu lain untuk menolak program MBG. Ia bukan aktivis profesional; ia turun tangan karena pengalaman pahit di rumah dan di sekolah. Anak Laksita, berusia 12 tahun dan kini duduk di kelas 6 SD, adalah anak berkebutuhan khusus dengan kondisi neurodivergen yang sempat difasilitasi guru pendamping khusus ABK sejak kelas 5. Kehadiran GPK penting: mereka mendampingi, merancang program belajar, dan mengevaluasi perkembangan ABK agar bisa mengikuti pendidikan inklusi anak secara layak. Namun guru itu berhenti mengajar setelah sekolah mengurangi anggaran pendidikan dan biaya untuk membayar GPK dialihkan ke program MBG. Kutipan Laksita yang patut disimpan: “Memang terjadi kekurangan guru pendamping khusus, dan tidak bisa mengangkat GPK lagi karena efisiensi anggaran ini menyeluruh.”
Sekolah Inklusi Tanpa Pendamping: Inklusi di Atas Kertas, Eksklusi di Kelas
Dampak paling telanjang dari program MBG terhadap anggaran pendidikan khusus terlihat di ruang kelas. Akibat pengurangan jumlah guru pendamping khusus ABK, anak-anak berkebutuhan khusus terpaksa mengikuti alur pembelajaran di kelas reguler tanpa kurikulum yang disesuaikan, alih-alih menjalani Kurikulum Merdeka Belajar yang semestinya memberi ruang adaptasi. Bagi ABK dengan neurodivergen seperti anak Laksita, ketiadaan SLB khusus membuat mereka biasanya disatukan dengan kelas inklusi, namun tanpa GPK, kebutuhan spesifik mereka diabaikan dan mereka tertinggal secara akademik dan sosial. Laksita mengaku anaknya kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi karena tidak adanya GPK. Ia pun tidak bisa begitu saja memindahkan anak ke sekolah lain yang masih punya pendamping, terlebih karena sang anak sudah di akhir jenjang SD. Ketika kebijakan efisiensi anggaran menghilangkan dukungan di tengah jalan, inklusi berubah menjadi ujian ketahanan bagi keluarga, bukan jaminan hak belajar.
Aksi Pukul Panci: Orang Tua Menolak Dijadikan Korban Efisiensi
Aksi Pukul Panci di Bundaran UGM pada Selasa, 8 September 2026, bukan sekadar aksi simbolik; ia adalah laporan terbuka tentang kerusakan pendidikan inklusi anak akibat efisiensi anggaran. Ibu-ibu memprotes MBG dengan membawa pengalaman konkret: layanan pendidikan khusus makin sulit diakses, guru pendamping khusus tidak lagi diangkat, dan anak berkebutuhan khusus dipaksa menyerap materi yang tidak dirancang untuk mereka. Keresahan yang dirasakan Laksita ternyata tidak berdiri sendiri, tetapi dialami banyak wali murid lain. Mereka tahu bahwa tidak semua orang tua punya akses dan keberanian untuk terus menuntut kehadiran GPK, sehingga masalah ini berpotensi menjadi “bola salju” yang menggelinding hingga anak dewasa dan tidak tertangani. Aksi damai ini menyampaikan pesan tegas: kebijakan MBG yang mengorbankan pos anggaran pendidikan khusus bukanlah bantuan, tetapi beban baru bagi keluarga ABK yang sejak awal sudah harus berjuang lebih.
Evaluasi MBG: Menempatkan Hak ABK di Pusat Kebijakan
Pendukung MBG sering menekankan pentingnya pemenuhan gizi dan penanganan stunting, dan itu valid. Namun kebutuhan gizi anak berkebutuhan khusus jauh lebih kompleks dibandingkan anak lain, termasuk diet khusus untuk menghindari alergi, intoleransi, atau kondisi seperti autisme yang memengaruhi pilihan makanan. Oki Krisbianto, pakar nutrisi dan dosen Food Technology, menegaskan bahwa menu MBG untuk ABK memerlukan anggaran tambahan khusus yang belum tentu tersedia sekarang. Laksita lalu mengajukan usul sederhana namun tajam: biarkan urusan makanan menjadi ranah keluarga, dan pastikan anggaran pendidikan tidak dipotong demi program yang belum mampu menjawab kebutuhan ABK. Harapannya jelas, pemerintah mengevaluasi tata kelola MBG agar dampak negatif terhadap pos anggaran lain berhenti meluas, sehingga hak belajar setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, bisa betul-betul terwujud, bukan tinggal slogan di dokumen resmi.
