Klaim besar yang perlu dibaca dengan cermat
Efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya menekan kebutuhan belanja program melalui penyesuaian alokasi dan tata kelola, tanpa mengurangi layanan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim efisiensi mencapai Rp44 triliun dalam 100 hari. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan angka itu dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta pada 29 Oktober 2026. Klaim tersebut patut diperhatikan, tetapi angka totalnya perlu dibaca bersama rincian yang dijelaskan: pengembalian alokasi, perubahan insentif, pembatasan biaya dapur, serta penertiban dana. BGN menyatakan dana dikembalikan ke kas negara, namun informasi yang tersedia tidak merinci bagaimana seluruh komponen itu dijumlahkan hingga menjadi Rp44 triliun. Karena itu, angka tersebut adalah klaim efisiensi lembaga yang perlu disertai rekonsiliasi publik yang jelas.
Penyisiran alokasi menjadi komponen utama
Menurut Sudaryono, angka Rp44 triliun berasal dari serangkaian penyisiran anggaran. Dari alokasi BGN sebesar Rp268 triliun, lembaga itu menghitung kebutuhan sebesar Rp229 triliun dan menyatakan sekitar Rp38 triliun dikembalikan ke kas negara. BGN juga menyebut pengembalian tambahan Rp160 miliar setelah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan, rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta pemeriksaan internal. Rincian ini memberi gambaran dari mana sebagian klaim berasal, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh selisih menuju angka Rp44 triliun. Agar publik bisa menilai hasilnya, BGN perlu memaparkan perhitungan yang memisahkan dana yang sudah dikembalikan, penghematan yang diproyeksikan, dan penertiban saldo. Ketiganya bukan hal yang sama dan sebaiknya tidak dilebur dalam satu angka tanpa penjelasan.
Insentif dan operasional dapur diubah
BGN juga mengubah cara menghitung insentif dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebelumnya, dapur mendapat insentif tetap Rp6 juta tanpa bergantung pada jumlah porsi; skema baru menetapkan Rp2.000 per porsi. Sudaryono memperkirakan perubahan ini dapat menghemat Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun. BGN turut membatasi biaya operasional maksimal Rp3.000 per porsi. Menurut pemeriksaan internal yang disampaikan Sudaryono, realisasi biaya sebelumnya rata-rata mencapai Rp4.500 hingga Rp5.000 karena komponen tertentu diklaim di luar batas yang berlaku. Kebijakan ini berpotensi menahan pembengkakan, tetapi penghematan tidak boleh menjadi tujuan yang mengalahkan mutu makanan. Dampaknya bagi penerima manfaat harus dinilai dari ketepatan distribusi, kecukupan porsi, dan kualitas menu—bukan dari besarnya angka penghematan semata.
Akuntabilitas harus menyusul angka efisiensi
BGN menyebut saldo rekening virtual account dapur yang belum beroperasi diperkirakan mencapai Rp414 miliar atau mendekati Rp500 miliar. Lembaga itu juga mengatakan ada 6.100 dari 26.385 dapur yang belum melaporkan penggunaan dana harian. Karena laporan penggunaan kini menjadi syarat sebelum penambahan saldo diproses, langkah tersebut dapat memperketat pertanggungjawaban. Namun, penertiban saldo bukan otomatis bukti bahwa seluruh nilainya sudah menjadi penghematan atau telah disetor ke kas negara. BGN memperkirakan perubahan skema insentif dan batas operasional masing-masing dapat menghasilkan penghematan hingga akhir tahun, dengan hasil bergantung pada sisa periode anggaran dan jumlah porsi yang dilayani. Penyisiran penggunaan dana, kata Sudaryono, akan terus dilakukan. Kesimpulannya, klaim Rp44 triliun layak diuji lewat rincian transaksi dan laporan tindak lanjut. Efisiensi anggaran MBG baru meyakinkan jika pengembalian dana dapat ditelusuri dan layanan tetap terjaga.
