Digitalisasi penerimaan harus terlihat sampai transaksi terakhir
Digitalisasi PAD adalah penggunaan kanal elektronik untuk menerima dan mencatat pendapatan daerah agar transaksi layanan publik lebih mudah dipantau, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Batang mewajibkan penggunaan QRIS pada sistem parkir dan objek wisata sebagai upaya menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan itu disampaikan Bupati M. Faiz Kurniawan dalam High Level Meeting TP2DD, TPID, dan TPKAD di Batang pada Selasa, 27 Oktober 2026. Sasaran ini tepat: parkir konvensional dan loket wisata berhadapan langsung dengan pengunjung, sehingga pencatatan yang tidak seragam dapat menyulitkan pemantauan penerimaan. Pembayaran nontunai meninggalkan jejak transaksi yang dapat membantu pemerintah membandingkan penerimaan dengan aktivitas layanan. Namun, QRIS bukan jalan pintas. Manfaatnya baru terasa bila pembayaran benar-benar dicatat, disetorkan, dan diperiksa secara konsisten.
Bupati mengatakan transaksi digital dapat mengurangi potensi kebocoran dan memungkinkan pemantauan penerimaan secara lebih waktu nyata. Itu argumen yang kuat untuk memperluas QRIS parkir dan QRIS objek wisata: pemerintah tidak cukup mengetahui bahwa fasilitas ramai, tetapi perlu memiliki catatan penerimaan yang bisa ditelusuri. Kebijakan ini juga selaras dengan tujuan digitalisasi daerah untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, transparan, dan efektif.
QRIS parkir tidak harus menunggu mesin khusus
Batang tidak harus memasang perangkat mahal atau rumit di setiap titik agar pembayaran parkir beralih ke kanal digital. Pemerintah daerah menyebut mesin parkir pernah diuji atau disediakan di Islamic Center, GOR Abirawa, dan Bandar Edupark, sementara juru parkir di lokasi lain dapat menggunakan kode QRIS cetak. Pilihan ini masuk akal untuk memperluas penerapan: petugas dapat menerima pembayaran lewat media sederhana, sedangkan pengunjung memakai aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Bagi pengguna, pilihan digital memberi kemudahan dan mengurangi kebutuhan membawa uang pas. Namun, layanan sebaiknya tidak membuat warga tanpa akses atau mengalami kendala aplikasi kehilangan cara membayar. Pemerintah perlu memastikan petugas memahami prosedur, tanda QRIS mudah ditemukan, serta tersedia penanganan saat transaksi gagal. Digitalisasi yang baik memperbaiki pencatatan tanpa mengorbankan akses.
Bupati menyebut literasi keuangan warga berada pada kisaran 78–80 persen dan menilai angka itu mendukung penerapan pembayaran digital. Angka tersebut menjadi alasan untuk bergerak, bukan alasan untuk mengabaikan kelompok yang belum terbiasa. Sistem yang fleksibel—termasuk QRIS cetak tanpa mesin khusus—dapat membantu petugas beradaptasi, tetapi pendampingan dan pilihan pembayaran yang jelas tetap diperlukan.
Objek wisata dan pencatatan yang dapat diawasi
QRIS objek wisata penting karena penerimaan dari tiket dan layanan di lokasi wisata perlu dicatat dengan tertib, sama seperti retribusi parkir. Ketika pembayaran masuk melalui kanal digital, pemerintah berpeluang melihat transaksi secara lebih teratur dan mencocokkannya dengan catatan operasional. Ini memperkuat pengawasan, tetapi bukan berarti semua risiko hilang: kode pembayaran harus terhubung dengan pengelola yang benar, bukti transaksi perlu tersedia, dan rekonsiliasi penerimaan harus berjalan. Digitalisasi PAD hanya akan menutup kebocoran jika data transaksi dipakai untuk menguji setoran dan menindaklanjuti selisih. Pengunjung pun perlu mendapat informasi yang terang tentang cara membayar dan bukti yang mereka terima. Tanpa tata kelola semacam itu, QRIS berisiko menjadi simbol modernisasi tanpa perubahan berarti pada akuntabilitas.
Contoh penerapan pembayaran digital pada layanan daerah menunjukkan tujuan yang lebih luas daripada sekadar mengganti uang tunai: transaksi diharapkan lebih mudah, transparan, dan efektif, sekaligus membantu mengoptimalkan penerimaan. Prinsip itu relevan untuk wisata Batang. Pemerintah perlu mengukur bukan hanya berapa banyak lokasi memasang QRIS, melainkan apakah catatan pembayaran dapat ditelusuri dan benar-benar memperbaiki pengelolaan pendapatan.
Tenggat dan konsistensi menentukan hasil
Pemerintah Kabupaten Batang menargetkan penyelesaian penerapan pada April dan menjadikan instruksi tersebut sebagai indikator kinerja utama perangkat daerah terkait, dengan evaluasi berkala. Tenggat yang jelas dapat mencegah kebijakan berhenti sebagai pengumuman, tetapi penilaian sebaiknya mencakup kesiapan petugas, kemudahan pengguna, dan mutu pencatatan—bukan sekadar pemasangan kode QR. Bank Indonesia Perwakilan Tegal juga mengingatkan bahwa tantangan utama bukan hanya sarana, melainkan membangun kebiasaan pembayaran digital pada petugas dan masyarakat. Itu inti persoalannya: kanal digital bisa tersedia, sementara kebiasaan tunai tetap bertahan. Karena itu, sosialisasi, pendampingan, pemeriksaan transaksi, dan saluran pengaduan perlu berjalan bersama penerapan.
Kesimpulannya, kewajiban QRIS untuk parkir dan objek wisata merupakan langkah yang layak untuk memperkuat pencatatan penerimaan Batang, asalkan pemerintah mengawasi pelaksanaannya sampai ke transaksi harian. Pembayaran layanan publik secara digital dapat membuat arus penerimaan lebih mudah ditelusuri; konsistensi petugas dan perlindungan akses bagi pengguna akan menentukan apakah transparansi itu benar-benar terwujud.
