Perdebatan soal objektivitas menjadi pusat perhatian
Pemeriksaan psikologis anak adalah penilaian profesional atas keadaan emosi, perilaku, dan perkembangan anak yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan usia serta konteks kehidupannya. Dalam sengketa hak asuh Ruben Onsu dan Sarwendah, perdebatan mengenai siapa yang menilai dan informasi apa yang menjadi dasar pemeriksaan kini sama pentingnya dengan klaim tentang kondisi psikis anak. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, meminta agar anak-anak diperiksa kembali oleh psikolog independen supaya hasilnya dinilai objektif dan tidak bertumpu pada keterangan salah satu orang tua.
Permintaan itu muncul setelah Sarwendah mengadu ke Komisi Nasional Perlindungan Anak di tengah konflik hak asuh. Minola mempertanyakan klaim bahwa anak-anak mengalami tekanan psikis akibat perselisihan orang tua, serta menilai dugaan semacam itu perlu diuji menyeluruh, bukan dianggap sebagai kesimpulan hanya dari satu versi. Sikap tersebut menyoroti kebutuhan akan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, seruan untuk penilaian independen bukan bukti bahwa penilaian yang sudah ada pasti keliru; itu tetap merupakan posisi pihak Ruben dalam proses yang sedang berjalan.
Dua pihak membawa dasar yang berbeda
Minola mengusulkan agar pemeriksaan dilakukan oleh psikolog atau lembaga yang tidak menerima informasi dari kedua orang tua, agar narasi salah satu pihak tidak memengaruhi penilaian. Ia juga menyatakan Ruben berhak meminta pemeriksaan ulang jika hasil yang tersedia dinilai belum cukup objektif. Sebagai kemungkinan pembanding, Minola menyebut anak-anak dapat menghabiskan waktu bersama Ruben selama tiga hari atau sebulan sebelum kondisi mereka diperiksa lagi. Usulan ini memperlihatkan bahwa pihak Ruben ingin hasil dinilai dalam situasi berbeda, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana dampak konteks tersebut harus ditafsirkan oleh ahli.
Di sisi lain, pada sidang hak asuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 28 Oktober 2026, pihak Sarwendah menyerahkan hasil pemeriksaan psikologi forensik untuk membantah tudingan kekerasan dan eksploitasi anak. Kuasa hukumnya menyampaikan bahwa dokumen tersebut menggambarkan perkembangan psikologis kedua anak sesuai tahap usia, serta menilai Sarwendah memiliki kapasitas pengasuhan yang baik. Pihaknya juga membantah upaya menjauhkan anak dari ayahnya. Semua uraian itu adalah keterangan yang disampaikan pihak Sarwendah berdasarkan hasil yang mereka ajukan; pembaca tidak sepatutnya mengubahnya menjadi diagnosis mandiri.
Hasil pemeriksaan bukan ruang untuk menghakimi
Perbedaan pokoknya bukan sekadar antara ada atau tidaknya tekanan, melainkan tentang dasar penilaian dan bobot yang layak diberikan pada setiap bukti. Pihak Ruben meminta pemeriksaan tambahan oleh psikolog independen dan mempertanyakan klaim tekanan psikis. Pihak Sarwendah, sebaliknya, menyodorkan hasil psikologi forensik untuk menyangkal tudingan eksploitasi dan kekerasan. Kedua hal itu perlu diberitakan sebagai posisi masing-masing, bukan digabung menjadi satu kesimpulan tentang anak.
Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan telah mengantongi hasil asesmen psikolog terhadap kedua anak, sementara perselisihan hak asuh tetap berada dalam proses pengadilan. Karena itu, pemeriksaan ulang, asesmen lembaga, dan dokumen forensik memiliki konteks serta tujuan yang perlu dinilai oleh tenaga profesional dan majelis hakim. Perdebatan di ruang publik tidak dapat menggantikan penilaian tersebut. Yang patut dijaga adalah kehati-hatian dalam menyebut kondisi psikis anak dan tidak menjadikan mereka bahan tarik-menarik narasi orang dewasa.
Kepentingan anak harus mengatasi persaingan narasi
Permintaan pemeriksaan independen dapat membantu menjawab keraguan tentang sumber informasi, sedangkan hasil forensik yang diajukan Sarwendah memberi pengadilan bahan yang diklaim telah dinilai secara profesional. Namun, tidak satu pun pernyataan pihak berperkara cukup untuk menetapkan sendiri keadaan anak. Penilaian yang kredibel membutuhkan ahli yang bekerja sesuai standar, konteks yang utuh, dan ruang bagi pengadilan untuk menguji bukti tanpa tekanan dari perdebatan publik.
Pada akhirnya, konflik klaim ini seharusnya tidak mengundang publik memilih diagnosis atau menentukan siapa yang benar tentang kondisi anak. Tugas itu berada pada profesional yang memeriksa dan pengadilan yang menilai bukti. Pemeriksaan psikologis anak akan berguna bila dipusatkan pada kebutuhan dan perlindungan anak, bukan diperlakukan sebagai senjata untuk memenangkan perselisihan orang tua.
