Dari Beras dan Selimut ke Pemulihan Gizi Darurat
Pemulihan gizi ibu dan balita pasca bencana adalah serangkaian intervensi terstruktur yang menyediakan makanan bergizi, dukungan kesehatan, dan layanan posyandu atau puskesmas di lokasi pengungsian untuk mencegah kekurangan gizi akut, melindungi perkembangan anak, dan menjaga kesehatan ibu selama masa darurat dan pemulihan jangka panjang. Dalam konteks gempa di Nusa Tenggara Timur, pendekatan ini mulai muncul ke permukaan dan mengubah cara kita memaknai bantuan kemanusiaan. Selama ini, respons awal bencana identik dengan beras, mi instan, tenda, dan selimut. Kebutuhan itu memang tak terbantahkan, apalagi ketika lebih dari 150 ribu orang harus mengungsi akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus. Namun jika gizi ibu dan balita diabaikan, bencana akan berlanjut dalam bentuk lain: stunting baru, anemia berkepanjangan, dan kesehatan anak pengungsian yang rapuh.
Kementerian ESDM: Logistik Bukan Sekadar Sembako
Respons Kementerian ESDM di titik pengungsian Manggarai menunjukkan pergeseran penting: ibu dan anak ditempatkan di garis depan prioritas, bukan di catatan kaki daftar bantuan. Tim ESDM Siaga Bencana bukan hanya mengirim 100 karung beras dan 20 dus mi instan, tetapi juga lima dus bubur bayi, 10 dus susu, vitamin anak, pembalut wanita, sampai minyak kayu putih untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi di tenda pengungsian. Kutipan yang layak digarisbawahi: “Dukungan pertama adalah kebutuhan ibu dan anak, makanan pokoknya masyarakat, itu yang pertama dulu”. Dalam situasi di mana 41.427 pengungsi dan 285 korban luka tercatat di Manggarai, dengan total 150.576 pengungsi di seluruh wilayah terdampak, mengutamakan gizi ibu balita bencana adalah keputusan politis sekaligus moral. Bantuan kesehatan yang mencakup obat demam, batuk, diare, alergi, hingga oralit memperlihatkan bahwa kesehatan anak pengungsian dianggap sebagai bagian inti respons, bukan aksesori.
TBIG: Program Nutrisi Pascagempa yang Bertahap dan Terstruktur
Langkah TBIG menegaskan bahwa pemulihan gizi darurat tak bisa dilakukan secara spontan atau serba dadakan. Perusahaan ini membagi intervensi dalam dua tahap: tahap pertama berupa lima ton beras dan 300 sarung yang dipakai sebagai selimut di berbagai kecamatan terdampak, lalu tahap kedua difokuskan pada program nutrisi pascagempa untuk ibu dan anak balita. Di tahap kedua, bantuan diarahkan ke bahan makanan tambahan bergizi yang didistribusikan lewat 23 posyandu dan sebuah puskesmas di Aesesa Selatan. Ini penting bukan sekadar sebagai CSR, tapi sebagai model bagaimana sektor swasta bisa menyusun pemulihan gizi darurat secara sistematis. Di tengah 4.084 gempa susulan dan ketidakpastian pemulihan, pendekatan bertahap seperti ini menunjukkan bahwa gizi ibu balita bencana dipandang sebagai agenda jangka panjang, bukan paket bantuan sekali kirim yang berakhir ketika berita gempa menghilang dari layar televisi.
Realitas Pengungsian: Kebutuhan Dasar dan Gizi Saling Berkait
Di lapangan, cerita seperti yang disampaikan Marifah dari Desa Salama mengingatkan bahwa gizi tidak bisa dilepaskan dari kondisi fisik pengungsian. Tenda bocor, malam yang dingin, terpal seadanya di tanah, dan bayi yang masih membutuhkan popok, minyak telon, susu, adalah gambaran bagaimana pemenuhan gizi selalu bergantung pada lingkungan yang minim rasa aman. Ketika sebagian warga belum berani pulang ke rumah, mereka bertahan di posko mandiri yang menampung sekitar 30 orang, termasuk bayi dan balita. Di situ, kesehatan anak pengungsian mudah sekali jatuh: diare karena air dan sanitasi yang buruk, ISPA karena cuaca, hingga gangguan tidur yang menggerus daya tahan tubuh. Menyalahkan warga karena jadi “penerima bantuan pasif” tidak adil; yang mendesak adalah memastikan bahwa ribuan ton logistik yang masuk—954 ton bantuan dalam sepekan—benar-benar diorganisasi untuk menopang pemulihan gizi ibu dan balita, bukan hanya mengenyangkan sementara.
Mengintegrasikan Gizi ke dalam Respons Bencana Jangka Panjang
Pelajaran utama dari gempa ini jelas: program nutrisi pascagempa harus menjadi bagian baku dari protokol bencana, bukan inisiatif tambahan yang nasibnya bergantung pada niat baik individu atau perusahaan. Ketika tim pemerintah mencatat kebutuhan yang belum tersedia untuk ditindaklanjuti dan TBIG merancang dua tahap bantuan hingga menyasar posyandu dan puskesmas, kita melihat fondasi bagi respons jangka panjang. Tantangannya adalah konsistensi: pemulihan gizi darurat tidak selesai dalam hitungan minggu, sementara isu gizi sangat mudah tenggelam begitu fase “darurat” dinyatakan selesai. Jika negara dan organisasi sosial berani menjadikan gizi ibu balita bencana sebagai indikator keberhasilan respons—sejajar dengan jumlah tenda dan beras—maka setiap gempa, banjir, atau letusan gunung tidak akan melahirkan generasi baru anak pengungsian yang tumbuh dengan tubuh pendek, daya tahan lemah, dan masa depan yang dipangkas oleh kurang gizi. Itulah standar baru kemanusiaan yang seharusnya kita tuntut.
