Akses yang luas harus dibayar dengan perencanaan yang matang
Kuliah gratis PTN adalah kebijakan pembebasan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri yang mengalihkan pembayaran dari mahasiswa dan keluarga kepada negara, sehingga manfaat aksesnya bergantung pada pendanaan yang cukup dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menggulirkan rencana tersebut pada September, dengan wacana penerapan pada 2027. Bagi orang tua, penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tentu menjadi kabar melegakan; bagi pemerintah, ini bukan penghapusan biaya pendidikan, melainkan pemindahan siapa yang menanggungnya. Karena itu, gagasan ini layak didukung hanya jika tidak berhenti pada janji nol rupiah. Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang berhak, biaya apa yang ditanggung, dan bagaimana pembiayaannya dijaga dari tahun ke tahun. Tanpa jawaban itu, kebijakan yang tampak meratakan kesempatan bisa berubah menjadi subsidi besar tanpa kepastian hasil.
Estimasi awal kebutuhan dana mencapai Rp93,7 triliun, sementara kementerian terkait masih menghitung ulang struktur pembiayaan, termasuk UKT dan iuran pengembangan institusi. Setiap tahun, sedikitnya 400 ribu mahasiswa baru masuk PTN, sehingga perkiraan ini menyangkut program berskala besar. Besarnya angka bukan bukti bahwa program mustahil, tetapi alasan kuat untuk tidak mengumumkannya sebagai keputusan tuntas sebelum biaya riil tiap kampus dihitung. Jika alokasi terlalu kecil, kampus harus mencari pengganti pendapatan; jika terlalu besar dan tidak terukur, beban fiskal negara dapat menggerus prioritas publik lain. Biaya kuliah gratis hanya masuk akal sebagai komitmen yang transparan, terukur, dan disertai mekanisme evaluasi.
Mutu tidak boleh menjadi harga tersembunyi
Risiko terbesar bukan semata-mata mahalnya program, melainkan kemungkinan mutu perguruan tinggi dikorbankan untuk mempertahankan tarif nol. Pendidikan tetap membutuhkan dosen, fasilitas, layanan mahasiswa, penelitian, dan pemeliharaan kampus. Jika subsidi negara tidak menutup kebutuhan nyata, akibatnya dapat muncul dalam kelas yang lebih padat, fasilitas yang tertunda, atau dukungan akademik yang melemah. Kekhawatiran para pimpinan kampus beralasan: dana yang tidak memadai dapat membuat mutu kampus merosot. Angka Rp93,7 triliun karena itu harus diuji terhadap kebutuhan operasional, bukan sekadar dipakai sebagai angka besar yang menenangkan publik. Pemerintah semestinya menetapkan standar layanan dan melaporkan secara terbuka apakah pendanaan cukup untuk menjaga pembelajaran, penelitian, dan layanan mahasiswa.
Uji kebijakan ini tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah mahasiswa membayar UKT. Ukuran yang lebih penting ialah apakah mereka menerima pendidikan bermutu setelah UKT dihapus. Para pengelola pendidikan memperingatkan agar gratisnya biaya tidak membuat kualitas pendidikan menjadi seadanya. Itu menuntut skema pendanaan berbasis biaya riil, penyaluran yang dapat diaudit, dan evaluasi berkala atas mutu pengajaran serta fasilitas. Jika pemerintah belum sanggup menjamin hal-hal itu, pelaksanaan bertahap lebih bertanggung jawab daripada pemberlakuan luas yang membuat kampus menambal kekurangan dengan memangkas layanan. Akses yang lebih mudah akan kehilangan nilainya bila mahasiswa lulus dari lingkungan belajar yang kualitasnya menurun.
Keadilan harus mencakup mahasiswa PTS
Kebijakan yang hanya membebaskan biaya di PTN berisiko menganggap status kampus sebagai ukuran tunggal kelayakan bantuan. Padahal PTS bukan bagian kecil yang bisa diabaikan: dari sekitar 4.303 perguruan tinggi dalam cakupan statistik 2025, sebanyak 3.944 merupakan PTS, atau sekitar 91,7 persen. Banyak calon mahasiswa tetap membutuhkan kampus swasta, antara lain karena kapasitas PTN terbatas. Rektor Untag Cirebon, Erna, menyatakan akses pendidikan patut diperluas, tetapi keberlangsungan PTS juga perlu diperhatikan agar kebijakan menghadirkan keadilan. Sikap itu bukan tuntutan agar setiap kampus menerima subsidi tanpa syarat. Namun, negara patut memastikan mahasiswa miskin yang belajar di PTS juga dapat memperoleh dukungan pembiayaan, dengan kriteria yang jelas dan pengawasan mutu yang setara.
Dampak bagi PTS bisa terasa melalui pergeseran pilihan calon mahasiswa menuju PTN gratis, terutama bagi kampus kecil dan menengah yang bergantung pada penerimaan mahasiswa untuk membiayai operasional. PTS yang lebih lemah daya dukungnya berisiko kehilangan peminat dan kesulitan menjaga layanan, sementara kampus besar mungkin lebih mampu bertahan. Jika konsekuensi ini dibiarkan, pilihan pendidikan di daerah dapat menyusut dan akses justru makin timpang. Pemerintah perlu memasukkan keberlanjutan ekosistem PTS ke dalam rancangan, tanpa mengaburkan tujuan utama membantu mahasiswa. Revisi undang-undang sistem pendidikan nasional yang disebut sebagai momentum meninjau aturan yang tak lagi relevan dapat menjadi ruang untuk merumuskan perlakuan yang lebih adil bagi mahasiswa lintas jenis kampus.
Adaptasi kampus swasta bukan pengganti tanggung jawab negara
PTS mulai menyiapkan diri menghadapi perubahan pilihan pendaftar. Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Sumi Wijaya, menyiapkan langkah yang mencakup peninjauan beasiswa prestasi, perluasan kemitraan pendanaan, kurikulum berbasis industri, magang, sertifikasi kompetensi, serta penguasaan bahasa asing. Kampus itu juga menekankan efisiensi operasional tanpa mengorbankan mutu. Langkah tersebut masuk akal: kampus perlu menunjukkan keunggulan yang tidak ditentukan oleh status negeri atau swasta saja. Namun, inovasi dan penghematan tidak dapat menggantikan kebijakan publik yang adil. Tidak semua PTS memiliki aset, jaringan, atau ruang untuk melakukan perubahan secepat kampus besar.
Kesimpulannya, rencana kuliah gratis PTN layak dinilai dari tiga hal sekaligus: akses mahasiswa, mutu perguruan tinggi, dan keadilan bagi ekosistem kampus yang lebih luas. Pemerintah perlu membuka perhitungan anggaran, menjamin pendanaan operasional PTN, serta menyediakan dukungan yang terarah bagi mahasiswa tidak mampu di PTS. Pelaksanaan juga harus memiliki evaluasi berkala dan langkah koreksi jika mutu atau keberlangsungan kampus terancam. Tanpa syarat-syarat itu, gratis dapat menjadi slogan mahal bagi negara dan merugikan mahasiswa. Dengan pembiayaan yang transparan dan perlakuan yang adil, kebijakan ini berpeluang memperluas akses tanpa menjadikan PTS korban dari perubahan pilihan calon mahasiswa.
