Pendidikan Gratis: Hak Anak, Bukan Alasan Menghemat Anggaran
Pendidikan gratis pemerintah adalah kebijakan yang meniadakan pungutan biaya pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi bagi peserta didik, dengan syarat seluruh biaya operasional sekolah dan kampus ditanggung negara secara memadai agar kualitas pembelajaran, fasilitas, dan kesejahteraan guru pendidik tetap terjaga dan keberlanjutan layanan pendidikan tidak terganggu. Pendidikan gratis yang sedang dimatangkan pemerintah dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi lahir dari kesadaran bahwa seorang anak tidak boleh kehilangan kesempatan belajar karena kemiskinan. Namun kebijakan ini tidak boleh berhenti pada slogan. Negara wajib menjamin pendidikan gratis yang bermutu dengan memastikan pembiayaan sekolah, kesejahteraan guru, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Jika tidak, pendidikan gratis berubah menjadi janji kosong: kelas penuh, tetapi guru kelelahan dan fasilitas menurun.
Peta Jalan Pendidikan Gratis: Ambisi Besar, Detail Masih Kabur
Pada 14 Oktober 2026, pemerintah mengumumkan pematangan skema pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi sebagai tindak lanjut arahan presiden. Di tingkat koordinasi, Kemenko PMK menyusun tiga target utama: memperluas jangkauan pendidikan di wilayah 3T, mengkaji penghapusan kebijakan UKT kampus keagamaan (PTKN), dan menambah kuota KIP Kuliah sebagai instrumen pendidikan gratis pemerintah. Langkah ini jelas berpihak pada keluarga yang selama ini terbebani biaya sekolah dan kuliah, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan dukungan pembiayaan. Namun, skema pendanaan, kriteria penerima, serta mekanisme pelaksanaan di berbagai jenjang pendidikan masih perlu dirumuskan lebih lanjut agar kebijakan dapat diterapkan secara terukur. Tanpa peta jalan yang rinci, ambisi pendidikan gratis berisiko berhenti di konferensi pers dan dokumen konsep.
Kuliah Gratis dan Ancaman Mutu PTN Jika Subsidi Tidak Penuh
Wacana kuliah gratis dari presiden memicu peringatan keras dari kampus negeri. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Didi Sukyadi, menilai penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanpa jaminan subsidi penuh berpotensi menurunkan mutu perguruan tinggi negeri. Ini bukan alarm berlebihan. Operasional PTN selama ini bertumpu pada anggaran pemerintah, UKT mahasiswa, dan usaha mandiri kampus. Menutup keran UKT kampus secara tiba-tiba tanpa mengganti dengan subsidi pendidikan PTN yang memadai akan memaksa universitas menghemat di pos paling mudah: kualitas pembelajaran, riset, dan layanan mahasiswa. Situasi makin pelik ketika pemerintah membatasi kuota mahasiswa baru sekaligus mematok batas maksimal tarif UKT. Dalam kondisi anggaran pendidikan tinggi yang cenderung stagnan dan rawan pemangkasan, kuliah gratis tanpa desain pendanaan yang realistis adalah resep pasti untuk krisis mutu.
Sekolah Swasta dan Guru Non-ASN: Mitra, Bukan Korban Kebijakan
Di pendidikan dasar, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa wajib belajar tanpa pungutan berlaku di satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat. Artinya, sekolah swasta yang selama ini membantu mencerdaskan bangsa tidak boleh diperlakukan sebagai beban yang harus menanggung pendidikan gratis tanpa dukungan. Sekolah membutuhkan biaya untuk membayar tenaga pendidik, menyediakan bahan ajar, merawat gedung, dan menjaga keamanan lingkungan belajar; jika pungutan dikurangi atau dihapus tanpa bantuan yang cukup, sekolah dapat terpaksa mengurangi kesejahteraan guru dan mutu pembelajaran. Penataan mekanisme pemenuhan kesejahteraan guru non-ASN sudah disebut sebagai bagian dari perumusan kebijakan pendidikan gratis. Ini langkah penting, tetapi harus diterjemahkan menjadi formula bantuan yang berbeda sesuai kondisi sekolah, bukan pendekatan seragam yang mengabaikan kebutuhan sekolah terpencil, sekolah keagamaan, dan lembaga yang melayani mayoritas siswa miskin.
Tanpa Mutu dan Kesejahteraan Guru, Pendidikan Gratis Kehilangan Makna
Inti persoalan pendidikan gratis bukan pada penghapusan pungutan, melainkan pada apakah negara siap membayar harga mutu. Pendidikan gratis hanya bermakna jika disertai pembiayaan sekolah yang memadai; tanpa itu, anak bebas masuk kelas, tetapi guru tidak sejahtera, fasilitas terbengkalai, dan kualitas pembelajaran menurun. Penataan peta jalan lintas kementerian yang sedang disiapkan pemerintah harus menjawab tiga hal: kepastian subsidi pendidikan PTN ketika kebijakan UKT kampus diubah, perlindungan kesejahteraan guru pendidik termasuk non-ASN, dan jaminan keberlanjutan layanan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Pendidikan gratis adalah tujuan mulia, tetapi harus disertai kebijakan tepat, pembiayaan cukup, dan pelaksanaan sungguh-sungguh. Tanpa itu, program hanya mengurangi pengeluaran orang tua di atas kertas, sambil diam-diam memindahkan beban ke sekolah dan kampus yang kualitasnya pelan-pelan terkikis.
