Anggaran yang manfaatnya terasa
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang menentukan bagaimana pendapatan publik digunakan untuk membiayai layanan dan pembangunan bagi warganya. Karena itu, ukuran keberhasilan APBD 2027 semestinya bukan besarnya belanja atau serapan semata, melainkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, meminta agar APBD provinsi untuk 2027 lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia menyampaikan dorongan itu setelah rapat paripurna penyampaian rancangan APBD pada 9 November 2026. Kritiknya tegas: porsi pembangunan fisik perlu ditingkatkan dibandingkan belanja operasional, yang menurutnya telah menyerap perhatian sementara anggaran infrastruktur dalam dua tahun terakhir masih minim. Arah ini layak menjadi ujian bagi pembahasan anggaran. Belanja operasional memang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi tidak boleh menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Warga lebih mudah menilai hasil melalui jalan yang layak, sekolah yang siap, dan layanan kesehatan yang dapat diakses.
Riau: mendahulukan kebutuhan mendesak
Di Riau, tuntutan pembangunan berangkat dari persoalan yang nyata: kondisi jalan dan jembatan masih menjadi masalah di sejumlah wilayah. Kaderismanto meminta aspirasi masyarakat tentang infrastruktur lintas provinsi, kabupaten, dan kota diperhatikan dalam pembahasan. Ia juga menekankan kebutuhan sekolah dan rumah sakit, sebab fasilitas pendidikan dan kesehatan menentukan mutu layanan yang diterima warga. Pandangan itu menempatkan prioritas anggaran daerah pada kebutuhan dasar, bukan pada daftar proyek yang sekadar tampak besar. Kaderismanto juga mengingatkan bahwa sarana pendukung perlu disiapkan agar program pemerintah pusat yang didanai APBN dapat berjalan dan memberi manfaat. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, urutannya harus ditentukan oleh urgensi dan kebutuhan paling mendesak. Pilihan tersebut lebih masuk akal daripada membagi anggaran tipis-tipis ke semua usulan. Namun, prioritas harus disertai penjelasan terbuka: apa yang didahulukan, wilayah mana yang dilayani, dan bagaimana hasilnya akan dinilai.
Pasuruan: pembangunan harus merata
Di tingkat Kabupaten Pasuruan, Fraksi Gerindra melihat APBD 2027 sebagai momentum untuk mempercepat sekaligus meratakan pembangunan. Ketua fraksi, Febri Irawan Darwis, menyampaikan pandangan itu saat menanggapi nota pengantar rancangan APBD di DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia menegaskan anggaran tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan; belanja pembangunan daerah harus menghasilkan manfaat nyata hingga ke masyarakat bawah. Gerindra menyatakan akan mengawal 33 program prioritas Bupati Rusdi Sutejo. Fokus yang disebut mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, penguatan UMKM, serta kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat kecil. Cakupan ini menunjukkan bahwa pemerataan bukan hanya soal proyek fisik, tetapi juga akses layanan dan peluang ekonomi di berbagai wilayah. Berbeda dari seruan Riau yang menyoroti kebutuhan provinsi seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit, Pasuruan merinci perhatian pada kelompok ekonomi dan kesenjangan antarwilayah. Keduanya sejalan dalam tujuan, tetapi skala serta rincian kebutuhan anggarannya tidak dapat disamakan.
Pengawasan menentukan hasil
Mengalihkan belanja dari operasional ke pembangunan tidak otomatis menjamin hasil yang baik. Proyek dapat selesai tanpa menjawab kebutuhan utama, sementara program layanan bisa kehilangan dampak jika sasaran dan pelaksanaannya tidak diawasi. Karena itu, DPRD perlu menguji bukan hanya jumlah anggaran, tetapi juga alasan pemilihan program, jangkauan penerima manfaat, dan hasil setelah pelaksanaan. Fraksi Gerindra Pasuruan menegaskan dukungan kepada pemerintah daerah tidak menghapus fungsi pengawasan. Setiap rupiah, menurut Febri, harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan tepat sasaran; keberhasilan tidak cukup diukur dari serapan anggaran, melainkan dari dampaknya pada kesejahteraan. Di Riau, Kaderismanto juga menekankan agar program disusun menurut skala prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak. APBD 2027 akan berpihak kepada warga jika keputusan anggarannya transparan, pengawasannya konsisten, dan manfaatnya menjangkau wilayah maupun kelompok yang selama ini tertinggal. Infrastruktur penting, tetapi tujuan akhirnya tetap layanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih merata.






