Anggaran besar harus terasa dalam kehidupan warga
APBD Surabaya 2027 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang menentukan bagaimana pendapatan dan pembiayaan daerah digunakan untuk layanan publik serta pembangunan. Pemkot Surabaya dan DPRD menetapkannya sebesar Rp12,9 triliun dalam rapat paripurna pada 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Besarnya anggaran bukan ukuran keberhasilan dengan sendirinya; tolok ukurnya ialah apakah warga merasakan perbaikan layanan dan perlindungan yang dijanjikan. Prioritas yang diumumkan mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri mengatakan penyusunan anggaran mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Ia juga mengakui target pendapatan sedikit menurun menyesuaikan kondisi dan potensi saat ini. Karena itu, pilihan belanja perlu dinilai dari manfaat yang sampai ke warga, bukan hanya dari skala proyek.
Infrastruktur dinilai dari berkurangnya genangan
Penanganan banjir dan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi bagian penting dari agenda infrastruktur. Pemkot menargetkan genangan di wilayah kota tidak lebih dari 10 sentimeter pada 2027. Target yang terukur ini memberi warga patokan untuk menilai kemajuan, tetapi hasilnya bergantung pada pekerjaan yang tuntas dan efektif di titik-titik rawan. Anggaran Surabaya juga diarahkan pada pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pembangunan fisik seharusnya berjalan beriringan dengan layanan yang memperluas kesempatan warga. Prioritas infrastruktur layak mendapat perhatian, tetapi keberhasilannya tidak cukup dihitung dari proyek yang dibangun. Pemerintah perlu menunjukkan apakah banjir berkurang dan rumah warga yang membutuhkan benar-benar diperbaiki. Dengan begitu, belanja pembangunan dapat dinilai melalui dampaknya, bukan sekadar daftar program.
Bantuan sosial dan layanan dasar menjadi ujian utama
Bantuan sosial Surabaya ditujukan untuk memperluas perlindungan bagi warga berpenghasilan rendah, terutama kelompok desil satu dan dua. Wali Kota Eri Cahyadi menyebut bantuan senilai Rp200.000 yang semestinya diterima warga sebelumnya hanya terealisasi Rp38.000. Selisih itu memperlihatkan mengapa cakupan dan realisasi bantuan perlu diawasi, bukan hanya diumumkan. Pemkot berencana memperluas bantuan agar kelompok tersebut dapat menerima dukungan secara penuh. Di bidang pendidikan, pemerintah menegaskan tidak boleh ada pungutan liar, termasuk terkait lembar kerja siswa yang pengadaan dan kebutuhannya akan diatur. Layanan kesehatan dijanjikan gratis, sementara sejumlah puskesmas direncanakan dipindahkan ke lokasi yang lebih mudah dijangkau warga. Ukuran keberhasilan anggaran semestinya sederhana: warga memperoleh bantuan dan layanan dasar tanpa hambatan biaya maupun akses.
Pinjaman daerah menambah tuntutan akuntabilitas
Di dalam struktur APBD, Pemkot juga mengandalkan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun untuk mendanai program prioritas. Pinjaman itu menjadi bagian penting dalam membaca kapasitas belanja: anggaran tidak hanya mencerminkan pendapatan, tetapi juga pembiayaan yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena target pendapatan daerah disebut sedikit menurun, warga patut mencermati bagaimana dana pinjaman digunakan dan manfaat apa yang dihasilkan. Kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur, memperluas bantuan, serta menjaga pendidikan dan kesehatan tetap terjangkau memang nyata. Namun, pembiayaan tambahan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan bila hasilnya jelas dan dapat dirasakan masyarakat. APBD Surabaya 2027 pada akhirnya harus dinilai bukan dari angka Rp12,9 triliun semata, melainkan dari konsistensi pemerintah dalam memenuhi layanan dasar, menuntaskan persoalan kota, dan menjelaskan hasil penggunaan pinjaman.






