Mitigasi Banjir Medan Jadi Poros APBD, Bukan Sekadar Proyek Drainase
Arah baru mitigasi banjir Medan adalah strategi menyeluruh yang menggabungkan perbaikan drainase, penataan jalan, dan koordinasi lintas lembaga, dengan tujuan mengurangi genangan di titik-titik kritis sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan rawan banjir secara berkelanjutan dan terukur.
Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menempatkan penanganan banjir sebagai salah satu perhatian utama dalam Rancangan APBD Medan 2027, bukan sebagai proyek musiman yang muncul hanya saat hujan besar. Pemko Medan mengalokasikan Rp360 miliar khusus untuk penanganan banjir, dengan target 100 titik banjir atau genangan, pembangunan dan perbaikan sistem drainase sepanjang 59 kilometer, serta penanganan jalan sepanjang 123 kilometer. Ini bukan angka kecil; ini sinyal politik bahwa infrastruktur kota Medan akan diukur dari seberapa kering jalan dan rumah warga ketika hujan turun.
Dalam rapat paripurna DPRD pada 13 Oktober 2026, Rico menegaskan komitmen mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui RAPBD 2027. Di sinilah mitigasi banjir Medan diposisikan sebagai fondasi: jika kota masih tenggelam saban hujan, narasi kemajuan apa pun akan terasa kosong di mata warga.
Infrastruktur Kota Medan: Dari Drainase ke Tanggul Rob dan Air Bersih
Menjadikan banjir sebagai prioritas berarti mengakui bahwa infrastruktur kota Medan selama ini tertinggal dari laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. APBD Medan 2027 mencoba menutup ketertinggalan itu dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan tambal-sulam saluran di satu-dua kelurahan saja.
Khusus Medan Utara, percepatan pembangunan dan penanganan banjir rob di Belawan tetap menjadi prioritas, dengan pendekatan terintegrasi yang menghubungkan saluran tersier, sekunder, primer hingga sungai. Ini penting: tanpa integrasi, Rp360 miliar untuk banjir akan menguap dalam proyek kecil yang tidak saling terhubung. Pemko juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, agar pembangunan tanggul rob dan penanganan banjir selaras kewenangan.
Di luar banjir, kebutuhan dasar lain ikut disentuh. Ada Rp23 miliar untuk perluasan jaringan perpipaan air minum di 115 lokasi, serta Rp7,8 miliar untuk sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di 39 lokasi. Ini menunjukkan pergeseran: infrastruktur kota Medan tidak lagi dipahami sebatas jalan dan jembatan, tetapi juga air bersih dan sanitasi yang menentukan kesehatan lingkungan permukiman.
Kesejahteraan Guru Medan dan Arah Baru Pendidikan Kota
Jika banjir adalah soal bertahan hidup, pendidikan adalah soal masa depan. APBD Medan 2027 mencoba menyeimbangkan keduanya dengan memberi ruang lebih besar pada kesejahteraan guru Medan dan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Di sektor pendidikan, insentif guru honorer direncanakan naik dari Rp400.000 menjadi Rp650.000 per bulan. Kenaikan ini belum menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi setidaknya mengirim pesan bahwa tenaga pendidik bukan lagi pelengkap anggaran. Selain itu, Pemko tetap mengalokasikan bantuan bagi 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah bagi 500 siswa, serta beasiswa bagi 200 mahasiswa berprestasi. Ini kombinasi kebijakan yang, bila konsisten, bisa memutus rantai putus sekolah di keluarga miskin.
Dari sisi fisik, direncanakan rehabilitasi 72 lokasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp19,52 miliar dan pembangunan ruang kelas baru di 24 lokasi dengan anggaran Rp81,5 miliar pada 2027. Artinya, kualitas pendidikan tidak hanya dikejar lewat bantuan dan insentif, tetapi juga lewat ruang belajar yang lebih layak. Di sini terlihat pola: APBD Medan 2027 berusaha menyeimbangkan kesejahteraan guru, akses siswa, dan kualitas sarana.
Layanan Kesehatan dan Transportasi: UHC, Rumah Sakit, dan Mobilitas Warga
Rico Waas tampak ingin menggeser standar pelayanan publik: bukan sekadar ada program, tetapi seberapa mudah warga mengakses dan merasakan manfaatnya. Itu terlihat jelas di sektor kesehatan dan transportasi, dua bidang yang langsung dirasakan warga sehari-hari.
Di bidang kesehatan, Pemko menegaskan bahwa keberhasilan Universal Health Coverage tidak cukup diukur dari jumlah peserta, tetapi juga kemudahan akses dan mutu layanan. Program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah akan terus dievaluasi, koordinasi antarfasilitas kesehatan diperkuat, dan mutu layanan di RSUD Dr. Pirngadi serta RSUD Haji Bachtiar Jaafar ditingkatkan, termasuk pemenuhan dokter spesialis, sarana, peralatan medis, dan tata kelola rumah sakit. Per September 2026, 538.730 jiwa tercatat memperoleh manfaat program kesehatan melalui skema UHC.
Untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas, anggaran Dinas Perhubungan diarahkan sebesar Rp588,1 miliar, terutama untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan lampu penerangan jalan umum, layanan bus listrik, serta perlengkapan jalan. Usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar prasejahtera disambut baik, tetapi masih dikaji dari sisi kebutuhan, kemampuan fiskal, mekanisme, dan landasan hukum. Ini menunjukkan kehati-hatian: populis boleh, tetapi tetap harus terukur.
APBD Medan 2027: Ambisi Besar, PR Lebih Besar
Pada akhirnya, APBD Medan 2027 adalah ujian apakah komitmen pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik bisa diterjemahkan menjadi perubahan nyata di jalan-jalan tergenang, ruang kelas sempit, dan antrean rumah sakit. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,99 triliun, dan Rico menegaskan bahwa program harus disusun terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prioritas dalam RPJMD 2025–2029.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak akan ditempuh lewat kenaikan tarif pajak atau retribusi, melainkan optimalisasi potensi yang ada melalui pemutakhiran data wajib dan objek pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi perpajakan, serta penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi. Ini langkah yang tepat secara prinsip: warga tidak dibebani tarif baru, tetapi pemerintah dituntut lebih rapi dan transparan.
Menutup tanggapannya di DPRD, Rico menyatakan bahwa masukan fraksi-fraksi akan melengkapi pembahasan di tahap berikutnya, dan hal-hal yang belum terjawab akan ditindaklanjuti. Di sinilah kuncinya: mitigasi banjir Medan, penguatan infrastruktur kota Medan, dan peningkatan kesejahteraan guru Medan hanya akan berarti jika proses politik anggaran dijaga terbuka dan pelaksanaannya diawasi publik. APBD 2027 sudah menempatkan prioritas di tempat yang tepat; sekarang pertanyaannya, seberapa disiplin kota ini mengeksekusinya.
