Perdagangan Karbon: Dari Instrumen Iklim Menjadi Agenda Kesejahteraan
Perdagangan karbon adalah mekanisme pasar yang memberi nilai ekonomi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, misalnya lewat skema cap-and-trade yang menetapkan batas emisi maksimum lalu mengizinkan pelaku usaha membeli, menjual, atau menukar izin emisi agar target iklim tercapai secara terukur dan berbiaya lebih efisien. Di atas kertas, ini tampak teknis dan abstrak. Namun pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada Pekan Rakyat Lingkungan Hidup WALHI di LAM Riau, Pekanbaru, 21 Agustus 2026, menempatkan perdagangan karbon dalam bingkai yang jauh lebih politis: mekanisme ini tidak boleh berhenti sebagai permainan angka dan grafik, tetapi harus menjadi jalur baru pemerataan ekonomi bagi masyarakat tapak. Jika pasar karbon regional dan perdagangan karbon ASEAN dibangun hanya untuk mengakomodasi korporasi besar, maka ia sekadar menjadi ulang tayang pembangunan konvensional yang gagal mengurangi kesenjangan.
Cap-and-Trade sebagai Mesin SDG 13 Iklim: Potensi dan Celah
Mekanisme cap-and-trade mechanism menawarkan pendekatan berbasis pasar yang menarik untuk mencapai target SDG 13 iklim di tingkat ASEAN. Dengan menetapkan cap emisi dan memberi ruang perdagangan izin, kawasan yang sangat rentan terhadap bencana, gangguan ketahanan pangan, dan risiko kesehatan ini bisa menekan emisi tanpa mematikan aktivitas ekonomi. Laporan indikator SDG kawasan menunjukkan jumlah kematian, orang hilang, dan masyarakat terdampak bencana terkait iklim melonjak dari sekitar 2.921 per 100.000 penduduk pada 2016 menjadi 6.386 pada 2023; ini adalah alarm keras bahwa pendekatan business as usual tidak memadai. Pasar karbon regional, yang mulai dibangun melalui kerja sama beberapa negara dan rencana interoperabilitas hingga periode 2026–2030, berpotensi menjadi sumber investasi rendah karbon yang sangat dibutuhkan. Namun selama desainnya didominasi kalkulasi fiskal dan teknis tanpa dimensi sosial, cap-and-trade akan berubah menjadi skema yang dingin terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Peringatan Menteri Lingkungan: Profit Besar, Siapa yang Sejahtera?
Poin paling tajam dalam kritik Jumhur Hidayat adalah pertanyaan tentang ke mana lari margin keuntungan dari proyek karbon berskala besar. Ia mencontohkan investasi penanaman mangrove di lahan terdegradasi satu hektare, dengan kebutuhan modal signifikan untuk pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan selama beberapa tahun. Setelah panen, area ini bisa menghasilkan ribuan ton CO₂ ekuivalen, yang ketika dikapitalisasi di pasar karbon menghasilkan nilai ekonomi yang amat besar. "Pertanyaannya, margin sebesar itu perginya kemana? Apa buat spekulan atau investor?" ujar Jumhur. Di sinilah risiko perdagangan karbon sebagai komoditas spekulatif muncul: manfaat menumpuk pada pemodal, sementara masyarakat adat dan komunitas di lokasi proyek hanya menjadi objek tanpa akses layak terhadap nilai yang mereka bantu ciptakan. Jika desain pasar karbon ASEAN mengulang pola ini, maka jargon transisi rendah karbon berubah menjadi kedok baru ketidakadilan.
Menjadikan Kesejahteraan Masyarakat Lokal sebagai Syarat Desain Pasar
Menteri Lingkungan Hidup mengajukan satu gagasan kunci: aksi iklim yang selama ini hanya mengenal mitigasi dan adaptasi harus ditambah satu pilar, yaitu aksi prosperity atau kesejahteraan. Dalam kerangka ini, perdagangan karbon ASEAN wajib membuktikan bahwa setiap proyek benar-benar mengangkat kesejahteraan masyarakat tapak—bukan sekadar menghitung ton CO₂ yang diserap. Di banyak wilayah, lebih dari 100 juta penduduk masih bergantung pada biomassa tradisional, batu bara, atau minyak tanah untuk kebutuhan dasar, sementara produsen batu bara perlu transisi yang adil bagi pekerja dan ekonomi lokal. Pasar karbon regional hanya layak jika menjadi jembatan dari ketergantungan energi fosil menuju ekonomi rendah karbon yang melindungi penghidupan komunitas tersebut. Artinya, aturan cap-and-trade harus memasukkan benefit sharing yang eksplisit, perlindungan hak masyarakat adat, dan mekanisme penyaluran penerimaan izin emisi untuk program pembangunan lokal.
Menyeimbangkan Ambisi Iklim Regional dan Ekonomi Komunitas
Ambisi iklim regional yang tertuang dalam SDG 13 iklim menuntut pengurangan emisi besar-besaran di tengah proyeksi lonjakan emisi gas rumah kaca hingga beberapa kali lipat pada 2050. Namun mengejar target tanpa mempertimbangkan ekonomi komunitas yang bergantung pada sumber daya alam akan menciptakan resistensi politik dan sosial. Cap-and-trade mechanism justru relevan jika batas emisi diturunkan bertahap dan sebagian penerimaan dari penjualan izin dipastikan mengalir untuk mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Jumhur menegaskan, jika perdagangan karbon tidak menyentuh kesejahteraan masyarakat, model itu tidak layak. Karena itu, desain pasar karbon regional harus berangkat dari prinsip keadilan: memasang pagar agar korporasi besar tidak memonopoli keuntungan, memberi ruang bagi komunitas lokal sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat, serta menempatkan kesejahteraan masyarakat lokal bukan sebagai bonus, melainkan syarat mutlak legitimasi seluruh perdagangan karbon ASEAN.
