Mandat Baru ISKINDO: Dari Kongres ke Aksi Maritim
Kepemimpinan baru Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) adalah proses konsolidasi organisasi profesi yang menghimpun sarjana kelautan Indonesia untuk mengubah potensi sumber daya manusia kelautan menjadi kekuatan nyata bagi pengembangan maritim nasional melalui jejaring profesional, advokasi kebijakan, dan program pengabdian yang terukur. Terpilihnya Darwis Ismail sebagai Ketua Umum ISKINDO periode 2026–2031 dalam Kongres IV di Jakarta bukan sekadar pergantian figur, melainkan penegasan bahwa organisasi ini memasuki babak baru yang lebih menuntut hasil. Dalam pemungutan suara, Darwis meraih 15 suara, unggul atas Hendra Yusran Siry yang memperoleh 6 suara, dengan satu suara tidak sah dari total 22 suara yang tercatat. Fakta ini menunjukkan dukungan mayoritas struktur organisasi terhadap arah baru yang ia tawarkan. Namun mandat suara tidak otomatis berubah menjadi dampak; di sinilah tantangan utama kepemimpinan ISKINDO: menghindari jebakan seremoni kongres dan mengubah legitimasi formal menjadi kerja maritim yang konkret.
36.000 Sarjana Kelautan: Modal Besar yang Masih Terpecah
Angka 36.000 sarjana kelautan Indonesia sering disebut sebagai kebanggaan, tetapi sejauh ini lebih banyak berhenti sebagai statistik daripada kekuatan kolektif. Mereka tersebar di pemerintahan, legislatif, TNI, perguruan tinggi, hingga dunia usaha, namun belum terikat dalam strategi bersama untuk pengembangan maritim nasional. Seperti diingatkan M. Riza Damanik, pertanyaan kuncinya bukan lagi seberapa besar potensi laut, melainkan apakah sumber daya manusia kelautan yang ada telah disiapkan untuk mengubah potensi itu menjadi kekuatan ekonomi dan kesejahteraan. “Berdasarkan pendataan ISKINDO, sedikitnya terdapat 36.000 alumni kelautan yang telah berkiprah di berbagai bidang,” adalah pengingat bahwa modal manusia sudah ada, yang kurang adalah orkestrasi. Di sinilah kepemimpinan ISKINDO harus berani bersikap: mengubah asosiasi alumni menjadi mesin pengetahuan, inovasi, dan advokasi yang terhubung dari pusat hingga daerah.
Tantangan Lintas Batas: Iklim, Kesenjangan Wilayah, dan Partisipasi Publik
Laut tidak mengenal batas administrasi, dan tantangan maritim hari ini juga tidak mengenal batas organisasi. Gap pengembangan wilayah, isu perubahan iklim, tekanan terhadap ekosistem, serta persoalan tata kelola sumber daya menuntut respon kolektif yang jauh melampaui ruang rapat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan masih timpang; banyak kebijakan lahir tanpa cukup suara dari pesisir, nelayan, dan pembudidaya. Tanpa jembatan pengetahuan, program adaptasi perubahan iklim dan pengembangan ekonomi pesisir berisiko menjadi proyek sesaat. Di titik ini, sarjana kelautan Indonesia seharusnya tampil sebagai penerjemah sains ke kebijakan dan praktik lapangan. Jika ISKINDO gagal memposisikan diri sebagai penghubung antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas pesisir, maka 36.000 ahli akan tetap terfragmentasi, sementara krisis iklim dan kesenjangan wilayah terus melebar.
Konsolidasi dan Solidaritas: Strategi Kunci Kepemimpinan Darwis Ismail
Kata kunci kepemimpinan Darwis Ismail seharusnya bukan sekadar program baru, tetapi konsolidasi dan solidaritas kelautan yang berkelanjutan. Solidaritas di sini bukan slogan, melainkan kemampuan menyatukan pengetahuan, kompetensi, jejaring, dan kepedulian menjadi tindakan nyata lintas periode kepengurusan. Konsolidasi internal, pengembangan kompetensi, penguatan etik organisasi, serta perluasan kemitraan harus berjalan serempak agar ISKINDO tidak hanya hidup saat kongres, lalu redup di antara dua periode. Dukungan dari berbagai tokoh, mulai dari jejaring alumni hingga organisasi profesi lain, menunjukkan ekspektasi bahwa ISKINDO menjadi ruang konsolidasi gagasan dan jejaring profesional yang relevan bagi masyarakat pesisir dan sektor maritim. Tantangannya jelas: menerjemahkan ucapan selamat menjadi kolaborasi yang berkelanjutan, termasuk dengan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, sektor swasta, dan perguruan tinggi. Tanpa disiplin organisasi dan etika kolektif, solidaritas akan berhenti pada poster dan tagar.
Dari Potensi ke Dampak: Agenda Konkret Pengembangan Maritim
Kepemimpinan ISKINDO ke depan akan diukur bukan dari seberapa ramai kongres, tetapi dari seberapa nyata kontribusinya pada pengembangan maritim nasional. Gagasan yang sudah dirumuskan—kebutuhan kesinambungan program, perluasan jejaring kerja, dan ruang kontribusi yang nyata bagi anggota—harus segera diterjemahkan menjadi rencana kerja terukur. “ISKINDO perlu membuka ruang kerja sama yang memungkinkan keahlian para sarjana kelautan digunakan untuk menjawab persoalan nyata, mulai dari pengelolaan pesisir, konservasi ekosistem, pengembangan perikanan, adaptasi perubahan iklim, hingga peningkatan kapasitas masyarakat pesisir,” adalah agenda yang tidak boleh tinggal di dokumen. Komitmen memperluas kerja sama dengan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, sektor swasta, dan perguruan tinggi harus diarahkan untuk membuka lapangan pengabdian dan kerja bagi sarjana kelautan Indonesia. Jika 36.000 sumber daya manusia kelautan dapat disatukan dalam strategi yang konsisten, ISKINDO berpeluang menjadi pilar utama yang menghubungkan ilmu, kebijakan, dan kesejahteraan pesisir.
