Pergantian Kepemimpinan ISKINDO: Dari Seremonial ke Agenda Ekonomi Maritim
Pergantian kepemimpinan ISKINDO kepemimpinan baru adalah momentum organisasi profesi sarjana kelautan Indonesia untuk mengubah jaringan alumni menjadi kekuatan nyata pengembangan sumber daya maritim dan riset kelautan nasional, bukan sekadar forum silaturahmi atau wadah seremonial yang terputus dari kebutuhan ekonomi pesisir dan tata kelola laut modern. Dalam Kongres IV di Jakarta, Darwis Ismail terpilih sebagai Ketua Umum ISKINDO periode 2026–2031, mengalahkan Hendra Yusran Siry dengan perolehan 15 suara berbanding 6 dari total 22 suara yang tercatat. Terpilihnya Darwis bukan hanya pergantian figur; ini ujian apakah organisasi mampu memanfaatkan sedikitnya 36.000 sarjana kelautan Indonesia yang sudah tersebar di pemerintahan, kampus, TNI, dan dunia usaha menjadi motor ekonomi maritim yang terukur, bukan potensi yang terus diulang dalam pidato tanpa peta jalan yang jelas.
36.000 Sarjana Kelautan: Modal Besar yang Belum Menjadi Kekuatan Ekonomi
Inti persoalan sarjana kelautan Indonesia hari ini bukan pada jumlah, melainkan pada kualitas kontribusi terhadap ekonomi maritim. Berdasarkan pendataan ISKINDO, sedikitnya terdapat 36.000 alumni kelautan yang telah berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, legislatif, yudikatif, TNI, perguruan tinggi, sektor swasta hingga dunia usaha. Angka ini mengesankan, tetapi belum otomatis berbanding lurus dengan perbaikan tata kelola laut, kesejahteraan masyarakat pesisir, atau kesiapan daerah menghadapi perubahan iklim dan tekanan ekosistem. Pertanyaan yang pernah ditegaskan M. Riza Damanik tetap relevan: apakah bangsa sudah menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengubah potensi laut menjadi kekuatan ekonomi dan kesejahteraan. Tanpa strategi penempatan, peningkatan kompetensi, dan ruang pengabdian yang jelas di daerah, sarjana kelautan berisiko terjebak dalam pekerjaan yang tidak berkaitan dengan laut, sementara kebijakan pesisir ditentukan pihak yang minim pemahaman ilmiah.
Fondasi Era Riza Damanik: Konsolidasi, Data, dan Riset yang Tak Boleh Mandek
Kepemimpinan Riza Damanik membuktikan bahwa organisasi profesi bisa bergerak melampaui seremoni jika berani membangun fondasi kelembagaan. Selama periode 2021–2026, ISKINDO mengembangkan sistem pendataan anggota dan pendaftaran kartu anggota secara digital, memperluas kepengurusan wilayah hingga 27 provinsi, serta berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menghadirkan empat jurnal kelautan terakreditasi. Ini bukan capaian kecil: basis data yang rapi dan kanal publikasi ilmiah adalah prasyarat penguatan riset kelautan nasional dan rekomendasi kebijakan berbasis sains. Organisasi juga menyediakan ISKINDO Research Grant untuk membantu biaya penelitian mahasiswa, khususnya anggota HIMITEKINDO yang sedang menyelesaikan skripsi. Jika fondasi ini tidak dilanjutkan, ISKINDO akan kembali menjadi klub alumni tanpa pengaruh pada kebijakan publik. Kepemimpinan baru wajib menganggap data anggota, jurnal, dan grant sebagai instrumen politik pengetahuan, bukan sekadar program teknis yang bisa dipangkas saat agenda lain terasa lebih populer.
Prioritas Darwis Ismail: Konsolidasi, Jejaring Alumni, dan Riset Terapan
Darwis Ismail mewarisi organisasi yang sudah memiliki struktur wilayah dan embrio ekosistem riset; tantangannya adalah mengubah semua itu menjadi dampak nyata bagi pengembangan sumber daya maritim. Konsolidasi organisasi, penguatan jejaring alumni, pengembangan riset kelautan, dan solidaritas lintas generasi disebut sebagai modal penting bagi ISKINDO untuk memperluas kontribusi pada pembangunan maritim. Namun konsolidasi tidak boleh berhenti pada rapat dan kongres; ia harus diterjemahkan menjadi mekanisme yang membantu anggota memperoleh akses informasi kerja, pengembangan keahlian, riset terapan, dan peluang kewirausahaan di sektor maritim. Jejaring alumni yang tersebar di berbagai daerah dan profesi harus diubah menjadi kolaborasi produktif, bukan hanya grup pesan singkat yang ramai saat pemilihan pengurus. Tanpa orientasi pada output konkret—misalnya rekomendasi kebijakan perikanan, model usaha pesisir, atau proyek ekonomi biru—agenda konsolidasi akan kehilangan legitimasi di mata anggota muda yang menuntut manfaat langsung.
Menutup Kesenjangan Wilayah dan Menguatkan Solidaritas Lintas Generasi
Tantangan terbesar ISKINDO kepemimpinan baru bukan hanya teknis organisasi, melainkan kesenjangan pengembangan wilayah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan. Riza menyoroti keterbatasan kesempatan kerja dan ruang pengabdian di pemerintahan daerah, padahal pembangunan kelautan berlangsung di wilayah yang berhadapan langsung dengan dinamika pesisir, sumber daya perikanan, perubahan iklim, dan tekanan ekosistem. Tanpa kehadiran sarjana kelautan di titik-titik ini, kebijakan akan terus bias daratan. Di sisi lain, solidaritas lintas generasi alumni menjadi modal sosial yang tidak boleh disia-siakan. Jejaring senior, alumni menengah, dan mahasiswa bisa dirajut melalui mentoring, dukungan penelitian, dan pelibatan generasi muda dalam agenda strategis organisasi. Harapannya, ISKINDO mampu mengarusutamakan solidaritas kelautan di tengah perubahan ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Jika roadmap ini dijalankan konsisten, 36.000 sarjana kelautan Indonesia dapat berubah dari statistik menjadi kekuatan politik pengetahuan yang memengaruhi arah ekonomi maritim.
