Potensi Besar Sarjana Kelautan yang Masih Tidur
Sarjana kelautan Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi yang mempelajari ilmu, teknologi, dan tata kelola laut, mulai dari perikanan, ekologi pesisir, industri maritim, hingga kebijakan kelautan, yang seharusnya menjadi motor pengelolaan sumber daya manusia laut dan ekonomi biru maritim secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir. Saat ini terdapat sedikitnya 36.000 sarjana kelautan Indonesia yang telah berkiprah di pemerintahan, TNI, perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor swasta. Namun, skala ini belum berbanding lurus dengan lompatan ekonomi biru maritim yang kita dambakan. Mereka lebih sering menjadi pelengkap birokrasi ketimbang arsitek kebijakan dan inovasi perikanan nasional. Di tengah target PDB maritim 15 persen pada 2045, membiarkan potensi ini tidur adalah kemewahan yang tidak lagi kita punya.
Ekonomi Biru Butuh Otak, Bukan Hanya Ombak
Peta jalan ekonomi biru yang dipaparkan Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa kekayaan laut tidak otomatis menjamin kemakmuran masyarakat. Ekonomi biru maritim menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, tata kelola efektif, dan rantai pasok terintegrasi agar menghasilkan nilai tambah ekonomi. Di sini, sumber daya manusia laut menjadi penentu: tanpa sarjana kelautan yang kuat, target kontribusi PDB maritim 15 persen, konservasi 97,5 juta hektare, dan 12 persen lapangan kerja kemaritiman pada 2045 hanya akan menjadi slogan di podium. Bagi masyarakat pesisir, keberhasilan ekonomi biru semestinya tampak dalam naiknya pendapatan, terbukanya peluang usaha, akses teknologi dan pasar yang membaik, serta laut yang tetap terjaga sebagai tumpuan hidup jangka panjang. Tanpa otak yang mengolah ombak, ekonomi biru tinggal retorika.
Kongres ISKINDO: Momentum yang Tak Boleh Hanya Seremonial
Kongres IV ISKINDO di Jakarta mempertemukan 27 perwakilan DPW, unsur pemerintah, dan Forum Dekan Kelautan se-Indonesia sebagai upaya konsolidasi nasional. Di forum ini, Ketua Umum ISKINDO M. Riza Damanik mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya adalah menyiapkan sumber daya manusia memadai untuk mengubah potensi laut menjadi kekuatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ia menyoroti pola kesempatan kerja yang timpang: peluang di tingkat pusat relatif lebih terbuka, sementara ruang kontribusi di daerah menyempit setelah perubahan kewenangan pengelolaan laut. Padahal pembangunan kelautan berlangsung di wilayah yang berhadapan langsung dengan dinamika pesisir, perubahan iklim, dan tekanan ekosistem. Jika Kongres hanya berhenti pada pemilihan pengurus, maka 36.000 sarjana kelautan akan terus berputar di lingkaran sempit birokrasi, jauh dari nelayan yang membutuhkan solusi profesional.
Pentahelix: Jalan Tercepat Mengubah Gelar Menjadi Dampak
Transformasi peran sarjana kelautan tidak akan terjadi jika perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi pentahelix dibutuhkan agar riset tidak berhenti di jurnal, kebijakan tidak buta terhadap realitas pesisir, dan investasi menjawab kebutuhan industri maritim. Sinergi antarpihak diperlukan agar hasil riset dapat diterapkan, investasi terarah pada kebutuhan industri, dan kebijakan pembangunan lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir. Di level praktis, ini berarti kurikulum yang disusun bersama industri, program magang di perusahaan perikanan dan lembaga pemerintah, inkubasi inovasi perikanan nasional, serta media yang aktif mengawal akuntabilitas kebijakan. Tanpa pentahelix, sarjana kelautan akan terus diproduksi sebagai "stok" tenaga kerja, bukan sebagai penggerak solusi maritim nyata.
Dari 36.000 Sarjana ke 2045: Agenda Konkret yang Harus Dimulai Sekarang
Dengan target PDB maritim 15 persen, konservasi 97,5 juta hektare, dan 12 persen lapangan kerja kemaritiman pada 2045, waktu kita tidak panjang. Kongres IV ISKINDO sudah menegaskan bahwa agenda penguatan sumber daya manusia kelautan tidak boleh berhenti pada urusan organisasi, tetapi harus memperluas kontribusi sarjana kelautan dalam pembangunan nasional. Artinya, mulai sekarang perlu ada pemetaan kompetensi 36.000 sarjana kelautan, penempatan terarah di daerah pesisir, dan mandat jelas untuk menghasilkan inovasi perikanan nasional yang menjawab kebutuhan nelayan dan industri. Jika ekonomi biru maritim ingin menjadi penggerak pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045, maka sarjana kelautan harus diperlakukan sebagai aset strategis, bukan sekadar angka statistik. Kesimpulannya tegas: tanpa revolusi peran sumber daya manusia laut, mimpi kejayaan maritim hanya akan berhenti di spanduk peringatan hari maritim.
