Pengawasan yang menyentuh seluruh rantai layanan
Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah rangkaian pemeriksaan yang memastikan dapur penyedia layanan, bahan pangan, keamanan olahan, penyaluran ke penerima, dan dampak lingkungan bekerja sesuai ketentuan. Mutu program tidak cukup diukur dari makanan yang sampai di meja; setiap tahap sebelum dan sesudahnya ikut menentukan manfaat bagi penerima.
Di Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan menjadi operator atau pengelola SPPG, melainkan bertindak sebagai pengawas. Penegasan itu disampaikan dalam Apel Mulai Bekerja di Balai Kota Bandung pada 2 November 2026. Pemisahan peran ini tepat: pemerintah daerah perlu mengawasi dan menindaklanjuti masalah tanpa merangkap sebagai pelaksana yang diawasinya.
Kebutuhan dapur MBG juga dapat memengaruhi ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan di pasar. Karena itu, pengawasan dapur MBG harus mencakup lebih dari pemeriksaan izin: pasokan dan keamanan pangan perlu dijaga agar layanan bagi penerima tidak menambah tekanan pada kebutuhan warga lain.
Bandung membagi tugas sampai ke wilayah dan sekolah
Pemkot Bandung menempatkan beberapa perangkat daerah pada titik pengawasan yang berbeda. DPMPTSP diminta meninjau seluruh perizinan SPPG bersama koordinator wilayah Badan Gizi Nasional. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memetakan kebutuhan serta rantai pasokan bahan makanan, sedangkan Dinas Kesehatan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memeriksa keamanan pangan, termasuk penanganan makanan.
Pengawasan juga berlanjut hingga distribusi makanan sekolah: Dinas Pendidikan ditugaskan memastikan sekolah menerima layanan dengan baik. Camat diberi kewenangan memantau pelaksanaan SPPG di wilayah masing-masing, mencatat anomali atau penyimpangan, lalu melaporkannya. Di tingkat kelurahan, lurah diminta memastikan kelompok penerima—peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—mendapat pelayanan sebagaimana mestinya.
Dinas Lingkungan Hidup turut memastikan sampah dari aktivitas dapur dikelola dan terhubung dengan program kebersihan kota. Pembagian tanggung jawab ini membuat pengawasan operasional lebih konkret. Namun, hasilnya bergantung pada koordinasi: izin, keamanan, penyaluran, dan sampah tidak boleh diperiksa sebagai urusan yang saling terpisah.
Medan menyoroti tata kelola dan pengadaan pangan
Fokus di Medan berbeda. Pada 31 Oktober 2026, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengunjungi dan berdiskusi dengan SPPG Dwikora untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan program, tata kelola operasional, pengadaan bahan baku, dan tantangan penyelenggaraan. KPPU bukan pengelola dapur; kunjungan itu memberi perhatian pada cara bahan dibeli dan bagaimana persaingan pemasok dijaga.
SPPG Dwikora, yang dikelola Yayasan Citra Gizi Sehat, melayani sekitar 2.805 porsi setiap hari untuk 15 sekolah dengan dukungan 40 relawan. Bahan dibeli yayasan melalui sejumlah pemasok, sementara kepala SPPG dapat merekomendasikan pemasok dengan mempertimbangkan harga yang telah ditentukan. Skala layanan ini menunjukkan mengapa keterbukaan pengadaan pangan MBG penting bagi sekolah sekaligus pelaku usaha di sekitar dapur.
KPPU mendorong penggunaan buah, sayuran, telur, dan daging ayam dari petani, peternak, serta UMKM setempat. Keterlibatan mereka dapat memperluas kesempatan usaha, tetapi perlu ditopang mekanisme pembelian yang terbuka agar peluang tidak terkunci pada pemasok tertentu.
Pengawasan dan persaingan harus saling melengkapi
Bandung berfokus pada pengawasan operasional dari izin dapur hingga makanan tiba di sekolah, termasuk keamanan pangan, pasokan, dan sampah. Medan, melalui tinjauan KPPU, menekankan pemantauan pelaksanaan SPPG serta tata cara pengadaan. Dua pendekatan ini saling melengkapi: makanan harus aman dan tersalurkan, sementara bahan bakunya dibeli melalui proses yang wajar dan memberi ruang bagi pemasok lokal.
KPPU juga menyoroti kenaikan harga komoditas seperti ayam yang kerap dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan MBG. Penyesuaian menu menggunakan bahan alternatif yang lebih terjangkau dapat membantu menjaga pemenuhan gizi sekaligus mengurangi tekanan permintaan pada komoditas tertentu. Langkah ini masuk akal bila keputusan menu mempertimbangkan kondisi pasar, bukan mengorbankan mutu makanan.
Pada akhirnya, SPPG program MBG tidak cukup dinilai dari jumlah porsi yang diproduksi. Keberhasilan menuntut pengawasan pemerintah daerah yang konsisten, distribusi yang dapat dipastikan, keamanan pangan yang dijaga, dan pengadaan yang terbuka bagi petani serta UMKM. Bandung menunjukkan pentingnya kontrol lapangan; Medan menegaskan bahwa keadilan dalam rantai pasokan juga bagian dari tanggung jawab program.
