Pemeriksaan sebelum pembagian adalah langkah perlindungan
Pemeriksaan makanan MBG adalah pengecekan kondisi fisik, tampilan, dan aroma hidangan segera setelah tiba di sekolah, sebelum dibagikan kepada siswa. Langkah sederhana ini menjadi garis pengaman terakhir di titik layanan: sertifikat dapur penting, tetapi sekolah tetap perlu memperhatikan makanan yang benar-benar diterima anak. Dinas Kesehatan Kota Cirebon meminta sekolah memperketat pemeriksaan setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan di Kelurahan Kalijaga. Guru yang menjadi penanggung jawab atau PIC MBG diminta melakukan pemeriksaan organoleptik begitu hidangan datang dan tidak menunggu sampai distribusi berlangsung. Kepala Dinkes Kota Cirebon, dr. Siti Maria Listiawaty, menegaskan, “Begitu makanan datang, harus segera diperiksa. Jangan sampai pemeriksaan dilakukan setelah makanan didistribusikan.” Pesan itu tepat: ketika makanan sudah dibagikan, kesempatan mencegah siswa mengonsumsi hidangan yang tampak mencurigakan bisa hilang.
SLHS penting, tetapi bukan pengganti pemeriksaan di sekolah
Di Kota Cirebon, 47 dari 51 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), setara sekitar 92,15 persen. Capaian itu memberi gambaran bahwa sebagian besar penyedia sudah mengantongi sertifikat, namun empat SPPG lainnya belum tercatat memilikinya. Di Kabupaten Cirebon, sertifikat telah diterbitkan untuk 307 dari 314 SPPG, sementara tujuh masih dalam proses. Angka tersebut menunjukkan kemajuan, sekaligus alasan untuk tidak memperlakukan sertifikat sebagai jaminan bahwa setiap porsi selalu bebas masalah. Sertifikat SLHS SPPG dan pemeriksaan langsung di sekolah menjalankan fungsi yang berbeda: yang satu terkait kelayakan higiene sanitasi penyedia, yang lain membantu mengenali kondisi hidangan saat diterima. Karena itu, keamanan pangan sekolah bergantung pada pengawasan berlapis, bukan pada dokumen semata.
Apa yang perlu dilakukan saat makanan tiba
Bagi sekolah, pemeriksaan tidak harus rumit, tetapi perlu dilakukan sebelum makanan MBG sekolah dibagikan. PIC dapat mengamati kondisi fisik, tampilan, dan aroma setiap hidangan, lalu segera menindaklanjuti tanda yang mencurigakan sesuai prosedur sekolah. Pemeriksaan ini bukan pengganti pengawasan dapur atau pemeriksaan kesehatan, melainkan kesempatan untuk menghentikan distribusi apabila ada alasan untuk waspada. Di Kabupaten Cirebon, pengawasan SPPG dilakukan melalui puskesmas setempat dan mencakup Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) untuk memastikan kondisi memenuhi standar kesehatan. Artinya, tanggung jawab tersebar di beberapa titik: penyedia menjaga sanitasi, petugas melakukan pengawasan, dan sekolah memeriksa hidangan ketika tiba. Kejelasan penanggung jawab serta tindakan saat ditemukan kejanggalan akan membuat pemeriksaan lebih bermakna daripada sekadar formalitas.
Pengawasan harus berjalan dari dapur hingga meja siswa
Kasus dugaan keracunan di Kalijaga semestinya mendorong pengawasan yang konsisten, bukan pemeriksaan yang hanya ramai setelah muncul masalah. Dinkes Kota Cirebon telah mengingatkan sekolah agar memeriksa hidangan segera saat diterima, sementara pengawasan SPPG di kabupaten mencakup inspeksi lingkungan oleh puskesmas. Langkah berikutnya adalah menjaga agar pemeriksaan sebelum distribusi benar-benar dilakukan setiap kali makanan datang dan tindak lanjut atas temuan tidak berhenti pada pencatatan. Capaian sertifikasi yang tinggi patut diapresiasi, tetapi celah yang masih ada perlu dituntaskan dan dipantau. Pada akhirnya, makanan bergizi hanya memenuhi tujuannya jika aman dikonsumsi. Sertifikat SLHS SPPG, pengawasan sanitasi, dan pemeriksaan di sekolah harus dipandang sebagai lapisan yang saling melengkapi—dengan keselamatan siswa sebagai ukuran keberhasilan.
