Aksi sebagai pengingat tanggung jawab pemerintah
Demo mahasiswa Trisakti adalah aksi penyampaian aspirasi politik oleh mahasiswa untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban atas keputusan yang berdampak pada masyarakat. Pada 29 Oktober 2026, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB, melanjutkan gelombang demonstrasi sehari sebelumnya. Mereka datang dengan tiga tuntutan yang menyasar persoalan mendasar, bukan sekadar meminta tanggapan sesaat. Dalam pandangan mahasiswa, pemerintah tidak cukup berbicara tentang demokrasi dan kesejahteraan; kekuasaan juga wajib menjelaskan kebijakan serta hasil kerjanya. Sikap ini menjadi alasan utama aksi di Istana Negara: ketika masalah publik berlarut-larut, warga berhak meminta jawaban, dan mahasiswa melihat pengawasan sebagai tanggung jawab moral. Tuntutan mereka karena itu perlu dinilai dari dampak yang hendak diperbaiki, bukan hanya dari kerasnya slogan.
Mahasiswa mengkritik keadaan ketika kebijakan dinilai bermasalah sementara rakyat menanggung akibatnya. Kritik terhadap inkompetensi pejabat dan rangkap jabatan juga menyentuh soal akuntabilitas: jabatan publik semestinya dijalankan dengan kapasitas dan fokus yang memadai. Tanpa pertanggungjawaban yang bisa diuji, janji pemerintah berisiko kehilangan makna.
Tiga tuntutan, dari pemulihan hingga supremasi sipil
Tuntutan mahasiswa dirangkum sebagai Tritura dengan tiga agenda yang saling terkait. Pertama, memulihkan sektor ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional. Cakupan luas ini menunjukkan bahwa mahasiswa memandang persoalan publik sebagai rangkaian masalah yang perlu ditangani bersama, bukan dipisah menjadi urusan sektoral. Kedua, memberantas inkompetensi pejabat negara sekaligus menghapus rangkap jabatan pejabat publik. Ini adalah desakan agar kemampuan dan tanggung jawab pejabat dapat dinilai, bukan dilindungi oleh kedudukan. Ketiga, menegakkan supremasi sipil. Agenda terakhir menegaskan bahwa urusan pemerintahan dan kehidupan sipil harus tunduk pada prinsip kendali sipil. Tiga tuntutan tersebut memberi ukuran konkret bagi respons pemerintah: pemulihan harus terlihat, pejabat perlu bertanggung jawab, dan supremasi sipil harus dihormati.
Konteks ekologis membuat desakan pemulihan terasa mendesak. Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, menyebut kebakaran hutan dan lahan yang belum tertangani serta banjir di Sumatra sebagai alasan tuntutan kali ini. Mahasiswa juga menyerukan keadilan bagi Papua dan penghentian militerisme di wilayah tersebut. Bagi warga terdampak, persoalan ini bukan perdebatan abstrak: bencana mengancam kehidupan sehari-hari, sementara penanganan yang lambat memperpanjang beban masyarakat.
Dari Istana ke Medan Merdeka Selatan
Rencana aksi di depan Istana berubah setelah rombongan mahasiswa sempat diblokade aparat. Pada Kamis sore, ratusan mahasiswa melanjutkan demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, di sisi selatan Monumen Nasional. Hingga pukul 17.30 WIB, mereka masih meneriakkan kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Perpindahan lokasi tidak menghapus inti tuntutan; justru, demo Medan Merdeka Selatan memperlihatkan bahwa aspirasi tetap disuarakan ketika akses ke titik yang direncanakan terhalang. Aksi di Istana Negara dan kelanjutannya di kawasan tersebut menjadi bagian dari satu tekanan politik: pemerintah diminta merespons persoalan yang disebut mahasiswa, bukan berhenti pada menerima pesan.
Seorang staf khusus Kementerian Sekretariat Negara, Bin Bin Firman Tresnadi, menemui massa dan berjanji meneruskan tuntutan. Mahasiswa meminta tindak lanjut konkret diumumkan keesokan hari, tetapi Bin Bin tidak menyanggupi tenggat itu dan menyebut sekitar pekan depan. Jarak antara tenggat yang diminta dan janji yang diberikan penting: tanpa langkah terukur, dialog mudah dipersepsikan sebagai penundaan. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan secara terbuka agar tuntutan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan.
Ujian sesungguhnya ada pada tindak lanjut
Nilai demonstrasi ini tidak ditentukan oleh apakah pemerintah menyukai kritik, melainkan oleh kesediaannya menjawab alasan di balik kritik tersebut. Mahasiswa mengaitkan tuntutan mereka dengan kebakaran hutan dan lahan, banjir, kinerja pejabat, serta supremasi sipil. Itu adalah persoalan yang meminta kebijakan dan pertanggungjawaban, bukan sekadar pernyataan bahwa aspirasi telah diterima. Tuntutan agar kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sebagai bencana nasional serta seruan mengalihkan anggaran untuk penanganan bencana menunjukkan betapa konkret harapan mereka terhadap respons pemerintah. Pertanggungjawaban berarti menjelaskan tindakan yang akan diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan publik dapat menilai hasilnya.
Pada akhirnya, demo mahasiswa Trisakti mengingatkan bahwa partisipasi demokratis tidak selesai di jalan, tetapi juga tidak boleh dipatahkan oleh janji tanpa tenggat yang jelas. Tiga tuntutan itu memberi pemerintah kesempatan sekaligus kewajiban untuk menunjukkan perubahan: memulihkan layanan dan lingkungan, memastikan pejabat bekerja kompeten, serta menjaga supremasi sipil. Jika tindak lanjut terbuka dan nyata, dialog dapat meredakan ketidakpercayaan. Jika tidak, alasan mahasiswa untuk terus menuntut pertanggungjawaban akan tetap kuat.
