Evaluasi harus diukur dari dampak bagi warga
Evaluasi pemerintahan adalah penilaian terhadap kebijakan publik berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat, bukan semata jumlah program yang dijalankan atau anggaran yang terserap. Ukuran ini menjadi benang merah kritik mahasiswa terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada 20 Oktober 2026, Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu menggelar diskusi publik di Medan untuk menilai kebijakan pemerintah sekaligus menyatukan gerakan mahasiswa yang dinilai masih terfragmentasi. Pesan penting dari forum itu ialah perlunya menguji program lewat dampak konkret terhadap kesejahteraan dan produktivitas harian warga, bukan berhenti pada angka pelaksanaan. Pendekatan tersebut lebih berguna daripada penilaian seremonial: program yang tampak berjalan belum tentu menjawab kebutuhan keluarga, pekerja, atau pelajar.
Diskusi itu juga menyinggung demokrasi, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, akses pendidikan di daerah konflik Papua, dan ketenagakerjaan. Pilihan isu ini memperlihatkan bahwa kritik mahasiswa tidak hanya menyasar satu program, melainkan juga menguji apakah arah kebijakan menyentuh persoalan sehari-hari. Forum dialog dapat menyusun dasar kajian bersama, tetapi nilainya akan ditentukan oleh tindak lanjut pemerintah dan konsistensi mahasiswa mengawal temuan.
Ekonomi, ekologi, dan ruang sipil dalam sorotan
Pada 23 Oktober, BEM Nusantara Bersatu turun ke jalan di Sukabumi dengan kritik terhadap krisis ekonomi, krisis ekologi, dan ruang sipil yang dinilai kian menyempit. Ketiga isu itu saling terkait: tekanan ekonomi mengikis daya beli, kerusakan lingkungan menambah beban warga, sementara ruang sipil yang terbatas dapat menyulitkan masyarakat menyampaikan keberatan.
Mahasiswa menyoroti penurunan daya beli serta efektivitas program prioritas. Mereka menilai Makan Bergizi Gratis perlu transparan dalam anggaran dan sumber pasokan, serta tidak boleh menggantikan kewajiban negara menyediakan pekerjaan layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kritik ini tepat sasaran: bantuan pangan dapat bermanfaat, tetapi tidak menyelesaikan kerentanan rumah tangga jika penghasilan dan kesempatan kerja tetap menjadi masalah.
BEM Nusantara juga mengingatkan kaburnya batas antara fungsi pertahanan dan pengelolaan ranah sipil. Kekhawatiran tentang militerisasi ruang sipil perlu dijawab dengan kejelasan peran dan perlindungan kebebasan warga, bukan diabaikan sebagai urusan demonstrasi. Pada isu ekologi, catatan kebakaran lahan mempertegas besarnya tantangan: lahan terbakar tercatat 107.463 hektare sepanjang Januari–Juni 2026, dengan proyeksi mencapai 202.004 hektare per Juli.
Delapan isu dan rencana aksi lanjutan
Pada 26 Oktober, ratusan mahasiswa BEM SI Kerakyatan Jawa Barat berunjuk rasa di depan DPRD Jawa Barat, Bandung, dan menyatakan akan terus menekan pemerintah karena persoalan yang disuarakan belum mendapat penyelesaian konkret. Mereka merangkum kritik dalam delapan bidang: pendidikan, sosial, ekonomi, agraria dan tata ruang, hukum dan HAM, pelaksanaan Asta Cita, tata kelola pemerintahan, serta kesehatan.
Rentang isu tersebut menunjukkan bahwa kritik mahasiswa bukan daftar keluhan terpisah. Pendidikan, ekonomi, HAM, dan tata kelola pemerintahan berkaitan dengan pertanyaan yang sama: siapa yang menerima manfaat kebijakan, siapa yang menanggung akibatnya, dan bagaimana keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, evaluasi tidak cukup dijawab dengan klaim capaian; pemerintah perlu membuka ruang pemeriksaan dan menunjukkan perbaikan yang bisa dirasakan warga.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan DPRD, massa dijadwalkan melanjutkan kegiatan ke kawasan Cikapayang untuk aksi simbolik. BEM SI Jabar juga menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan sampai melihat langkah evaluasi yang sesuai harapan. Aksi BEM dapat menjaga tekanan publik, tetapi kekuatannya akan lebih besar bila tuntutan berbasis kajian, disampaikan terbuka, dan diikuti pemantauan atas respons pemerintah.
Inti gelombang kritik ini bukan penolakan terhadap setiap program, melainkan tuntutan agar kebijakan diuji melalui dampak nyata, transparansi, perlindungan ruang sipil, dan keberpihakan kepada masyarakat. Pemerintah seharusnya memperlakukan kritik sebagai bahan koreksi yang terukur. Tanpa tindak lanjut yang dapat dinilai, evaluasi pemerintahan akan berhenti sebagai agenda diskusi dan demonstrasi, sementara persoalan warga tetap berjalan.
