Aksi di pusat pemerintahan, kritik yang belum terjawab
TRITURA Trisakti adalah tiga tuntutan mahasiswa kepada pemerintah yang mencakup pemulihan berbagai sektor nasional, pembenahan pejabat publik, dan penegakan supremasi sipil. Kerangka tuntutan ini menjadi inti demo mahasiswa Trisakti di sekitar Istana Negara dan Medan Merdeka Selatan pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Aksi berlangsung dalam dua tahap yang tercatat: mahasiswa mulai berdemonstrasi di depan Istana Negara sejak pukul 10.00 WIB, lalu lebih dari seribu mahasiswa berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan pada sore hari. Rombongan bergerak dari kampus menuju Istana dengan konvoi sepeda motor dan delapan angkutan kota. Besarnya jumlah peserta dan pilihan lokasi menegaskan bahwa mereka ingin tuntutan didengar langsung di pusat pemerintahan. Namun, pesan utama aksi bukan semata soal tempat: mahasiswa menyatakan kritik mereka selama ini tidak mendapat tanggapan memadai dari pemerintah.
Tiga tuntutan, dari pemulihan hingga supremasi sipil
Tuntutan mahasiswa Trisakti disusun sebagai agenda yang luas, bukan satu isu sektoral. Poin pertama mendesak pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional. Cakupan ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai persoalan negara saling terkait dan perlu ditangani sebagai satu paket, bukan lewat respons terpisah yang hanya meredakan keluhan sesaat.
- Memulihkan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional.
- Memberantas inkompetensi pejabat negara serta menghapus rangkap jabatan pejabat publik.
- Menegakkan supremasi sipil.
Dua poin berikutnya menyasar mutu dan akuntabilitas kekuasaan: mahasiswa meminta pejabat yang tidak kompeten diberantas dari jabatan publik dan rangkap jabatan dihapus. Mereka juga mendesak pemerintah menegakkan supremasi sipil. Kombinasi tuntutan ini menghubungkan hasil kebijakan dengan siapa yang menjalankan kekuasaan dan batas peran sipil dalam pemerintahan.
Keluhan soal kritik menjadi pemicu politik
Dalam orasi, koordinator aksi menyatakan kritik mahasiswa tidak pernah didengar pemerintah. Seorang orator menyerukan, “Pemerintah tidak pernah mendengar kritik kita. Hanya ada satu kata Lawan!” Mereka juga menyindir pola kerja Presiden Prabowo yang, menurut orator, bertumpu pada laporan anak buah yang disebut “ABS—Asal Bapak Senang.” Itu adalah penilaian yang disuarakan peserta aksi, bukan temuan independen; tetapi ungkapan tersebut memperlihatkan sumber ketidakpercayaan yang mereka coba sampaikan.
Konteksnya adalah gelombang demonstrasi yang berlanjut setelah aksi mahasiswa di Bundaran HI sehari sebelumnya. Karena itu, aksi di Istana Negara bukan hanya penyampaian daftar tuntutan, melainkan juga kritik terhadap cara pemerintah menerima masukan publik. Ketika mahasiswa merasa aspirasi berulang kali tidak didengar, tuntutan pembenahan pejabat dan supremasi sipil memperoleh bobot politik yang lebih besar. Respons pemerintah terhadap kritik, bukan sekadar keberadaan demonstrasi, akan menjadi ukuran penting bagi kualitas dialog demokratis.
Tuntutan perlu dijawab dengan tindakan
Demo mahasiswa Trisakti mempertemukan desakan kebijakan sosial dengan tuntutan tata kelola yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah dapat melihat tiga tuntutan itu sebagai agenda yang luas, tetapi keluasan tersebut tidak menghapus pokok pesannya: mahasiswa meminta pemulihan layanan dan sektor nasional, pejabat yang kompeten, serta supremasi sipil.
Nilai aksi ini pada akhirnya tidak ditentukan oleh kerasnya orasi atau banyaknya spanduk, melainkan oleh kesediaan pemerintah menanggapi kritik secara terbuka dan substantif. Menganggap suara mahasiswa sekadar kebisingan jalanan hanya akan memperkuat keluhan bahwa aspirasi mereka diabaikan. TRITURA Trisakti karena itu layak dibaca sebagai peringatan tentang kepercayaan publik: tuntutan yang disampaikan di sekitar Istana dan Medan Merdeka Selatan menunggu jawaban dalam kebijakan dan tata kelola, bukan sekadar penyangkalan.
