TRITURA sebagai peringatan kepada pemerintah
TRITURA Trisakti adalah tiga tuntutan mahasiswa Universitas Trisakti kepada pemerintah yang menggabungkan pemulihan berbagai sektor nasional, pemberantasan inkompetensi pejabat, dan penegakan supremasi sipil. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, mahasiswa turun ke jalan di Jakarta dan bergerak dari kampus menuju kawasan Istana untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Demo mahasiswa Trisakti ini lebih dari sekadar penyampaian catatan: BEM Universitas Trisakti menyebutnya sebagai ultimatum terbuka terhadap jalannya pemerintahan. Sikap itu penting karena menunjukkan bahwa mahasiswa menilai persoalan yang mereka soroti tak cukup dijawab dengan evaluasi rutin atau klaim keberhasilan. Dengan membawa tuntutan langsung ke pusat pemerintahan, mereka meminta respons yang dapat dirasakan publik, bukan sekadar pembelaan dari pejabat.
Tiga tuntutan, satu kritik terhadap kapasitas negara
Isi tuntutan TRITURA Trisakti mencakup tiga agenda yang saling terkait. Pertama, pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional. Kedua, pemberantasan inkompetensi pejabat negara sekaligus penghapusan rangkap jabatan pejabat publik. Ketiga, penegakan supremasi sipil. Susunan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak membatasi kritik pada satu kebijakan atau sektor. Mereka menghubungkan pemulihan layanan dan kondisi nasional dengan kualitas orang-orang yang menjalankan pemerintahan, lalu menegaskan pentingnya kendali sipil. Tuntutan tersebut juga menempatkan akuntabilitas sebagai ukuran utama: ketika pejabat dianggap tidak mampu atau kewenangannya tumpang tindih, dampaknya tidak berhenti di birokrasi, tetapi menyentuh kepentingan masyarakat luas. Pemerintah perlu menjawab tiap poin secara terbuka dan terukur agar tuntutan tidak berhenti sebagai slogan.
Dari kampus, Monas, hingga kawasan Istana
Aksi mahasiswa di Istana bermula dari konsolidasi di depan kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Massa berkonvoi melalui Jalan Kyai Tapa dan Tomang menuju pusat kota, dengan sepeda motor, angkutan kota, dan bus sebagai moda perjalanan. Laporan lain menyebut rombongan menggunakan delapan angkot dan sekitar pukul 16.15 WIB telah berada di depan gedung BSI untuk mulai berorasi. Di Kebon Sirih, mahasiswa bersiap melanjutkan aksi ke kawasan IRTI Monas, sementara kepadatan massa turut berdampak pada lalu lintas di kawasan tersebut. Eskalasi dari kampus ke pusat pemerintahan memberi tuntutan itu daya tekan politik, tetapi juga membuat dampak mobilitas warga menjadi bagian nyata dari aksi. Karena itu, pengamanan dan pengaturan arus perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat.
Alasan ultimatum: pemerintah dinilai belum menuntaskan masalah
Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Muhammad Adryansyah Putra, mengaitkan aksi dengan persoalan nasional yang menurutnya belum ditangani tuntas, termasuk penanganan bencana di Kalimantan, Papua, NTT, dan Aceh. Ia juga mengkritik klaim keberhasilan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan keadaan di lapangan. Inilah alasan BEM menyebut aksi tersebut bukan lagi evaluasi, melainkan peringatan keras kepada pemerintah. Pesan itu bertumpu pada pandangan bahwa pejabat adalah pelayan masyarakat dan harus diingatkan ketika dianggap menyimpang dari kepentingan publik. Ultimatum mahasiswa Trisakti patut dibaca sebagai desakan agar pemerintah menjawab kritik dengan tindakan, bukan retorika. Namun, ukuran keberhasilan berikutnya ada pada respons konkret: apakah pemulihan sektor yang dituntut mendapat langkah jelas, dan apakah pejabat bersedia bertanggung jawab.
Kesimpulan: tuntutan harus dijawab dengan tindakan
TRITURA Trisakti menyatukan tuntutan pemulihan nasional, pembenahan kapasitas pejabat, dan supremasi sipil dalam satu pesan politik yang lugas. Pergerakan dari kampus menuju Monas dan kawasan Istana menegaskan bahwa mahasiswa ingin kritik mereka didengar langsung oleh pemerintah, meski aksi juga membawa konsekuensi bagi lalu lintas dan aktivitas warga. Label ultimatum memberi pemerintah pilihan yang tak bisa disamarkan: menanggapi substansi tuntutan atau membiarkan ketidakpuasan terus menguat. Pada akhirnya, demonstrasi bukan jawaban atas persoalan yang diangkat, melainkan tekanan publik agar jawaban segera diberikan. Pemerintah semestinya merespons setiap tuntutan dengan penjelasan terbuka, langkah yang dapat diperiksa, dan pertanggungjawaban yang jelas.
