Aksi yang melampaui evaluasi
Demo mahasiswa Trisakti adalah unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti untuk menyampaikan kritik dan tuntutan kepada pemerintah melalui aksi massa di sejumlah titik Jakarta. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, ribuan mahasiswa bergerak dari kawasan kampus menuju pusat pemerintahan, membawa pesan bahwa mereka menilai persoalan publik menuntut jawaban, bukan sekadar janji evaluasi. Badan Eksekutif Mahasiswa Trisakti menegaskan aksi itu bukan lagi sekadar ajakan untuk mengevaluasi pemerintah, melainkan ultimatum terbuka atas jalannya pemerintahan. Pilihan kata tersebut mengubah nada demonstrasi: mahasiswa tidak sedang meminta perhatian sebagai formalitas, tetapi menyatakan batas kesabaran mereka terhadap kebijakan yang dinilai gagal menjawab kebutuhan rakyat. Ketegasan ini membuat aksi di Istana Negara lebih dari sekadar pawai; ia menjadi tekanan politik yang perlu dijawab dengan tindakan nyata.
Tiga tuntutan, satu kritik terhadap kinerja
Tuntutan mahasiswa Trisakti dirangkum dalam Tri Tuntutan Rakyat. Pertama, pemulihan kondisi nasional di bidang ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, pemberantasan inkompetensi pejabat negara sekaligus penghapusan rangkap jabatan pejabat publik. Ketiga, penegakan supremasi sipil. Susunan tuntutan itu memperlihatkan bahwa mahasiswa menghubungkan masalah keseharian dengan pertanggungjawaban kekuasaan. Pemulihan lintas sektor menyoroti luasnya persoalan, sedangkan tuntutan mengenai kompetensi dan rangkap jabatan menyasar cara negara dikelola. Supremasi sipil menjadi penegasan bahwa kewenangan publik harus tetap berada dalam tata kelola sipil. Wakil Presiden Mahasiswa Muhammad Adryansyah Putra juga mengkritik penanganan bencana di Kalimantan, Papua, NTT, dan Aceh yang ia nilai belum tuntas. Kritik ini menjelaskan mengapa mahasiswa memilih tekanan terbuka: bagi mereka, klaim keberhasilan pemerintah tidak cukup bila masalah di lapangan belum terselesaikan.
Dari kampus ke Monas dan Patung Kuda
Pergerakan massa berlangsung bertahap. Setelah berkonsolidasi di depan kampus Trisakti, Grogol, mahasiswa bergerak dari Jalan Kyai Tapa menuju Tomang dan melanjutkan perjalanan ke kawasan Istana Negara. Massa kemudian memadati Kebon Sirih dan bergerak menuju IRTI Monas untuk menyampaikan tuntutan. Aksi juga berlangsung di kawasan Patung Kuda, tempat seruan kritik kepada Presiden Prabowo Subianto disampaikan. Jangkauan aksi di sekitar Monas, Patung Kuda, dan Istana Negara menunjukkan strategi untuk membawa pesan langsung ke pusat kekuasaan. Mahasiswa datang dengan sepeda motor, puluhan angkutan kota, dan bus, sementara polisi bersiaga dengan dukungan kendaraan Brimob. Kehadiran aparat dan pergerakan konvoi menjadi bagian dari gambaran aksi besar yang menuntut pengelolaan ruang publik secara tertib, tanpa mengaburkan pokok persoalan yang ingin disampaikan.
Dampak jalanan dan ujian bagi pemerintah
Pergerakan demonstran membuat lalu lintas Kebon Sirih, terutama di persimpangan kawasan itu, terpantau padat. Dampak ini nyata bagi pengguna jalan, tetapi tidak seharusnya menenggelamkan substansi tuntutan. Kepadatan lalu lintas adalah konsekuensi sementara dari aksi yang bergerak menuju pusat perhatian politik; respons pemerintah terhadap tiga tuntutan tersebut akan menjadi ukuran yang lebih penting setelah massa menyampaikan aspirasinya. Dengan menjangkau beberapa titik strategis dan menyebut aksi sebagai ultimatum, BEM Trisakti menuntut pemerintah menunjukkan keseriusan, bukan hanya membuka ruang evaluasi tanpa tindak lanjut. Pemerintah perlu menjawab kritik tentang pemulihan nasional, kompetensi pejabat, dan supremasi sipil dengan langkah yang dapat dinilai publik. Kesimpulannya, demo mahasiswa Trisakti menegaskan bahwa kepercayaan tidak pulih lewat klaim, melainkan lewat penyelesaian masalah dan pertanggungjawaban. Aksi ini adalah peringatan keras: tuntutan warga harus dijawab dengan kerja yang terlihat.
