Dari DIM menuju pembahasan substansi
RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan untuk memungkinkan negara merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, melalui putusan pidana maupun mekanisme tanpa putusan pidana dengan proses hukum dan perlindungan hak yang jelas. Pada Kamis, 5 November 2026, Komisi III DPR resmi menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah dan mulai membahas rancangan tersebut bersama pemerintah. Peralihan dari penerimaan DIM ke pembahasan substansi menandai fase yang menentukan: tuntutan agar pelaku tak menikmati hasil kejahatan harus diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diuji dan diawasi. Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan rapat Panitia Kerja akan langsung membahas DIM pada hari yang sama. Percepatan ini patut disambut, tetapi kecepatannya bukan ukuran keberhasilan jika rumusan pasal mengabaikan keadilan dan hak warga yang asetnya terseret.
Target November menuntut pembahasan yang cermat
Habiburokhman menargetkan RUU ini disahkan pada November 2026, lebih cepat dari tenggat sebelumnya, 15 Desember 2026. Ia menyebut pembahasan dimulai sebelum masa sidang agar rancangan dapat dirampungkan dalam masa sidang yang dimulai 10 November. Dorongan itu berangkat dari kekhawatiran bahwa pembahasan berlarut-larut akan menunda tuntutan masyarakat. Namun, target waktu seharusnya menjadi alat disiplin, bukan alasan untuk memangkas pemeriksaan pasal. Pemerintah menyoroti kelemahan sistem yang bergantung pada pemidanaan: penanganan perkara dapat terhambat jika tersangka meninggal, melarikan diri, mengalami gangguan jiwa permanen, atau tidak teridentifikasi. Mekanisme perampasan aset pidana tanpa putusan dapat menjawab kebuntuan tersebut, tetapi hanya jika prosedur, pengawasan, dan kesempatan pihak terdampak untuk membela diri dirumuskan dengan tegas.
Hak korban harus tampak dalam alur pengembalian
Nilai RUU ini tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang dapat dirampas; ukuran pentingnya adalah apakah kerugian korban benar-benar dipulihkan. Rancangan mencakup tindak pidana korupsi serta secara terbatas penipuan atau penggelapan yang berdampak luas, termasuk skema Ponzi dan investasi fiktif. Untuk kejahatan yang merugikan masyarakat tersebut, aset sitaan direncanakan dikembalikan langsung kepada korban, bukan dimasukkan ke kas negara. Ini menjadikan hak korban sebagai tujuan kebijakan, bukan catatan tambahan. DPR bahas RUU dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, kemanfaatan, serta jaminan hak asasi dan hak konstitusional. Prinsip itu perlu diterjemahkan menjadi proses klaim yang mudah dipahami, transparan, dan tidak membebani korban dengan hambatan yang berlebihan.
Perlindungan dari penyalahgunaan tak boleh sekadar janji
Perampasan aset memberi negara kewenangan besar, sehingga pagar hukumnya harus sekuat tujuan pemulihan. Komisi III menyebut rancangan ini perlu mencegah penyalahgunaan kekuasaan agar tidak menjadi senjata politik atau sarana pemerasan aparat. Perlindungan juga harus menjangkau pihak ketiga yang beriktikad baik, dengan kesempatan pembuktian yang berimbang dan pengawasan atas pelaksanaan perampasan. Tanpa jaminan tersebut, mekanisme yang dimaksudkan untuk memulihkan kerugian dapat menimbulkan ketidakadilan baru. Karena itu, target November layak dikejar hanya jika pembahasan terbuka menghasilkan prosedur yang jelas, pengelolaan aset yang akuntabel, serta jalur pengembalian yang benar-benar berpihak kepada korban. Kesimpulannya, RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memutus manfaat kejahatan, tetapi legitimasi undang-undang ini akan bergantung pada keseimbangan antara ketegasan penegakan hukum dan perlindungan hak.






