Target awal November kini bergantung pada penyelesaian administrasi
Rapelan gaji PJLP adalah pembayaran susulan atas selisih upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang muncul setelah penyesuaian aturan dan penganggaran, sehingga pencairannya membutuhkan dasar anggaran serta proses administrasi yang selesai.
Pemprov DKI Jakarta mulai memproses pembayaran rapelan selisih gaji setelah Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan APBD 2026 disahkan. Gubernur Pramono Anung menyatakan proses pencairan dapat dimulai Jumat, 30 Oktober 2026, dan menargetkan para pekerja menerima haknya pada awal November. Sasaran waktu ini penting bagi PJLP, tetapi kata “ditargetkan” juga perlu dibaca secara cermat: pengumuman jadwal belum sama dengan dana yang sudah masuk ke rekening. Kepastian penerimaan tetap ditentukan oleh penyelesaian tahapan pembayaran yang masih berjalan. Karena itu, kabar bahwa proses telah dimulai memberi harapan, namun pekerja sebaiknya menunggu konfirmasi pembayaran aktual.
Penyesuaian APBD menjadi pemicu keterlambatan
Menurut Pramono, ketentuan gaji PJLP sebelumnya mengacu pada UMP 2025, sedangkan APBD 2026 baru disahkan. Perbedaan waktu antara acuan upah dan pengesahan anggaran membuat pembayaran selisih tidak bisa langsung dijalankan. Setelah perubahan APBD disahkan, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai dasar pemrosesan pembayaran, yang juga mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2026. Urutan ini menunjukkan bahwa rapelan bukan sekadar urusan memindahkan dana: penyesuaian aturan dan anggaran harus lebih dulu memberi landasan bagi pembayaran PJLP. Meski dasar tersebut kini tersedia, penjelasan mengenai keterlambatan seharusnya diikuti informasi yang terang tentang progres pencairan. Bagi pekerja, kejelasan kapan hak dibayar sama pentingnya dengan alasan mengapa pembayaran tertunda.
Ribuan SPD sudah terbit, tetapi tahap SPM belum tuntas
Hingga Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB, Pemprov DKI telah memublikasikan 3.643 Surat Penyediaan Dana (SPD) revisi. Angka ini menunjukkan bahwa dukungan administrasi untuk pembayaran sudah bergerak dalam skala besar. Namun, SPD bukan penanda bahwa seluruh rapelan telah diterima pekerja. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) masih menunggu penyelesaian input data dan penyesuaian perhitungan pajak melalui aplikasi e-PJLP, yang dikelola BKD bersama Diskominfotik. Dengan tahapan yang belum selesai itu, ukuran keberhasilan berikutnya bukan lagi jumlah SPD, melainkan seberapa cepat data dibereskan dan pembayaran benar-benar diteruskan. Pemerintah telah menyampaikan harapan pencairan mulai diproses pada 30 Oktober; pekerja kini membutuhkan pembaruan nyata menuju penerimaan awal November.
Intinya, gaji PJLP Jakarta memasuki tahap pemrosesan setelah perubahan APBD memperoleh dasar hukum dan ribuan SPD diterbitkan. Target awal November memberi batas waktu yang dapat dipegang pekerja, tetapi realisasinya masih bergantung pada rampungnya administrasi SPM, data, dan pajak. Pemprov DKI perlu memastikan informasi perkembangan disampaikan secara jelas agar target tidak berhenti sebagai janji. Rapelan baru dapat disebut tuntas ketika hak para PJLP benar-benar diterima.
