Pemulihan air harus melampaui pekerjaan darurat
Sedimentasi sungai adalah penumpukan lumpur, pasir, dan material lain di dasar aliran yang membuat sungai lebih dangkal dan mengurangi ruangnya untuk menampung air. Karena itu, pemulihan pengelolaan air di Aceh tidak cukup mengembalikan aliran setelah bencana; pemerintah juga harus mengurangi risiko luapan berikutnya dan melindungi lahan pertanian dari air asin. Pada Selasa, 3 November 2026, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra sekaligus Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau Pidie Jaya dan menyoroti sedikitnya 137 sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai memprioritaskan pembersihan di lokasi yang berisiko banjir saat hujan lebat. Arah prioritas ini masuk akal, tetapi hasilnya harus dinilai dari berkurangnya risiko bagi warga, bukan sekadar panjang sungai yang dikeruk.
Sungai Pidie Jaya memperlihatkan risiko nyata
Kondisi di lapangan menunjukkan mengapa sedimentasi sungai Aceh tak bisa diperlakukan sebagai urusan teknis semata. Di Pidie Jaya, Tito meninjau Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen, tempat tanggul jebol sekitar 150 meter; persawahan Gampong Beuringen yang rusak berat; serta Krueng Jeulanga-Ulim di Gampong Alue Keutapang. Sungai yang dangkal kehilangan daya tampung, sehingga hujan lebat dapat memicu luapan dan menambah beban warga yang masih memulihkan rumah serta sawah. Tanggul rusak dan lahan pertanian terdampak membuat biaya dan pekerjaan pemulihan jatuh langsung kepada masyarakat. Normalisasi sungai karena itu harus dipadukan dengan perbaikan tanggul dan pemantauan titik rawan, bukan hanya pengerukan sesaat. Satgas PRR menyatakan pemulihan pascabencana berjalan dalam kerangka tiga tahun, 2026–2028. Rentang waktu itu semestinya menjadi kesempatan untuk membangun penanganan yang konsisten, bukan alasan menunda kebutuhan mendesak.
Irigasi Reuleut Barat butuh penghalang air asin
Perbaikan irigasi Reuleut Barat belum menjamin sawah aman bila air asin tetap dapat masuk melalui saluran pembuangan. Setelah banjir November 2025, endapan lumpur membuat sejumlah saluran pertanian di Muara Batu dangkal. Geuchik Reuleut Barat, Sumawardi, mengatakan sekitar 300 meter saluran masih perlu diperbaiki; warga juga mengusulkan gorong-gorong dan dam parit untuk menahan air asin saat laut pasang. Tanpa bangunan pengendali, air asin irigasi dapat mengganggu lahan dan mengancam kegiatan petani meskipun saluran yang rusak sudah dibenahi. Pekerjaan jaringan Daerah Irigasi Krueng Tuan di Reuleut Barat mencakup saluran sepanjang 172 meter dengan pagu Rp100 juta melalui program P3-TGAI dari APBN 2026. Investasi fisik ini berguna, tetapi harus dilengkapi pengendali aliran dan pemeliharaan agar manfaatnya tidak berhenti pada air yang kembali mengalir.
Ukuran keberhasilan adalah perlindungan warga dan petani
Kedua persoalan ini menuntut pendekatan yang saling terhubung: sedimentasi meningkatkan risiko banjir, sedangkan pasang laut membuka jalan bagi intrusi air asin ke persawahan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan pengerukan diarahkan ke sungai yang paling berisiko, tanggul yang rusak diperbaiki, dan usulan pengendali di Reuleut Barat ditindaklanjuti. Keterlibatan petani dalam menjaga saluran juga penting, tetapi tanggung jawab pemeliharaan warga tidak boleh menggantikan kewajiban pemerintah menyediakan infrastruktur pengendali yang memadai. Hingga 25 Oktober 2026, sebanyak 17 dari 25 daerah irigasi yang masuk penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sedang dikerjakan. Kemajuan itu perlu disertai pengawasan terhadap fungsi saluran dan perlindungan dari air asin. Kesimpulannya jelas: normalisasi sungai dan pembenahan irigasi hanya berhasil jika mengurangi ancaman yang dirasakan warga dan petani, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan konstruksi.
