Tol Trans Sumatera: Proyek Raksasa yang Wajib Diukur Manfaatnya
Tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol lintas pulau sepanjang hampir tiga ribu kilometer yang dibangun bertahap untuk menghubungkan kota-kota utama, kawasan industri, dan simpul logistik dengan tujuan mempercepat konektivitas ekonomi Sumatera dan meningkatkan efisiensi pergerakan orang serta barang. Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Pekanbaru pada Jumat 2 Oktober 2026 menunjukkan satu hal: proyek infrastruktur sebesar tol Trans Sumatera tidak boleh hanya dinilai dari panjang ruas, tetapi dari mutu tata kelola infrastruktur dan akuntabilitas uang publik yang ditanamkan di dalamnya. Jika tidak, jaringan 2.981 kilometer ini berisiko menjadi monument mahal yang hanya menguntungkan segelintir pelaku, bukan perekonomian Sumatera secara luas.
BAKN datang bukan sekadar seremonial. Dipimpin Andreas Eddy Susetyo, lembaga ini menelaah efektivitas pembangunan tol Trans Sumatera, mulai dari pelaksanaan penugasan pemerintah, pengelolaan aset, hingga manfaat konkret bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di sepanjang koridor tol. Evaluasi lintas kementerian dan BUMN tersebut adalah sinyal bahwa DPR tidak lagi puas dengan laporan fisik terbangun, tetapi menuntut bukti bahwa setiap rupiah investasi menghasilkan layanan transportasi yang layak dan berdampak. Di sini, tantangannya jelas: bagaimana memastikan pembiayaan jalan tol berskala ratusan triliun tetap disiplin, transparan, dan mampu memicu konektivitas ekonomi Sumatera, bukan sekadar menambah beban fiskal dan utang perusahaan negara.
Angka Besar, Tanggung Jawab Besar: Mengapa Akuntabilitas Tidak Bisa Ditawar
Angka-angka tol Trans Sumatera menunjukkan skala proyek yang luar biasa dan sekaligus besarnya risiko bila tata kelola lemah. Hingga Agustus 2026, sekitar 1.160 kilometer jalan tol telah terbangun dan 982 kilometer di antaranya sudah beroperasi. Data Kementerian Pekerjaan Umum menyebut total jaringan direncanakan 2.981 kilometer, dengan 982 kilometer beroperasi dan 252 kilometer masih konstruksi. "Nilai investasi yang telah terkontrak mencapai Rp267,5 triliun, dengan estimasi realisasi sebesar Rp176,3 triliun". Angka ini menegaskan bahwa setiap kebocoran, keterlambatan, atau salah desain bukan lagi kesalahan kecil, melainkan kerugian nasional berskala raksasa.
BAKN menekankan bahwa efektivitas pembangunan tidak bisa diukur dari panjang jalan saja, tetapi dari kualitas pelayanan, kelancaran transportasi, dan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ini sudut pandang yang tepat dan seharusnya menjadi standar baru dalam menilai proyek infrastruktur. Pengawasan BAKN yang fokus pada akuntabilitas keuangan negara memaksa kementerian dan BUMN menutup celah tata kelola, mulai dari studi kelayakan, pengadaan tanah, hingga pengelolaan operasi. Tanpa tekanan politik seperti ini, proyek senilai ratusan triliun berpotensi melenggang dengan standar perencanaan yang longgar dan asumsi permintaan lalu lintas yang terlalu optimistis, sehingga akhirnya membebani APBN dan neraca BUMN.
Strategi Hutama Karya: Dari Studi Kelayakan hingga Konektivitas Ekonomi
Sebagai pemain utama di tol Trans Sumatera, Hutama Karya tampak menyadari bahwa reputasi mereka akan diukur bukan hanya dari kilometer yang diresmikan, tetapi dari manfaat jangka panjang yang dirasakan warga dan pelaku usaha. Hingga Agustus 2026, perusahaan ini telah membangun sekitar 1.160 kilometer jalan tol, dengan 982 kilometer sudah beroperasi. Mereka mengaku memperkuat tata kelola pembangunan melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, kajian risiko, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Di atas kertas, ini adalah langkah yang masuk akal: perencanaan lebih matang, selaras dengan kebutuhan investasi dan kemampuan pendanaan, mengurangi peluang proyek mangkrak atau merugi.
Namun nilai tambah sejatinya muncul ketika tol Trans Sumatera benar-benar menghubungkan pusat kegiatan ekonomi, kawasan produksi, dan simpul logistik, bukan sekadar kota besar ke kota besar. Hutama Karya menyiapkan koridor strategis seperti Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang, menyesuaikan dengan kesiapan proyek dan skema pengusahaan. Mereka juga menyusun alternatif pendanaan, termasuk skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) dan asset recycling. Ini menunjukkan kesadaran bahwa pembiayaan jalan tol tidak boleh hanya bertumpu pada proyeksi lalu lintas. Bila strategi ini konsisten, konektivitas ekonomi Sumatera akan nyata: pelaku usaha mendapatkan akses pasar lebih luas, distribusi barang lebih lancar, dan masyarakat menikmati perjalanan yang aman serta nyaman.
Peran Kementerian PU: Mengunci Tata Kelola, Menjaga Kelancaran Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum mengambil posisi sebagai pengarah tata kelola infrastruktur dan arsitek pembiayaan tol Trans Sumatera. Dalam pertemuan bersama BAKN di Pekanbaru, kementerian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan pembiayaan bertujuan mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumatera. Pembangunan didorong bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kelayakan proyek dan kemampuan pembiayaan, bukan sekadar ambisi panjang jalan. Pendekatan ini patut diapresiasi, karena di banyak proyek besar, optimisme politik sering mengalahkan kalkulasi finansial dan sosial.
Direktorat terkait menyiapkan dokumen kunci seperti studi kelayakan, Detail Engineering Design (DED), dan dokumen pengadaan tanah bersama Hutama Karya. Penyelesaian pengadaan tanah dan pembiayaan diakui sebagai faktor penting untuk mempercepat ruas-ruas yang masih tahap persiapan. Dari sisi pembiayaan, tantangan utama adalah kelayakan finansial sejumlah ruas yang lalu lintasnya belum pasti, sehingga pemerintah menerapkan PBBL agar risiko rendahnya volume tidak sepenuhnya ditanggung Hutama Karya. Ini keputusan kebijakan yang realistis: jika negara menginginkan konektivitas ekonomi Sumatera yang merata, negara juga harus berbagi risiko, selama mekanisme pengawasan dan tolok ukur layanan jelas dan transparan.
Konektivitas Ekonomi Sumatera: Manfaat Nyata atau Sekadar Narasi?
Tol Trans Sumatera dijual kepada publik sebagai pengubah permainan bagi konektivitas ekonomi Sumatera. Pembangunan yang sudah berjalan disebut memberikan dampak pada pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat. Jaringan tol ini diharapkan memangkas waktu perjalanan sekaligus menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, kawasan produksi, dan simpul logistik. Dengan jaringan yang semakin terhubung, distribusi barang diharapkan lebih lancar, akses ke pusat ekonomi terbuka, dan daya saing daerah meningkat. Secara konsep, narasi ini masuk akal: biaya logistik turun, mobilitas tenaga kerja naik, dan pasar produk lokal meluas.
Tetapi manfaat itu tidak akan datang otomatis. Akses tol harus terkoneksi dengan kawasan industri, sentra produksi, hingga pelabuhan; jika tidak, tol hanya menjadi jalan cepat antar kota bagi kendaraan pribadi. Di sinilah pentingnya evaluasi BAKN dan koordinasi lintas kementerian untuk menindaklanjuti temuan-temuan lapangan. Tanpa tindak lanjut, tol Trans Sumatera berisiko berhenti sebagai proyek konstruksi, bukan agenda pembangunan ekonomi. Kesimpulannya, tol ini bisa menjadi mesin pertumbuhan regional jika tiga syarat terpenuhi: tata kelola infrastruktur yang disiplin, skema pembiayaan jalan tol yang cerdas dan berbagi risiko secara adil, serta integrasi nyata dengan ekosistem ekonomi lokal. Bila salah satunya longgar, Rp 450 triliun konektivitas akan hilang momentum sebelum manfaatnya dirasakan penuh.
